Connect with us
Pilpres 2019

Jauh dari Indonesia Timur, Relawan DJM: Jokowi 2 Periode Harga Mati!

Relawan DJM
Relawan DJM 2 Periode dari wilayah timur Indonesia(ist)

Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat di wilayah Indonesia timur yang tergabung dalam Relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) 2 Periode, siap untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 mendatang. Relawan DJM 2 Periode ini telah mendeklarasikannya di Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, pada Jumat (3/8/2018) lalu. Lokasi itu pun bakal digunakan sebagai pusat posko pemenangan Jokowi di Papua.

Dukungan yang mereka berikan ini dibuktikan dengan mengirimkan hampir 2000 orang relawan saat acara Rapat Umum Relawan Jokowi (RURJ) yang berlangsung di Sentul Internasional Convention Center (SICC) pada Sabtu (4/8/2018) kemarin. Mereka jauh-jauh hadir dari daerah Indonesia Timur seperti Makassar, Tana Toraja, dan Papua. Kelompok relawan ini memiliki beragam latar belakang suku, agama dan ras.

Baca Juga:

Menurut Ketua Dewan Pembina DJM 2 Periode, Lennis Kogoya mengatakan perhatian Jokowi terhadap rakyat Indonesia terutama Papua dengan berbagai program maupun kebijakan menjadi alasan pihaknya mendukung untuk melanjutkan periode selanjutnya. Mereka ingin Jokowi meneruskan pembangunan sampai selesai.

“Kami dukung Jokowi untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan. Karena tidak ada yang bisa melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai selain Jokowi,” kata Lennis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/8/2018).

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Biro Pemberitaan Parlemen Diminta Juga Analisa Isu Ekonomi

Oleh

Fakta News
Biro Pemberitaan Parlemen Diminta Juga Analisa Isu Ekonomi
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti. Foto: DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti mengatakan, Biro Pemberitaan Parlemen yang merupakan supporting system dari kedewanan wajib memberikan yang terbaik untuk anggota dewan dalam perbaikan citranya. Oleh karenanya, dirinya mendorong agar Sub Bagian Analis Media dapat memberikan feeding berupa substansi dari berbagai isu.

“Kita bisa memberikan supporting dalam bentuk memberikan feeding, berupa substansi pembuatan Undang-Undang, subtansi dalam rapat-rapat kerja dan substansi saat anggota harus berbicara di depan publik. Alhamdulillah, setiap harinya, Biro Pemberitaan Parlemen sudah memberikan analisa media untuk anggota DPR RI khususnya pimpinan DPR RI,” paparnya usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Analis Media terkait Isu Ekonomi, di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Maya, sapaan akrabnya, menjelaskan Sub Bagian Analis Media DPR RI ini akan mencerminkan dan merangkum info dari Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM), media sosial dan media cetak juga media mainstream lainnya untuk mengukur citra positif atau negatif bagi DPR RI. Lebih lanjut Maya juga memaparkan terkait masalah ekonomi. Ia menilai akhir-akhir ini percepatan atau intensitas rapat-rapat di Komisi mengenai masalah ekonomi kecil sudah mulai terlihat.

“Untuk itu hari ini dilaksanakan khusus analisa media bidang ekonomi, sudah hadir dari Indonesia Indicator dan Fakultas Ekonomi UI yang akan memberikan apa isu-isu ekonomi yang harus diperhatikan, yang nanti bisa dibaca atau dirangkum oleh media sosial, yang nantinya dijadikan analisa media kita kepada Anggota DPR RI, khususnya Pimpinan,” katanya sembari menyatakan bahwa dengan adanya analisa media, Pimpinan dan Anggota DPR RI dapat mengetahui posisi penilaian DPR RI terhadap persoalan ekonomi sekaligus cara menyikapinya.

Sementara itu, Section Leader of Business Sector PT. Indonesia Indicator Imelda Valentina R mengatakan selain isu politik, DPR RI seharusnya dapat menganggap isu-isu ekonomi yang sudah menjadi suatu bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Mengingat, isu ekonomi itu berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. “Isu-isu ekonomi juga harus kita lihat, karena kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat dan masyarakat juga menentukan kebijakan itu sendiri,” tandasnya.

Ke depan, Imelda berharap, selain dari Pimpinan DPR RI, Kesetjenan juga harus lebih banyak merilis berita-berita tentang ekonomi, seperti Komisi VI dan Komisi XI untuk dapat merespon isu-isu ekonomi. “Jangan bermain di tataran ekonomi makro saja. Yang ada di masyarakat bisa di respon. Jadi tidak hanya merespon pemberitaan media, tapi juga melihat isu-isu ekonomi yang lain. Seperti tadi saya juga menyoroti seperti isu ekonomi digital, ekonomi syariah, itu kan bisa jadi isu yang di dorong oleh DPR RI,”tuturnya.

Selain Imelda, FGD yang mengangkat topik “DPR Dalam Isu-Isu Ekonomi” ini menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Mohammad Djazuli dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Berly Martawardaya. Serta turut dihadiri oleh sejumlah pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. (ndy,mg/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Indonesia Diharapkan Juara Umum SEA Games Filipina

Oleh

Fakta News
Indonesia Diharapkan Juara Umum SEA Games Filipina
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: DPR RI

Jakarta – Setelah sekian lama Indonesia tak menjadi juara umum di ajang Southeast Asian (SEA) Games, kini harapan kembali muncul. Kontingen Indonesia harus kembali merajai SEA Games yang kali ini akan diselenggarakan di Filipina 30 November-10 Desember mendatang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengemukakan harapan tersebut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menpora, Koni Pusat, dan KOI. Komisi X DPR RI memang sedang memfokuskan diri pada olahraga prestasi dengan para mitra kerja terkait, karena prestasinya cenderung menurun. Ini adalah momentum untuk menjadikan Indonesia kampiun di ASEAN.

“Hari ini kita fokus pada capaian olahraga prestasi. Indonesia sudah 21 kali ikut serta dalam SEA Games dengan capaian prestasi membanggakan. Sepuluh kali menjadi juara umum. Namun, sejak SEA Games 1993 di Singapura, Indonesia tidak pernah lagi menjadi juara umum kecuali ketika menjadi tuan rumah,” ungkap Hetifah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Bahkan, lanjut legislator asal Kalimantan Timur ini, pada dua perhelatan SEA Games terakhir, Indonesia mencapai prestasi terburuk sepanjang sejarah. Ketika itu hanya menempati urutan ke-5 dari 11 peserta. Banyak kalangan meragukan Indomesia mampu mengembalikan kejayaan dan dominasinya di pesta olahraga bangsa-bangsa ASEAN tersebut.

“Banyak yang meragukan Indonesia mampu mencapai prestasi terbaiknya lagi. Tapi, mudah-mudahan Indonesia yang akan mengikuti 49 cabang olahraga dari 56 cabang olahraga yang dipertandingkan dan akan mengirim kurang lebih 837 atlet, bisa berprestasi kembali,” harap politisi Partai Golkar itu. (mh/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi V Komitmen Dorong Pembangunan Infrastruktur Kalbar

Oleh

Fakta News
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abbdullah Alkadrie. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abbdullah Alkadrie memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas capaian realisasi program dan anggaran TA 2015-2019 yang melebihi target Rencana Strategis pada beberapa program di bidang sumber daya air dan konektivitas jalan dan jembatan. Termasuk sejumlah program prioritas pembangunan infrastruktur TA 2020-2024 di Kalimantan Barat.

“Kita membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur Kalbar agar konektivitas antarwilayah dan mobilisasi masyarakat dapat terlayani dengan baik. Saya akan mengawal program-program yang memberikan output nyata dan outcome yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalbar,” tegas Syarif usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Tidak hanya itu, legislator dapil  Kalimantan Barat I ini juga menegaskan bahwa apa yang diperjuangkannya pada periode 2019-2024 untuk pembangunan infrastruktur di Kalbar merupakan komitmen lanjutannya dari periode keanggotaan DPR RI sebelumnya, saat dirinya menjabat Anggota Dewan Periode 2014-2019 lalu.

Dalam Raker tersebut, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menyampaikan program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Mar’uf Amin, baik di bidang sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman di tahun-tahun yang akan datang. Antara lain pembangunan jembatan Kapuas III, dan duplikasi jembatan Kapuas I.

Kemudian pembangunan tol Pontianak ke Sambas dan penyelesaian pembangunan jalan Sejingan-Temajo sepanjang 40 km. Nantinya, pembangunan jembatan tersebut akan menghubungkan kawasan pariwisata nasional, pelebaran jalan nasional di wilayah Kalbar yang sesuai dengan standar jalan nasional, dan pembangunan jalan strategis nasional dalam rangka mendorong konektivitas ke daerah-daerah pusat produksi pertanian dan perekonomian masyarakat Kalbar. (alw/sf)

Baca Selengkapnya