Resmikan Universitas Siber Asia, Wapres Ma’ruf: Bangun SDM Unggul, Perluas Akses Pendidikan Tinggi dengan E-Learning
Jakarta – Untuk memenangkan persaingan global, pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas nasional, dimana salah satu kriterianya memiliki pendidikan tinggi. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi pada 2019 berada pada 30.28 persen.
Selain itu, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS pada Februari 2020, hanya 10.3 persen angkatan kerja Indonesia yang dapat mengakses perguruan tinggi. Untuk itu, sebagai universitas online, Universitas Siber Asia diharapkan dapat memberikan akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui e-learning, sistem pembelajaran dalam jaringan (daring).
“Dengan adanya Universitas Siber Asia ini, saya berharap angka-angka tersebut akan terus meningkat. Sehingga masyarakat yang dapat menikmati pendidikan tinggi akan terus bertambah sejalan dengan upaya pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global,” tegas Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin pada acara Peresmian Universitas Siber Asia melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (22/09/2020).
Lebih jauh Wapres menyatakan, e-learning memungkinkan masyarakat untuk belajar kapan dan di mana saja dengan biaya lebih terjangkau dan waktu belajar yang lebih fleksibel. Sayangnya, saat ini baru sekitar 20 dari 4.741 perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan e-learning.
“Karena itu, saya berharap dengan makin banyaknya lembaga pendidikan yang membuka sistem pembelajaran daring atau e-learning, semakin banyak kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi,” imbau Wapres.
Selain akses, tambah Wapres, e-learning juga dapat mengasah kemampuan teknologi informasi masing-masing peserta didik, sehingga menambah kualitas mereka untuk bersaing di kemudian hari.
“Selain itu, sistem pembelajaran online secara tidak langsung meningkatkan penguasaan skill (kemampuan) teknologi dan informasi bagi mahasiswanya. Hal ini sangat diperlukan karena penguasaan teknologi informasi menjadi syarat mutlak dalam upaya meningkatkan daya saing dan kualitas SDM,” tutur Wapres.
Di sisi lain, Wapres mengingatkan, e-learning memiliki tantangan tersendiri. Waktu dan tempat belajar yang bisa dilakukan di mana saja berpotensi memunculkan ketidakdisiplinan dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas yang tinggi, baik bagi pengajar maupun mahasiswanya, untuk memastikan e-learning berjalan lancar dan efektif.
“Para dosen harus keluar dari gaya konvensional dan lebih inovatif dalam menyiapkan materi dan mekanisme pembelajaran, serta memanfaatkan seluruh potensi teknologi yang ada untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut harus lebih mandiri. Mahasiswa harus dapat memanfaatkan seluruh sumber pengetahuan untuk melengkapi proses pembelajaran jarak jauh ini,” ujar Wapres memberikan arahan.
Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar Universitas Siber Asia membekali para peserta didik dengan pendidikan karakter kebangsaan, cinta tanah air, mengutamakan kepentingan masyarakat serta tidak memandang suku, agama maupun golongan. Ia juga berpesan, sebagai perguruan tinggi yang mengusung pembelajaran penuh secara online, Universitas Siber Asia dapat terus meningkatkan mutu dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia serta mendorong daya saing di tingkat internasional.
“Pesan saya bagi Universitas Siber Asia dalam pelaksanaan metode e-learning adalah agar jangan terjadi moral hazard (penyimpangan moral) yang menggampangkan metode pembelajaran secara daring ini. Tidak boleh ada excuse (alasan) terhadap kualitas, baik kualitas pembelajaran maupun pengujian. Mahasiswa harus tetap bisa diuji dengan standar yang sama dengan pembelajaran konvensional, sehingga kualitas pembelajaran dan lulusan program studi ini tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Rektor Universitas Siber Asia Jang Youn Cou, mengatakan bahwa Universitas Siber Asia memiliki misi memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada generasi muda di Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi. Berbekal pengalamannya selama 37 tahun di dunia pendidikan, Rektor Cou menerapkan sistem dan standar mutu universitas Korea dan Amerika pada Universitas Siber Asia sehingga dapat memberikan kesempatan bagi anak muda yang ingin belajar tanpa terhalang oleh jarak, waktu, dan kondisi ekonomi.
“Saya berharap Asian Cyber University dapat memberikan kesempatan bagi anak muda yang ingin belajar tanpa terhalang oleh jarak, waktu, dan kondisi ekonomi, dan juga dapat mengembangkan kerja sama kita ke negara-negara ASEAN lainnya dalam waktu dekat,” harapnya.
Sejalan dengan Rektor Cou, Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) Ramlan Siregar menyampaikan bahwa Universitas Siber Asia didirikan selain untuk menjawab tantangan zaman di era Revolusi Industri 4.0 juga mengusung semangat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Indonesia agar usia produktif yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dapat meningkat dan sejajar dengan negara tetangga, bahkan dengan negara-negara maju.
“Pendidikan berbasis online ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah dan pengejawantahan janji kampanye Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan sumber daya manusia,” ungkap Ramli.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim turut menyampaikan harapannya agar Universitas Siber Asia dapat mencetak lulusan yang unggul dengan kemampuan hard skills dan soft skills yang seimbang.
“Saya berharap UNSIA menjadi pendidikan jarak jauh yang berkualitas, tidak hanya membangun hard skills tetapi juga soft skills mahasiswanya. Itulah tantangan dari pembelajaran yang sepenuhnya daring yaitu bagaimana mencetak sarjana yang kompeten, unggul secara holistik,” pesannya.
Sebagai informasi, Universitas Siber Asia merupakan perguruan tinggi yang mengusung pembelajaran daring secara penuh.
Pendirian universitas ini diinisiasi oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) dan telah mengantongi izin prinsip pendirian dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir pada 2019 serta izin pendirian dan operasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sesuai dengan izin nomor 757/M/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Universitas Siber Asia nantinya akan dipimpin oleh Jang Youn Cou, rektor asing asal Korea Selatan pertama di Indonesia.
Hadir dalam acara ini diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makrim, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan Mohamad Nasir, Duta Besar Senior Republik Korea untuk ASEAN Country Lim Sungnam, dan Duta besar Republik Korea untuk Indonesia yang diwakili oleh Minister the Embassy of Republic Korea Lee Sangho.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
