Resmikan Ponpes Salafiyah Tajul Falah, Kapolri Ingatkan Pentingnya Kebersamaan dan Jangan Mau Dipecah Belah
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan warga agar tak mudah dipecah belah. Sigit mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam menjadikan Indonesia lebih unggul dibanding negara lain.
“Kita mudah dipecah belah sehingga kemudian kita sibuk berhadapan dengan saudara-saudara kita sendiri, ribut dengan saudara-saudara kita sendiri. Tujuan nasional kita mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu adalah tugas kita bersama yang dulu itu diwariskan pendiri bangsa. Itu yang harus kita ingat,” kata Sigit saat meresmikan bangunan baru Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Tajul Falah di Desa Sipatung, Kecamatan Cipanas, Lebak, Banten, Sabtu (10/4/2021).
Sigit mengatakan bangsa Indonesia pernah dijajah 350 tahun lamanya karena mudah dipecah belah. Namun, ketika Indonesia bersatu menjadi satu kekuatan, Indonesia berhasil mengalahkan para penjajah.
“350 tahun kita dijajah oleh Belanda dan dilanjutkan Jepang saat itu. Karena apa? Karena kita mudah terpecah belah. Kenapa mudah? Karena Indonesia ini negara yang sangat majemuk, sangat beragam, banyak pulau, banyak suku, banyak agama, etnis, sehingga paling mudah untuk diadu,” tutur Sigit.
“Tapi manakala kita kemudian bisa mengelola keberagaman yang ada ini jadi suatu kekuatan, yang terjadi adalah sebaliknya,” sambung dia.
Sigit melanjutkan tantangan terkini bagi Indonesia adalah COVID-19. Untuk itu, Sigit menyerukan agar semua pihak bersatu agar segera keluar dari masalah pandemi COVID-19.
“Tantangan kita dulu menghadapi penjajah, kita mampu bersatu. Saat ini kita menghadapi COVID-19, kita harapkan kita mampu bersatu, jangan mau lagi dipecah belah,” terang Sigit.
“Pemilu pilkada, pilpres, sudah selesai, para elite politik sudah banyak yang bergabung. Tapi di bawah, grass root suasananya masih musuhan terus, padahal itu kan saudara sendiri, tapi itu yang selalu dilakukan untuk memecah belah,” imbuh dia.
Sigit berujar Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara yang maju, yakni sumber daya alam (SDA) lengkap yang tak dimiliki negara lain. Negara asing yang tahu akan hal ini, kata Sigit, tak mau Indonesia mampu mengelola kekayaan SDA, sehingga memakai strategi memecah belah Indonesia.
“Negara lain hanya bisa mengalahkan Indonesia kalau kita dipecah belah. Negara lain tidak punya sumber daya alam, kita lengkap semuanya, dan mereka tidak mau sumber daya alam ini bisa dikelola kita sendiri, sehingga kemudian segala macam cara digunakan untuk memecah belah kita,” tutur mantan Kabareskrim Polri ini.
Terkait sumber daya, Sigit berharap Ponpes Salafiyah Tajur Falah ke depannya semakin banyak mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Sigit mengatakan mengapresiasi peran Ponpes Salafiyah Tajur Falah, yang selama 81 tahun mencetak santri-santri unggul.
“Pondok Pesantren Salafiyah Tajur Falah salah satu pondok pesantren yang cukup tua, dari 1940 sampai saat ini, kurang-lebih 81 tahun dan saya yakin dari Pondok Pesantren Salafiyah Tajur Falah sudah melahirkan berbagai macam manusia-manusia unggul. Ada yang jadi masuk dalam birokrat, ada juga yang banyak mendirikan pesantren-pesantren baru. Ada alumni Pak Wa Bupati, ada juga yang jadi polisi,” ungkap Sigit.
“Sekali lagi saya memberikan apresiasi atas terus berkembangnya Ponpes Salafiyah Tajur Falah ini dan harapan kita tentunya ke depan Ponpes Salafiyah Tajur Falah betul-betul bisa melahirkan santri-santri yang kemudian siap melanjutkan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita negara kita,” lanjut Sigit.
Sigit menyebut ada sekitar 3.000 pesantren salafiyah di Banten. Dia menyampaikan semua pihak harus membantu kemajuan pesantren salafiyah sehingga upaya lembaga pendidikan Islam ini mencetak SDM unggul dapat betul-betul terlaksana.
“Yang saya tahu pesantren salafiyah yang ada di Banten ini kurang-lebih ada 3.000, jadi banyak sekali dan ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari kita semua sehingga kemudian upaya pesantren dalam mewujudkan SDM yang unggul ini betul-betul berjalan dengan baik,” kata mantan Kadiv Propam Polri ini.
Sedikit bernostalgia, Sigit yang pernah menjabat sebagai Kapolda Banten mengaku saat ini jarang bertemu dengan para ulama di Banten. Oleh sebab itu, hari ini Sigit berkunjung untuk silaturahmi.
“Walaupun saya sudah jarang bertemu dengan sahabat-sahabat ulama Banten, kecintaan saya terhadap ulama-ulama Banten tentunya tidak akan pernah pudar. Jadi saya sangat senang bisa datang ke sini bersama-sama dengan teman-teman kami, rombongan dari Mabes Polri untuk silaturahmi,” jelas Sigit.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
