Connect with us

Risma Akan Tetapkan Rumah Kelahiran Bung Karno di Surabaya Jadi Cagar Budaya

Surabaya – Saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ambil alih Rumah kelahiran Bung Karno yang terletak di Jalan pandean gang IV Kecamatan Genteng.

Dalam undangan Wali Kota Surabaya yang tersebar melalui berbagai grup whatsapp Rumah kelahiran Bung Karno itu akan ditetapkan menjadi Aset Pemerintah Kota Surabaya.

Kepala BP Pemilu PDI Perjuangan Kota Surabaya Anas Karno mengapresiasi langkah Wali Kota Tri Rismaharini yang telah menjadikan Rumah Kelahiran Bung Karno sebagai Aset pemerintah Kota Surabaya.

“Perjuangan Bu Risma tidaklah mudah, ini Luar biasa,” ujar Anas yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Ia menjelaskan bahwa sebagai warga Kecamatan Genteng dan Kota surabaya sangat bangga karena Rumah Kelahiran Bung Karno merupakan jejak sejarah yang perlu diamankan sebagai pembelajaran bagi generasi muda.

“Sebelumnya Pemkot berhasil memugar Rumah HOS Tjokroaminoto di jalan Peneleh sebagai Cagar budaya dan Museum, saya harap rumah kelahiran Bung Karno bisa menjadi acuan studi tentang Nasionalisme”. Imbuhnya

Sementara itu Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Achmad Hidayat bersyukur dan bangga atas kepemimpinan Ibu Risma yang berhasil mengamankan bangunan cagar budaya dimana memiliki nilai sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Republik indonesia.

“Ibu Risma seimbang dalam membangun Kota Surabaya, selain maju infrastruktur dan SDMnya beliau juga memperhatikan aspek Sejarah dan Budaya,” tegas Achmad

Dengan penyerahan Rumah Kelahiran Bung Karno menjadi Aset Pemerintah kota surabaya merupakan kado Terbaik bagi warga kota surabaya dan Kalangan Nasionalis.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menteri PPPA: Disiplin dan Sosialisasikan 3M di Lingkungan Keluarga

Oleh

Fakta News
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

Jakarta – Tren penularan Covid-19 belakangan ini menunjukkan adanya klaster penyebaran melalui keluarga. Pemerintah memberi perhatian besar mengenai hal tersebut dan segera mengupayakan langkah-langkah pencegahannya.

Presiden Joko Widodo yang pada Kamis, 24 September 2020, menerima Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, memberikan arahan untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif kepada para keluarga untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Beberapa arahan Bapak Presiden kepada saya dan jajaran kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah bagaimana kita mengampanyekan dan sosialisasi masif kepada para keluarga utamanya perempuan dan anak yang ada di seluruh Tanah Air,” ujar I Gusti Ayu Bintang Puspayoga selepas pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2020.

Menteri PPPA mengatakan, bentuk kampanye dan sosialisasi yang dilakukan ialah dengan menggaungkan imbauan mengenai pemakaian masker, mencuci tangan secara berkala, dan menjaga jarak aman antarsesama (3M). Sosialisasi tersebut nantinya akan turut melibatkan lembaga atau pemerhati perempuan, termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Demikian juga kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini punya wadah yang namanya forum anak yang tersebar di 34 provinsi dan 451 kabupaten/kota di mana mereka sebagai pelopor dan pelapor ini juga bisa menjadi hal-hal dan kita ajak untuk menyosialisasikan atau mengampanyekan secara masif berkaitan dengan 3M ini. Jangan kendor pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” tuturnya.

Penerapan 3M atau disiplin terhadap protokol kesehatan saat ini menjadi kunci untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk di lingkungan keluarga. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan disadari para anggota keluarga meski berada di dalam rumah.

“Disiplin mematuhi protokol kesehatan itu tidak hanya pada saat kita keluar rumah. Pada kesempatan ini, terutamanya perempuan sebagai manajer rumah tangga, selalu harus mengingatkan keluarganya walaupun di dalam rumah kami sarankan untuk tetap memakai masker apalagi di dalam keluarga tersebut ada kelompok rentan seperti balita juga lansia,” ucapnya.

“Kenapa klaster keluarga ini meningkat? Tidak menutup kemungkinan itu terpaparnya ketika apakah ayahnya atau ibunya bekerja di luar rumah nah ini hal penting yang harus dilakukan ketika masuk rumah saya sarankan harus bersih-bersih badan, semuanya, baru berinteraksi dengan keluarga,” imbuhnya.

Sebagai langkah selanjutnya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan sebuah protokol kesehatan keluarga sebagai panduan untuk mencegah infeksi Covid-19 di lingkungan keluarga baik di dalam maupun di luar rumah.

“Harapan kami nanti protokol kesehatan keluarga ini juga dapat dilakukan bagi anggota keluarga yang terinfeksi serta menginformasikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan,” kata I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa di tengah pandemi saat ini, kita tidak hanya harus melindungi diri sendiri, tapi juga berkewajiban untuk melindungi sesama. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah dengan mengurangi atau bahkan menghindari pertemuan dan kerumunan yang tidak diperlukan.

Saat ini, masyarakat juga telah diperkenalkan dengan aktivitas atau pertemuan secara daring sebagai bentuk sederhana dari sosialisasi yang meminimalkan risiko penyebaran Covid-19.

“Di situasi pandemi ini kita sudah diperkenalkan dengan pertemuan daring atau pertemuan secara virtual kalau seandainya ada hajatan. Salah satu contoh yang sederhana seperti ulang tahun yang harus dilaksanakan, kami imbau hindari secara offline, tapi bisa dilakukan secara daring dan sebagainya,” ujarnya.

Menteri PPPA, mengakhiri keterangannya, juga mengajak seluruh pihak untuk bersatu, bergandeng tangan, dan bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia dan segera keluar dari situasi sulit saat ini.

“Saya ingin mengajak semua mari kita bersatu, bergandeng tangan, bekerja bersama. Saya yakin dengan kita bergotong-royong, saya yakin akan bisa kita keluar dari situasi sulit ini dan kita akan bisa bangkit kembali,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

KPU Tetapkan 486 Paslon Penuhi Syarat untuk Ikut Pilkada Serentak 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebanyak 486 pasangan calon yang mendaftar di Pilkada 2020 telah dinyatakan memenuhi syarat. 486 pasangan calon itu nantinya akan bertarung di Pilkada 2020.

Namun, jumlah tersebut masih sementara. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan data masih akan berubah hingga input sistem informasi pencalonan (silon) selesai dilakukan.

“Kami sampaikan bahwa data ini masih akan berubah sampai input silon oleh daerah selesai,” kata Evi kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).

486 itu terdiri dari 473 pasangan calon bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Sementara, 13 lainnya merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dinyatakan memenuhi syarat.

KPU sendiri sebelumnya telah menerima 741 bakal pasangan calon dari 743 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar. Ada 2 bakal pasangan calon yang tidak diterima pendaftarannya.

Dari 741 bapaslon yang diterima pendaftarannya, 25 di antaranya merupakan bapaslon gubernur dan wakil gubernur dari 9 provinsi. Kemudian 615 merupakan bapaslon bupati dan wakil bupati di 236 kabupaten dan 101 merupakan bapaslon wali kota dan wakil wali kota dari 46 kota.

Tahapan Pilkada 2020 saat ini sampai pada pengundian nomor urut pasangan calon. Pasangan calon yang sudah ditetapkan pada hari sebelumnya akan mengundi nomor urut yang bakal digunakan dalam Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

BERITA

Perkuat Ekonomi Desa di Tengah Pandemi

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi

Jakarta – Pandemi Covid-19 saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang berada di pedesaan juga turut merasakan dampak dari pandemi yang melanda setidaknya di 215 negara di dunia.

Saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kondisi ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi, salah satunya di desa-desa.

“Pandemi yang tengah kita hadapi harus menjadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi, juga melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa,” ujarnya melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2020.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran terkait. Pertama, Kepala Negara meminta agar seluruh skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial di desa seperti Program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa dan lain sebagainya harus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Demikian halnya dengan pelaksanaan program padat karya tunai di pedesaan yang harus dikawal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat desa yang mungkin kehilangan pekerjaan di tengah pandemi, kesulitan mencari kerja, atau yang berasal dari kalangan tidak mampu.

“Pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid dan yang sangat membutuhkan,” tuturnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan para jajaran terkait untuk mengonsolidasikan program-program kementerian yang dapat meningkatkan ekonomi desa. Masing-masing kementerian tidak boleh menjalankan program secara sendiri-sendiri dan harus mengintegrasikan diri ke dalam skema program yang saling mengisi satu sama lain.

“Misalnya Kementerian Desa memastikan dana desa digunakan lebih produktif, Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasarnya, Kementerian Perhubungan konektivitasnya, Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk sektor usaha kecil dan mikro,” ucapnya.

“Kalau tidak terintegrasi hasilnya akan tidak kelihatan. Oleh sebab itu, semuanya dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi,” imbuh Presiden.

Selain itu, masing-masing desa juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi lokalnya dalam rangka memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Warga-warga di desa harus diberikan ruang partisipasi dan kreasi dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa seperti yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, hingga industri di pedesaan.

“Ini yang harus difasilitasi serta diberikan akses permodalan dan teknologi maupun di sisi keterampilan. Juga dorong kerja sama antardesa agar bisa masuk ke supply chain yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa upskilling dan naik kelas,” tandasnya.

Baca Selengkapnya