Pecahkan Rekor MURI, Kapolri Ajak Delegasi AMMTC Tanam Pohon di Taman Nasional Komodo
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak para delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3 ke-17 ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 23 Agustus 2023. Di Pulau Rinca ini, Sigit bersama dengan para delegasi AMMTC, melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon dengan tujuan untuk terus merawat serta melestarikan bumi.
Kegiatan Kapolri dan delegasi AMMTC ini juga dilaksanakan serentak oleh seluruh Polda jajaran atau se-Indonesia. Dalam kegiatan tanam bibit pohon hari ini, Polri berhasil memecahkan rekor Indonesia (MURI) dengan kategori penanaman bibit pohon serentak dan terbanyak, yakni menanam kurang lebih 21 juta bibit pohon.
Selain menanam bibit pohon, para delegasi AMMTC juga menikmati keindahan alam dari Labuan Bajo serta pengetahuan seputar habitat dari hewan komodo di Pulau Rinca tersebut. Mengingat, Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban alam yang baru atau (New 7 Wonders of Nature) oleh New 7 Wonders Foundation.
“Kegiatan penghijauan tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh delegasi AMMTC ke-17,” kata Kapolri.
Dalam rangka penghijauan, Polri sebelumnya sudah melakukan kegiatan penanaman pohon pada 18 Agustus 2023 lalu sebanyak 45.483 pohon di seluruh Indonesia dengan tema Polri Lestarikan Negeri, Penghijauan Sejak Dini.
Karojianstra SSDM Brigjen Sri Ekopragono selaku ketua panitia penanaman pohon di Pulau Rinca mengatakan jumlah pohon yang ditanam akan terus bertambah. Penanaman pohon ini juga ikut melibatkan masyarakat di berbagai daerah.
“Dalam rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, kami Mabes Polri melakukan penanaman pohon yang diawali tanggal 18 (Agustus) dilakukan di 34 polda, 510 Polres dan 5.034 Polsek serentak melakukan penanaman pohon,” kata Brigjen Sri Ekopragono.
Brigjen Sri mengatakan ditargetkan ada 21 juta pohon yang ditanam di berbagai daerah di Indonesia.
“Ya, kita dapat penghargaan dari MURI tentang penanaman serentak, kita target 21 juta pohon,” kata dia.
Dia mengatakan kegiatan penanaman pohon ini digelar demi kebaikan lingkungan. Untuk di Taman Nasional Komodo, ada pohon khusus yang ditanam, yaitu bungur, mangrove, trembesi, mahoni, hingga beringin.
Jenis-jenis pohon itu sengaja dipilih karena merupakan pohon endemik di Pulau Rinca. Selain demi menjaga habitat komodo, alasan lainnya ialah karena pohon lain tak dapat tumbuh di Pulau Rinca.
“Kita yang punya komitmen menjaga kelestarian, bagaimana kita menjaga siklus kehidupan agar terus dapat dinikmati oleh generasi kita nanti, kemudian diawali dari kesempatan ini kita menanam serentak sehingga dapat terjaga udara kita. Kita kan dikenal sebagai paru-paru dunia, semoga dengan penanaman ini tetap terjaga,” ujarnya.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.