Resmi Dilantik, Reini Wirahadikusumah Jadi Rektor Perempuan Pertama dalam 100 Tahun Perjalanan ITB
Bandung – Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipimpin Yani Panigoro secara resmi melantik Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D sebagai rektor ITB periode 2020-2025. Proses pelantikan dilaksanakan di Aula Barat ITB, Jalan Ganesha No. 10, Kota Bandung, Senin (20/1/2020).
“Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Saya akan memegang sesuatu yang harus saya rahasiakan karena jabatan saya,” demikian petikan ikrar sumpah jabatan yang dibacakan Reini di depan MWA.
Ketua MWA ITB Yani Panigoro mengatakan, terpilihnya Reini menjadi catatan sejarah penting ITB yang tahun genap berusia 100 tahun.
“Hadirnya rektor perempuan ITB bagi civitas merupakan terobosan sejarah untuk seluruh warga kampus. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai rektor perempuan pertama dalam 100 tahun eksistensi ITB,” kata Yani dalam sambutannya.
Sedangkan Reini dalam sambutannya menyampaikan akan melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan rektor sebelumnya, Kadarsah Suryadi.
“Saya siap dan akan senantiasa untuk memberi kinerja terbaik, seperti yang telah diteladankan rektor sebelumnya,” kata sarjana Teknik Sipil ITB yang lulus pada 1991 itu.
Terlebih, selama ini menurutnya banyak capaian-capaian positif yang sudah diraih kampus yang sudah berusia 100 tahun ini. Namun, menurutnya dalam setiap generasi terjadi perubahan tantangan yang harus direspons secara kritis, kreatif, inovatif, integritas, dan berkedaulatan.
Oleh karena itu, dirinya mengaku sudah menyusun langkah-langkah tranformasi yang akan ditempuh untuk mewujudkan kemajuan ITB pada 2025 mendatang. Langkah tersebut di antaranya sistem tridharma yang memfasilitasi seluruh komponen civitas akademika, institusi yang memiliki reputasi kebangsaan, memiliki reputasi akademik yang terpandang dan setara dengan mitra-mitra internasional, lulusan yang berkualitas internasional, serta keberlanjutan pimpinan ITB yang siap bertransformasi.
Untuk mencapainya, menurut dia pihaknya sudah menyusun rencana induk pengembangan yang siap ditempuh selama lima tahun ke depan. Pertama, penataan struktur organisasi agar mampu bergerak dengan gesit. Kedua, peningkatan pendapatan melalui cara-cara kreatif dan inovatif. Ketiga, adopsi paradigma pendidikan 4.0 yang terhubung dalam pembelajaran, dan perluasan pengalaman belajar. Keempat, penguatan sistem/fondasi ITB dengan penguatan budaya ilmiah yang unggul.
“Kelima, tidak kurang penting dari semua langkah lainnya adalah manajemen perubahan. Partisipasi dari seluruh unsur ITB adalah hal penting dalam transformasi ITB,” katanya.
Saat disinggung dirinya sebagai perempuan pertama yang menjabat rektor ITB, menurut dia tidak ada hal yang luar biasa. Menurutnya, lelaki ataupun perempuan sama-sama memiliki keinginan yang luhur terhadap pendidikan.
“Wanita itu adalah komponen yang sama besarnya dengan laki-laki. Kita sama ingin berkontribusi yang sama besarnya,” kata dia.
Menurutnya pun tidak ada kata terlambat meski rektor perempuan ITB baru ada setelah usia seabad.
“Tak pernah terlambat, setelah 100 tahun ada rektor perempuan. Ini sudah keputusan yang di atas. InsyaAllah saya bisa menjalankan amanah,” katanya.
Adn
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
