Rakyat Kuasa Jawa Tengah Adakan Silaturahmi Aktivis
Jakarta – Ratusan aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda di Jawa Tengah yang tergabung dalam “Rakyat Kuasa” Jawa Tengah melakukan reuni sekaligus silaturrahim antar aktivis pada Minggu, 21 Agustus 2022 di Ndalem Tjokrosumartan Kota Surakarta Jawa Tengah.
Aktivis gerakan yang hadir dalam acara tersebut tercatat di dominasi aktivis demonstran era 1990 an dan 2000 an. Rata-rata mereka yang hadir dalam sejarahnya pernah terlibat langsung dalam proses pengorganisiran dan pengadvokasian rakyat pada dinamika reformasi 1998 dan dinamika politik kebangsaan di era Gus Dur dan Mega 1999 – 2004.
Kegiatan tersebut selain sebagai ajang silaturrahim untuk memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas antar aktivis gerakan agar terwujud sinergitas gerakan kedepannya, juga sebagai wadah refleksi atas proses agenda perjuangan yang selama ini dijalankan. Kegiatan silaturrahim tersebut juga mengadakan diskusi internal yang membahas mengenai isu-isu problem kerakyatan dan problem kebangsaan kekinian.
“kegiatan ini dilakukan sebagai ajang memperkuat tali silaturrahim dan solidaritas antar kawan yang mempunyai visi dan cita-cita kebangsaan yang sama, selain itu kita juga mengadakan diskusi internal yang didalamnya mendiskusikan kondisi sosial politik kekinian, utamanya soal problem-problem kerakyatan seperti isu pangan dan kemandirian desa, dan problem politik kebangsaan seperti isu penguatan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, agar kedepan kita sesama aktivis gerakan ini mempunyai rumusan, arah, komitmen dan pandangan perjuangan yang sama”, ujar Sekretaris kegiatan Muhamad Khabib, dalam keterangan tertulisnya.
Para aktivis yang hadir tersebut, selama ini tercatat aktif dalam berbagai ragam kegiatan dan profesi, seperti ada sebagai seniman, budayawan, ulama, akademisi, pengacara, pengajar, pembisnis, politisi, penyelenggara negara, jurnalis, NGO, dsb.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Muhaji Jakarta, Ardian Jakarta, Andhonk, Ahmad Dimyati Salatiga, Kuat Hermawan Santoso solo, Muhamad khabib semarang, Adi Frondec, Aziz solo, Toto hasto wonogiri, Eta Ces’t Joe magelang, Faqih Normansah, Purwanto boyolali, Fadli Kab. Semarang, Blontank Solo, Lukman surakarta, Joko Sukoharjo, Hendrik Kab. Semarang, Alek Batang, Muhamad Rifa’i Demak, Khusnun Purworejo, budayawan Rekki, hafid bom bom, totok setyo adi, dsb. Acara tersebut juga dimeriahkan oleh Roy Jeconiah, mantan vokalis group musik Boomerang.
24 tahun usia reformasi, para aktivis merasa prihatin dan menilai masih banyak problem-problem yang perlu diperjuangkan, seperti masih tingginya tingkat korupsi, mahalnya dunia pendidikan, kemandirian pangan, tingginya angka kesenjangan ekonomi, hingga minimnya karakter negarawan para penyelenggara negara.
Mendekati momentum kontestasi politik 2024 dan kondisi global yang tidak menentu yang tentunya berpengaruh pada kondisi nasional dan beban kerakyatan, para aktivis gerakan tersebut mengingatkan dan mengajak semua elemen bangsa, untuk membangun solidaritas dan soliditas gerakan mengedepankan kepentingan kebangsaan daripada ego kelompok maupun ego sektoralnya masing-masing.
Untuk agenda kedepan para aktivis tersebut tetap mengawal jalannya politik kekuasaan agar kepemimpinan yang ada maupun yang akan datang tetap sejalan dan selaras dengan arah perjuangan para pemimpin bangsa (founding fathers) dalam memperjuangan cita-cita kebangsaan ini.
* * *
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
