Connect with us
DPR RI

Abdul Wachid Sampaikan Aspirasi Vendor Beras Bansos yang Tidak Dibayar Sejak 2021

Abdul Wachid Sampaikan Aspirasi Vendor Beras Bansos yang Tidak Dibayar Sejak 2021
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan aspirasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait adanya aduan seorang ibu yang merupakan vendor beras bansos di Kabupaten Jepara, dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos di Nusantara II, Jakarta, Selasa (28/3/2023). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan aspirasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait adanya aduan seorang ibu yang merupakan vendor beras bansos di Kabupaten Jepara, yang berasnya belum dibayar senilai Rp419 juta sejak tahun 2021. Dalam rapat ini, Dedi pun memohon agar turun langsung ke Kabupaten Jepara dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Dana Bansos yang sudah Ibu (Risma) gelontorkan ke daerah ini, ada pemerintah daerah yang nakal, seorang pedagang beras mendapatkan alokasi dana bansos. waktu itu tahun 2020 sampai 2021 di Kabupaten Jepara. Kebetulan kemarin saya reses, saya harus sampaikan ini, saya reses dan beliau datang ke rumah saya seorang bapak dan seorang ibu yang sudah tua, nangis, beliau ini uang beras yang sudah mereka lakukan sebagai vendor ini ternyata tidak dibayar oleh pemerintah daerah sebesar Rp419 juta,” jelas Abdul Wachid dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos di Nusantara II, Jakarta, Selasa (28/3/2023)

Kasus serupa juga disampaikan Dedi terjadi Jepara, dengan nominal yang belum dibayar sejak 2021 sebesar Rp1,2 miliar. Dedi pun mengungkapkan, pihaknya sudah menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara dan pihak perusahaan daerah yang melakukan transaksi pembelian, keduanya menurut Abdul Wachid, sudah menyanggupi penyelesaian masalah ini namun ternyata hingga saat ini kasus tersebut belum terselesaikan.

”Ada datanya di sini, saya akan serahkan ke Ibu. Karena begini kami berusaha untuk telepon kepada Sekda (Kabupaten Jepara) karena kebetulan sekarang itu bupatinya itu PJ, Saya berusaha telepon sama Sekda-nya. ’Kenapa ini enggak diselesaikan?’ Pemerintah daerah waktu itu memberikan tugas kepada perusda (perusahaan daerah), perusda dibelanjakan (melalui) pengadaan kepada seorang ibu ini bapak ini dengan harga berasnya Rp8500/kg,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Abdul Wachid pun turut prihatin dengan masalah yang dialami para vendor beras tersebut. Terlebih, ditambahkan Dedi, uang yang dipakai oleh vendor ini adalah uang pinjaman bank dan pihak lain, sehingga perbulannya para vendor ini tetap harus melakukan pembayaran angsuran.

”Karena ini uang Bank yang dia pakai, bank BRI juga uang dana dari pihak lain, jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor angsuran dua juta lebih. Ini kasihan. Terus terang, pemda saya sampaikan Katanya sudah diselesaikan, dan perusda sudah diselesaikan tapi ternyata saya sampaikan pada ibu belum diselesaikan,” jelasnya.

Diakhir, Dedi kemudian menyerahkan data aspirasi kepada Mensos Tri Rismaharini untuk kemudian meminta segera ditindaklanjuti. ”Beliau berdua ini, orang yang tidak mengerti hukum, datang ke tempat saya, minta pertolongan. Mohon kerelaan ibu, dengan singkat ini data saya serahkan kepada ibu. Saya mohon ibu turun (selesaikan) kesana, kasihan bu, Rp419 juta, seorang ibu penjual beras yang tidak dibayar,” tutupnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Korupsi Pertamina, Legislator Desak Audit Total BUMN Migas

Oleh

Fakta News
Kasus Korupsi Pertamina, Legislator Desak Audit Total BUMN Migas
Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya. Foto : DPR RI

Jakarta – Dugaan mega korupsi yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah PT Pertamina (Persero) dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan holding terhadap kinerja anak-anak perusahaan di lingkungan Pertamina.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa korupsi yang diduga berlangsung selama lima tahun ini menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang terjadi secara sistematis di tubuh Pertamina. Menurutnya, praktik melawan hukum melalui markup harga telah merugikan negara dan menipu rakyat.

“Ini luar biasa parah. Seruan untuk menegakkan akhlak di lingkungan Kementerian BUMN justru diluluhlantakkan oleh salah satu BUMN terbesar yang katanya berkelas dunia,” ujar Asep dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ia pun mendesak agar dilakukan audit total secara menyeluruh oleh pihak independen yang memiliki kredibilitas tinggi guna memastikan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan.

“Saran saya, lakukan audit total dan pemeriksaan menyeluruh oleh pihak yang benar-benar independen dan memiliki kredibilitas tinggi terhadap kondisi keuangan serta manajemen perusahaan,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu dalam rangka pemberantasan korupsi di Pertamina.

“Saya kira kasus ini merupakan kejahatan sistemik dan terorganisir (organized crime). Kejaksaan Agung mendapatkan momentum untuk melakukan bersih-bersih hingga ke akar-akarnya,” ujarnya.

Menutup pernyataan, Asep menegaskan bahwa hukuman bagi para pelaku harus setimpal agar memberikan efek jera.

“Kemarin kita ribut soal efisiensi anggaran, tapi ternyata ada begundal-begundal yang menikmati kesenangan di atas penderitaan negara dan rakyat. Ini sangat keterlaluan!” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Raih 50,07 Persen, KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran

Oleh

Fakta News

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Minggu (8/12/2024) di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat penetapan ini, KPUD Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur  nomor urut 3 Pramono Anung – Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.

Hasil penetapan Pilkada Jakarta 2024 ini disampaikan langsung oleh Ketua KPUD Wahyu Dinata. KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pramono – Rano secara  sah unggul dengan perolehan suara sebesar  2.183.239 suara atau 50,07 persen dan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Sementara itu pesaingnya, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil – Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun – Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen.

Kemenangan pasangan Pramono Anung – Rano Karno tersebut mendominasi di 6 wilayah Provinsi Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Berikut rincian perolehan suara per wilayah:

Kepulauan Seribu

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara 2. Dharma-Kun: 653 suara 3. Pramono-Rano: 7.456 suara

Jakarta Barat

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara 2. Dharma-Kun: 109.457 suara 3. Pramono-Rano: 500.738 suara

Jakarta Pusat

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara 2. Dharma-Kun: 44.865 suara 3. Pramono-Rano: 220.372 suara

Jakarta Selatan

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara 2. Dharma-Kun: 90.294 suara 3. Pramono-Rano: 491.017 suara

Jakarta Timur

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara 2. Dharma-Kun: 136.935 suara 3. Pramono-Rano: 635.170 suara

Jakarta Utara

  1. Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara 2. Dharma-Kun: 77.026 suara 3. Pramono-Rano: 328.486 suara
Baca Selengkapnya

BERITA

KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024

Oleh

Fakta News
Pasangan Pilkada Kota Bogor Dedie A Rachim - Jenal Mutaqin

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin  yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor  2024 hasil hitung cepat terkini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor  dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat  menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.

“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.

Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.

Baca Selengkapnya