Risma Tekankan Pentingnya Penguatan Pendidikan Agama bagi Generasi Muda Surabaya
Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menekankan pentingnya penguatan pendidikan agama khususnya di masjid-masjid Kota Pahlawan, Jatim, dengan harapan para generasi muda khususnya anak-anak memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti luhur.
“Kemarin itu, saya ngobrol dengan beberapa anak, tiba-tiba marah-marah. Saya tanya ke orang Satpol PP, kenapa dia? Tidak taunya anak itu mabuk. Makanya, saya titipkan mereka ke anggota NU, agar bisa mendidik mereka, melalui pendidikan agama, terutama di masjid-masjid,” kata Wali Kota Risma di Surabaya, Minggu (8/3).
Maka dari itu, Wali Kota Risma berharap agar kerja sama antara pemerintah dan seluruh organisasi keagamaan yang ada, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bisa terus terjalin dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan Kota Surabaya yang kondisinya lebih kondusif dibanding daerah lain.
“Jadi banyak sekali kerja sama yang sudah kami lakukan antara pemerintah dengan NU dan Muhammadiyah, sehingga kita lihat perkembangan Surabaya ini jauh dari pergesekan-pergesekan antarumat. Kondisinya sangat stabil dibandingkan daerah lain,” katanya.
Menurut Risma, hal itu juga disampaikan pada saat pengajian akbar dalam rangka Peringatan Hari Lahir Nadlatul Ulama (NU) ke 97 dan Madrasah Kader Nadlatul Ulama (MKNU) XXXII yang digelar PCNU Surabaya di Aula Bir Ali Asrama Haji, Sukolilo Surabaya, Sabtu (7/3/) malam.
Turut hadir dalam acara ini, Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU M. Nuh, Ketua PWNU Jawa Timur K.H. Marzuki Mustamar, Ketua PCNU Kota Surabaya K.H. Ahmad Muhibbin Suhri, Dewan Penasehat GP Ansor Surabaya, Eri Cahyadi hingga ratusan anggota MKNU.
Saat itu, Risma bercerita suka dukanya saat dahulu menutup lokalisasi Jarak-Dolly. Meski awalnya sempat dicibir, namun kini ia justru dieluh-eluhkan untuk melanjutkan kepemimpinannya.
“Berat sekali saat itu, banyak sekali gangguan saat membubarkan tempat itu. Tiap malam halaman rumah selalu ada ular, tapi saya kuat. Sekarang Bapak-bapak kalau lewat sana sudah tidak ada gangguan lagi,” kata dia.
Selain itu, Wali Kota Risma juga sempat berpamitan dan menitipkan anak-anak Surabaya kepada anggota PCNU dan MKNU Kota Surabaya sebab pada Februari 2021 akan purna tugas.
“Pada Februari tahun depan, jabatan saya habis. Saya titip untuk anak-anak Surabaya, agar bisa dirangkul, agar tidak terjerumus,” katanya.
Sementara itu, Ketua PCNU Kota Surabaya, K.H. Ahmad Muhibbin Zuhri menyampaikan selama ini kerja sama yang terjalin antarulama dan umaro di Surabaya berjalan begitu baik.
Untuk itu, ia berharap, ke depan kerja sama ini bisa terus terjalin untuk kemaslahatan umat, khususnya warga Kota Surabaya.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada para kiai, ulama, ibu wali kota, tokoh masyarakat, semua jajaran Forkopimda dan semua pihak yang telah mendukung. Selama ini telah bekerja sama dengan baik dalam upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat nahdliyin khususnya dan masyarakat Surabaya pada umumnya,” ujarnya.
Ia berharap NU yang dilahirkan di Kota Surabaya ini ke depan bisa menjadi pioner bagi kemajuan khidmat dan kemanfaatan jam’iyah untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia, khususnya masyarakat Surabaya.
“Bagaimana antarelemen di Surabaya ini bisa terus berkolaborasi dengan baik, untuk kemajuan Kota Pahlawan. Bagaimana NU ini bisa berpikir kreatif, cerdas, dan progresif, berkolaborasi semuanya untuk kemajuan Surabaya. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah bekerjasama dengan baik,” katanya.
Mujafi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
