Reflasi China Dorong Pertumbuhan Global
Meningkatnya laju inflasi China menimbulkan ekspektasi akan menguatnya pertumbuhan global dan akan memperpanjang rebound harga komoditas. Pada saat bersamaan, dengan kondisi keuangan yang tetap longgar – akibat terus berlanjutnya kebijakan suku bunga rendah – yang berpengaruh pada harga ekuitas dan lemahnya dolar AS, menciptakan dorongan yang mengintensifkan perburuan akan imbal hasil.
“Kita mengalami pertumbuhan global yang solid dan periode keuangan yang terlonggar dalam sejarah,” kata Andrew Sheets, kepala strategi antar-aset Morgan Stanley, seperti dikutip Bloomberg (12/9).
Ditambah dengan kenaikan indeks harga produsen China periode Agustus sebesar 6,3 persen dibanding tahun lalu, memunculkan spekulasi bahwa perekonomian negara itu akan memicu momentum pertumbuhan di pasar negara maju dan berkembang.
“Reflasi China tetap hidup dan bisa menjadi faktor yang semakin dominan, setelah badai dan tekanan Korea Utara mereda,” ungkap Ben Emons, kepala ekonom Intellectus Partners LLC.
Menurut Emon, reflasi atau kebijakan keuangan (fiskal maupun moneter) China yang dirancang untuk mendongkrak ouput dan memerangi efek deflasi, sudah berhasil mendorong reli mata uang emerging-market dan harga komoditas selama beberapa bulan terakhir. Permintaan komoditas China juga cenderung akan memacu kenaikan harga produsen di pasar negara maju.
“Dampak reflasioner China menjadi salah satu kunci yang memastikan terjadinya koordinasi pemulihan global selama 2016/2017,” tulis Viktor Shvets dan Chetan Seth dari Macquiore Group Ltd.
JPMorgan Chase & Co menyebutkan, kenaikan harga komoditas – tembaga dan minyak mencapai sekitar 20 persen, dari harga terendah pada kuartal kedua, serta bijih besi yang naik lebih tinggi lagi – juga mengonfirmasi bahwa proyeksi pertumbuhan global mempunyai fundamental yang solid.
“Menguatnya kembali harga komoditas mendorong hasil kuartal ketiga yang cenderung lebih sehat,” ungkap Mislav Matejka, kepala tim ahli strategi JPMorgan Chase & Co. Mereka meyakini proyeksi lonjakan pendapatan pada paruh kedua tahun ini akan diperoleh dari sektor energi dan material.
Jika harga komoditas tetap bertahan pada level saat ini, pertumbuhan penjualan perusahaan AS dan Eropa akan meningkat sekitar 5 persen dibanding tahun lalu, pada kuartal ini. “Kita juga akan melihat perbaikan rata-rata nilai dan saham sumber daya alam, ketika imbal hasil obligasi global meningkat dan risiko geopolitik mereda,’ imbuh Dennis Debusschere kepala strategi portofolio Evercore ISI.
Sinyal akselerasi pertumbuhan global muncul ketika kondisi likuiditas mulai melonggar berkat melemahnya dolar, imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury) yang lebih rendah serta ketahanan di pasar kredit dan ekuitas. Para investor di pasar US Treasury bernilai US$14,1 triliun saat ini mulai mendesak manajer investasi untuk mengucurkan lebih banyak dana mereka ke aset-aset berisiko.
Kondisi likuiditas yang relatif longgar menjadi amunisi penerbitan surat utang AS maupun negara berkembang, bahkan Tajikistan pun ikut masuk ke pesta surat utang global sebagai pendatang baru. Ahli strategi Citigroup menyarankan, agar investor meningkatkan eksposur mereka pada surat utang korporasi layak investasi dengan menjual obligasi asuransi, dengan mengacu pada proyeksi dovish pada suku bunga AS.
“Ini menjadi permainan `siapa yang lebih bodoh` para investor. Mereka sibuk memperhitungkan kejatuhan imbal hasil obligasi AS, tapi semakin panik berburu imbal hasil [obligasi yang lebih tinggi],” ungkap Shvets dan Seth dari Macquarie.
KR – Sumber Bloomberg
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
