Connect with us

Risma Resmikan Labkesda, Warga Surabaya Bisa Tes Swab Gratis

Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meresmikan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Jalan Gayungsari Nomor 124, Kota Surabaya, Jatim, sebagai tempat tes usap COVID-19 secara gratis bagi warga Surabaya.

Risma mengaku sudah berkali-kali berkunjung ke laboratorium tersebut untuk mengecek keamanan gedung berikut perbaikannya. Sebab, ia tidak mau ketika membuat sesuatu ada kesalahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan.

“Makanya saya berkali-kali memonitor pembangunan ini. Mungkin hanya kita saja yang punya laboratorium seperti ini untuk tingkat kota dan kabupaten, karena biasanya ini di tingkat provinsi,” kata Risma di Surabaya, Selasa (15/9).

Menurut Risma, laboratorium ini akan menjadi tempat tes swab gratis bagi warga Kota Surabaya. Oleh karena itu, ia berharap warga Surabaya yang sering bolak-balik keluar kota dan datangnya ke Surabaya malam-malam, maka diharapkan bisa mampir ke laboratorium tersebut sebelum pulang ke rumahnya masing-masing.

“Seperti para sopir atau pengusaha yang sering keluar kota dan mungkin datangnya malam-malam, saya harap sebelum masuk rumah tes dulu di sini. Karena ini buka 24 jam nonstop, supaya kalau masuk ke rumahnya sudah dalam kondisi aman, kasihan keluarganya nanti kalau tertular, apalagi ini tesnya gratis untuk warga Kota Surabaya,” kata dia.

Namun, lanjut dia, bagi warga luar Surabaya atau bukan KTP Surabaya, maka juga bisa tes usap di laboratorium tersebut, namun dikenakan biaya sebesar Rp120 ribu. Pengenaan bea ini sesuai Perda untuk biaya pemeriksaan.

“Meskipun peralatannya kami diberi BNPB dan swasta, tapi dalam Perda kami ada ketentuan biaya Rp120 ribu itu. Saya kira itu sudah sangat murah sekali,” katanya.

Presiden UCLG ASPAC ini juga menjelaskan bahwa laboratorium itu dapat memeriksa sampel 2.000-4.000 sampel setiap harinya. Kemudian untuk hasilnya, bisa diketahui 2-3 hari ke depannya.

Namun, lanjut dia, ke depannya khusus warga Kota Surabaya seperti para sopir atau pengusaha yang bolak-balik ke luar kota, maka akan difasilitasi tes usap gratis dan cepat. Bahkan, hasilnya bisa ditunggu karena hanya membutuhkan waktu 1 jam atau 1,5 jam.

“Jadi, nanti kita akan sediakan yang hasilnya bisa ditunggu. Nah, kalau hasilnya negatif silahkan pulang dengan tenang dan aman. Tapi kalau hasilnya positif, saran saya langsung ke Asrama Haji untuk melakukan isolasi. Apalagi di sana sudah ada dokternya, dan kalau ada komorbidnya akan langsung dibawa ke rumah sakit, tapi kalau tanpa gejala bisa di Asrama Haji itu,” katanya.

Oleh karena itu, Risma berharap kepada warga Kota Surabaya bisa mengetahui informasi ini dan bisa memanfaatkan laboratorium ini.

Menurutnya, lebih baik mencegah penularan virus ini daripada harus mengobati orang yang sudah terkena virus ini.

“Saya berharap laboratorium ini bisa mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaatkan untuk siapa saja. Dengan adanya laboratorium ini, diharapkan penyakitnya tidak nambah, tapi diharapkan akan semakin turun,” katanya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Buka Konferensi Besar NU secara Virtual

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Gerakan ekonomi warga Nahdlatul Ulama (NU) penting untuk dibangun karena sektor ekonomi warga saat ini belum optimal dijalankan secara organisatoris.

“Selama ini yang dilakukan NU baru sebatas pertemuan-pertemuan (ijtima’at) dan keputusan-keputusan organisatoris (qaraaraat) tentang pengembangan ekonomi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka Konferensi Besar (Konbes) NU secara virtual, Rabu (23/09/2020).

Lebih lanjut, Wapres mengajak warga Nahdliyin untuk merealisasikan berbagai keputusan organisasi menjadi suatu program nyata, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.

“Namun keputusan-keputusan tersebut belum ditindaklanjuti secara program dan agenda yang lebih riil dalam bentuk gerakan ekonomi warga,” imbau Wapres.

Kalau tidak, kata Wapres, bisa dikatakan NU sampai saat ini kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi yang menjadi ketertinggalan umat.

“Padahal potensi dan jaringan yang dimiliki NU dalam bidang ini sangatlah besar,” ucapnya.

NU Telah Tanamkan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan Dalam Dakwah dan Perjuangan

Sebagai forum terbesar kedua setelah muktamar, Konferensi Besar (Konbes), diharapkan menjadi forum untuk merumuskan kebijakan penting organisasi agar Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam’iyah mampu menjalankan tugas-tugas besar dalam bidang kebangsaan dan keumatan. Untuk itu, Konbes merupakan ajang yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya organisasi.

“Salah satu bentuk evaluasi itu adalah di satu sisi kita bangga bahwa NU telah menjadi organisasi pioner yang mampu meletakkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan menjadi satu tarikan nafas dalam dakwah dan perjuangan,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres menuturkan, bahwa pemahaman kebangsaan di tubuh NU secara hirarkis telah relatif matang mulai dari pengurus besar sampai ke tingkat pengurus ranting.

“Ini adalah intangible asset (asset non fisik) yang tak banyak dimiliki oleh organisasi-organisasi keagamaan yang lain,” tuturnya.

Tetapi di sisi lain, kata Wapres, dalam menghadapi tantangan ke depan, intangible asset yang sangat berharga itu menjadi kurang berarti mana kala kita tertinggal dalam banyak hal penting yang harus dikelola secara baik.

“Kita ingat kata mutiara yang terkenal dari Sayyidina Ali, Al haqqu bilaa nidzoomin yaghlibuhul baathilu bin nidhoom (kebenaran yang tak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi secara sistemik). Saya optimis bahwa NU mampu menjawab semua tantangan yang dihadapinya, sehingga kita dalam berorganisasi tidak menjadi bagian yang dikhawatirkan oleh kata mutiara yang diucapkan oleh Sayyidina Ali tersebut,” tegasnya.

Selanjutnya, Wapres pun memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi NU mulai dari penguasaan teknologi, ekonomi, hingga pendidikan.

“Salah satu tantangan ke depan yang mesti kita jawab dalam berorganisasi adalah penguasaan teknologi digital (dalam bentuk media sosial dan lain-lain) sebagai alat dakwah masa kini dan masa depan. Sistem dakwah melalui teknologi digital akan lebih efektif karena memungkinkan masyarakat untuk menyimak dakwah kapan saja (anytime), di mana saja (anywhere), dan waktunya pun lebih fleksibel, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Walkot Hendi Bagikan Rekening Tabungan ke 1.000 Siswa SMP Tak Mampu di Semarang

Oleh

Fakta News

Jakarta – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi membagikan rekening tabungan kepada 1.000 pelajar SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pembagian rekening tabungan tersebut dilakukan untuk membantu dan meminimalisi dampak pandemi COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah.

Menggandeng Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jateng-DIY, masing-masing rekening yang dibagikan berisikan uang tabungan senilai Rp 200.000.

“Insya Allah nanti ditambahi lagi suatu saat, ini karena perjalanan ke depan menuntut ilmu masih panjang, masih harus melanjutkan ke jenjang SMA hingga Perguruan Tinggi,” ucap Hendi di Semarang, Selasa, (22/9).

“Ingat, hemat pangkal kaya, harus rajin menabung, semoga kelak semua menjadi orang yang sukses,” lanjutnya.

Menurutnya, selama pandemi COVID-19 banyak kendala yang dihadapi siswa selama mengikuti metode bejalar dari rumah.

Mulai dari kebosanan hingga problem kuota, yang membuat banyak siswa berkeinginan untuk dapat segera kembali bersekolah secara tatap muka.

“Tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah bisa melakukan pendidikan secara offline, syaratnya pertama orang tua murid harus setuju dulu, syarat lainnya sekolahnya ada di wilayah zona hijau atau zona kuning, bukan zona merah,” jelasnya.

Hendi berharap konsep belajar jarak jauh, atau belajar dari rumah juga dapat terus berkembang, sehingga dapat meminimalisir kendala – kendala yang hari ini dikeluhkan.

“Semuanya tidak ada yang mampu memprediksi bahwa akan ada yang namanya COVID-19, tapi tahun ini kehendak Gusti Allah ada pandemi COVID-19. Tetap semangat tetap harus berkreasi karena perjalanannya masih panjang,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Arteria Minta Hentikan Sebar Fitnah dan Hoax tentang PKI ke PDIP

Oleh

Fakta News
Kepentingan rakyat
Arteria Dahlan

Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta fitnah tentang PKI terhadap PDI Perjuangan segera dihentikan. Arteria berharap semua pihak yang berusaha memfitnah atau menista dengan informasi tidak benar tersebut untuk meminta maaf.

Para pihak yang melontarkan ucapan tak benar tersebut diharapkan dapat mengklarifikasi bahwa perbuatan dan informasi yang mereka sebarkan tidak benar.

“Keluarga memang masih berat dan meminta untuk tetap dilakukan upaya hukum, tapi saya berpikir lain. Saya ingin mengimbau untuk kita semua untuk berhenti menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian terlebih dengan memainkan isu PKI, isu agama, maupun isu SARA,” katanya di Jakarta, Selasa (22/9).

Arteria mengatakan bagaimana jika fitnah ini terjadi kepada orang lain yang tidak memiliki fasilitas untuk memberikan klarifikasi dan hanya dihakimi secara sepihak. Dampaknya dapat membuat sosok yang bersangkutan `mati` secara politik.

“Tentunya sebagai anggota Badan Sosialisasi MPR RI, saya memiliki kewajiban moral sekaligus kewajiban politik untuk memastikan bahwa isu-isu terkait dengan politik identitas harus segera diantisipasi dan dicermati secara lebih mendalam, karena di samping mengusik rasa kerukunan di tengah kebhinekaan kita, juga berpotensi menyerang keutuhan eksistensi NKRI,” ujarnya.

Politikus asal Sumatera Barat itu mengaku bersyukur, diberikan kesempatan untuk mempelajari negara-negara yang pernah besar yang luluh lantah dan porak poranda akibat isu SARA dan politik identitas. Diharapkan hal itu tidak terjadi di Indonesia.

Semoga permasalahan-permasalahan terkait politik identitas termasuk juga pengulangan atas isu-isu rutin tahunan seperti PKI di bulan September yang selalu menyerempet PDI Perjuangan dapat segera dihentikan,” ujarnya.

Arteria juga mengungkapkan dirinya juga sempat mengalami hal yang serupa saat keluarganya dituding lekat dengan stigma PRRI.

Namun pascareformasi, Indonesia sudah memiliki TAP MPR Nomor 1 Tahun 1998, di mana semuanya sudah diatur secara tegas dan berkepastian hukum.

“Sudah saatnya, berpikir waras tunjukan soliditas semangat kesetiakawanan untuk melawan krisis global di tengah pandemi Covid-19, jangan kita terbelenggu dengan menghalalkan segala cara sekadar untuk mendapatkan kekuasaan sesaat,” ujarnya.

Baca Selengkapnya