Connect with us

Terpilih Jadi Rektor ITB, KAPT Harap Reini Wirahadikusumah Bawa Angin Perubahan dan Nilai-nilai Keberagaman

Prof. Reini D Wirahadikusumah terpilih menjadi Rektor ITB periode 2020-2025

Jakarta – In Harmonia Progressio.

Prof. Reini D Wirahadikusumah akhirnya terpilih sebagai Rektor ITB untuk periode 2020-2025 dalam sidang pleno Majelis Wali Amanat (MAW) ITB, Jumat (8/11/2019). Reini terpilih setelah berhasil menyisihkan 2 calon lain yang lolos ke tahap akhir yaitu Jaka Sembiring dan Kadarsyah Suryadi.

Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Ammarsjah memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Reini Wirahadikusumah yang juga guru besar dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Ammarsjah berharap dengan terpilihnya Reini membawa perubahan ITB ke depan, tidak hanya dari sisi nilai akademis tapi juga menyangkut kebangsaan.

“Selamat atas terpilihnya Profesor Reini Wirahadikusumah sebagai Rektor ITB yang baru. Kami berharap kepemimpinan beliau dapat memberi perubahan yang berarti bagi ITB dalam lima tahun ke depan,” ucap Ammarsjah dalam keterangan tertulisnya.

“Kita semua tahu bahwa SDM adalah sangat penting bagi suatu negara dan secara historis ITB sebagai suatu lembaga juga memiliki peranan penting. Dan sekarang tentu tertantang dengan kondisi kekinian yang terus mengalami perubahan baik ekonomi, teknologi, kecepatan informasi, maupun ide dan gagasan. Semuanya ini mengharuskan ITB untuk juga merespons tantangan tersebut. Jadi kami berharap rektor ITB yang baru ini bisa membawa almamater ini untuk menjawab tantangan-tantangan zaman sekarang ini dan ke depan,” papar Ammarsjah.

Ammarsjah menambahkan hadirnya Reini diharapkan ITB mampu menghasilan SDM yang berkualitas dan mempunyai peranan tak hanya untuk almamaternya namun juga untuk bangsa dan negara.

“Reini punya PR besar, ITB harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berpendirian teguh, terbuka terhadap pemikiran baru dan mampu mengantisipasi pengaruh global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah integritas personal,” tuturnya.

ITB juga harus menjadi garda terdepan dalam soal keberagaman. “Konsensus kebangsaan yang dibangun para pendiri bangsa sudah sangat tegas tentang pluralisme ini. ITB harus menjadi pelopor dalam upaya penguatan nilai-nilai keberagaman.” ujarnya.

Ammarsjah berharap menyambut usia ITB yang ke 100 pada 2020 nanti, Reini Wirahadikusumah mampu mengemban visi dan misi ITB, unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

“ITB harus terus meningkatkan peran sosialnya di masyarakat dan terlibat aktif dalam proses pembangunan anak bangsa yang berkarakter dan mendukung nilai-nilai keberagaman, berkontribusi positif dan menjadi garda terdepan dalam memajukan bangsa, negara dan nilai-nilai universal,” pungkas Ammarsjah.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi V Tegaskan Pentingnya Ketersediaan Sumber Daya Air

Oleh

Fakta News
Komisi V Tegaskan Pentingnya Ketersediaan Sumber Daya Air
Anggota Komisi V DPR Laksmi Indaryani. Foto: DPR RI

Jakarta – Sumber daya air dan konektivitas berupa jalan dan jembatan, menjadi salah satu program dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2014-2020 yang diapresiasi Komisi V DPR RI. Meski capaian dan realisasi anggaran kedua program tersebut sudah melebihi target, namun sejumlah persoalan masih tersisa. Salah satunya, masalah ketersediaan air.

Setidaknya, hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi V DPR Laksmi Indaryani. Dirinya mempertanyakan mengenai target bidang sumber daya air (SDA), yang dalam salah satu program kerja Kementerian PUPR, kapasitas daya tampung air ditargetkan mencapai 60 m3/kapita/tahun dengan penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan 15 pembangunan bendungan baru.

“Kami apresiasi capaian Kementerian PUPR sudah banyak yang over target, tetapi juga ada yang target renstranya yang air baku 67,52 m3 per kapita, namun capaiannya hanya 30 m3 per kapita, tetapi kenapa target kita selanjutnya hanya 60 m3 per kapita, kenapa diturunkan padahal target kemarin belum tercapai, sekarang kenapa malah dikurangi,” ungkap Laksmi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ketersediaan akses air bersih menjadi penting, lanjut politisi Partai Demokrat itu, mengingat data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatatkan lebih dari 2,1 miliar manusia tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tidak hanya itu, 500 ribu orang di dunia pun tewas setiap tahunnya akibat diare. Belum lagi, 700 penduduk dunia terancam kelangkaan air parah yang akan terjadi pada 2030 mendatang.

Sebagai legislator dapil Jawa Tengah VII, dirinya mengatakan bahwa kekeringan menjadi masalah utama pada daerah pemilihannya, yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Purbalingga. Dengan tegas dirinya menegaskan mengenai pentingnya kemajuan infrastruktur guna mendukung kemajuan perekonomian bangsa.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng

Oleh

Fakta News
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan harus ada keberpihakan negara terhadap utang para korban bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Karena banyak para debitur yang bingung harus membayar angsuran bank maupun kredit pembiayaan di perusahaan finansial seperti kredit rumah, usaha serta kendaraan.

Pasca terjadinya bencana, banyak rumah retak ringan hingga roboh, belum lagi rumah hilang ditelan bumi terkena likuefaksi. “Masalah kredit macet ini harus ada rileksasi dan jika bangunan atau kendaran sudah tidak ada, harus dihapuskan dan dijamin oleh asuransi,” tegasnya di Palu, Sulteng, Senin (11/11/2019).

Sampai saat ini, menurut Ecky pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membuat suatu kebijakan khusus yang berafirmasi kepada korban bencana alam. Padalah, menurutnya, banyak skema yang bisa dilakukan dalam penyelesaian masalah utang tersebut. Pihaknya akan membahas bersama pemerintah pusat ini memberikan afirmasi kepada para korban.

“OJK menyerahkan kepada Bank masing masing, tidak ada kebijakan khusus. Padahal negara harusnya hadir di situ, seperti di Aceh dan Yogyakarta. Skemanya banyak, melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Masalahnya ini rumah sudah rata dengan tanah, masa masih ditangung terus,” tandasnya. (rnm/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut

Oleh

Fakta News
Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong keras agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen untuk segera dicabut. Sebab menurutnya semenjak peraturan ini diresmikan hanya menimbulkan masalah-masalah baru yang merugikan perusahaan semen asal Indonesia.

Hal ini ia sampaikan kepada Parlementaria usai Komisi VI DPR RI menerima kunjungan audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Industri (KSPI) Semen Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Andre  menilai permasalahan ini pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup para pegawai perusahaan semen nasional karena penjualan perusahaannya terus kalah dengan penjualan semen murah asing.

“Saat ini kondisi produksi semen kita oversupply ya. Kapasitas produksi kita adalah 110 juta ton per tahun, tapi konsumsi kita hanya sekitar 75 juta ton per tahun. Jadi kita oversupply sekitar 35 juta ton per tahun. Ini alasan Serikat Pekerja atau KSPI Semen Indonesia ini datang untuk mengeluhkan beberapa hal,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu Andre juga menyatakan bahwa Menteri Perindustrian harus membuat moratorium mengenai penerbitan izin baru terhadap industri semen Indonesia. Sebab fenomena overcapacity production dan oversupply terhadap semen Indonesia ini seharusnya segera ditangani karena menyangkut kepentingan kedaulatan Indonesia di bidang perdagangan.

“Tuntutan ini akan kita kawal kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, untuk apa Permendag ini dipertahankan padahal kita mengalami over kapasitas produksi loh. Izin impor ini penting untuk siapa? Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan industri nasional, atau malah kepentingan asing? Kalau memang sudah jelas oversupply dan overcapacity ya harus dicabut itu,” tegas politisi dapil Sumbar I itu. (er/sf)

Baca Selengkapnya