Rehabilitasi Drainase di Kompleks Istana Kepresidenan Sudah 93%
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan rehabilitasi drainase di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko banjir di lokasi tersebut. Nantinya, air hujan yang jatuh di komplek istana tidak langsung dibuang ke Sungai Ciliwung Lama yang berada disamping Istana, tapi ditampung di dua penampungan (modular tank) dengan kapasitas 57 m3 dan 292m3.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pada saat debit sungai kembali normal, air akan dibuang ke sungai atau dimanfaatkan lagi untuk keperluan lain misalnya menyiram kebun Istana Kepresidenan.
“Mudah-mudahan setelah pekerjaan drainase ini selesai, kawasan Istana Jakarta terbebas dari banjir,” kata Basuki dalam keterangan persnya yang dikutip Fakta.news melalui situs resmi Kementerian PUPR, Rabu (27/12).
Rehabilitasi drainase dan perbaikan saluran utama menggunakan box culvert sepanjang 1.535 meter, pemasangan U Ditch sepanjang 2.172 meter, pembuatan area pemanen hujan (rain harvesting) dan pengadaan pompa dengan kemampuan total 750 liter/detik. Pekerjaan rehabilitasi dibagi dalam dua wilayah, yakni wilayah barat dan wilayah timur.
Menurut Basuki, untuk wilayah barat dimulai dari gedung ex.binagraha, perkantoran kepala sekretarian presiden, depan istana negara sampai dengan masjid.
“Semua pemasangan drainase sudah selesai dan akan dilakukan pengaspalan,” ujar Basuki.
Untuk wilayah timur, lanjut dia, mulai dari biro umum, kantor presiden sampai istana merdeka, sebagian besar sudah terpasang. Dari rencana pemasangan 62 titik manhole, tinggal 10 titik dalam dalam pengerjaan.
“Mudah-mudahan dalam dua atau tiga hari bisa selesai dan setelah itu dilakukan pengaspalan,” imbuhnya.
Rehabilitasi ini ditargetkan rampung akhir Desember 2017 ini dan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan. Pasalnya, pada tanggal 11 Januari 2018 mendatang, Presiden Joko Widodo akan menerima tamu negara sehingga perapihan dan pembersihan pekerjaan perlu segera diselesaikan.
“Harus tuntas sebelum tanggal tersebut karena akan ada banyak tamu negara yang datang. Kami akan pastikan jalan di sekitar Istana Merdeka juga akan mulus kembali,” tutur Basuki.
Dalam mengerjakan proyek pemasangan drainase di Istana Merdeka, Menteri Basuki mengaku tidak ada teknologi khusus yang digunakan. Hanya saja, pekerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan di istana bahkan baru bisa dilakukan setelah Presiden Jokowi pulang. Selain itu, banyaknya tamu negara yang datang ke Istana membuat pekerjaan proyek tidak bisa dilakukan selama 24 jam.
“Tapi sekarang sejak Presiden Jokowi berkantor sebulan di Istana Bogor, pekerjaan dilakukan 24 jam. Kabel utilitas yang berada di dalam tanah ditata lagi,” papar dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo menambahkan, progres rehabilitasi drainase di Komplek Istana Kepresidenan itu sampai dengan 25 Desember 2017 sudah mencapai 93 %.
“Untuk mengantisipasi lapangan yang becek, maka kami akan menyediakan mobil semprot air untuk membersihkan lumpur atau tanah yang berceceran sehingga tetap terlihat bersih. Beberapa gundukan tanah di seksi timur juga akan segera diangkut dan dibersihkan besok,” ungkapnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
