Puspayoga Optimistis PDB Koperasi di 2019 Tembus 6%
Surabaya – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mentargetkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada 2019 mendatang sebesar 6%. Puspayoga optimis bisa mencapai angka tersebut. Pasalnya, PDB koperasi saat ini mulai meningkat signifikan.
“Saya optimis itu bisa tercapai karena PDB koperasi mulai meningkat signifikan setelah lama di level satu komaan menjadi 4% pada 2016,” ucap Puspayoga dalam sambutannya saat membuka program Pelatihan Manajemen Organisasi dan Pengelolaan Koperasi bagi Koperasi Aisyiyah di Jawa Timur, di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/1).
Untuk itu, Puspayoga mengaku bahwa pihaknya akan terus menggulirkan program strategis dan kongkrit, seperti pelatihan perkoperasian. Tujuan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kemampuan pengelola Koperasi Aisyiyah (pengurus, pengawas, manajer, dan anggota), agar koperasi dikelola sesuai dengan prinsip koperasi dan berbasis syariah.
“Manajemen koperasi harus bagus dan moderen serta profesional. Hal itu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti pengembangan koperasi dan UKM tidak akan menghasilkan pemerataan kesejahteraan,” ujar Puspayoga.
Menurut dia, bila kontribusi PDB koperasi terus meningkat, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan.
Dalam kesempatan itu pula, Puspayoga menyerahkan program strategis Kemenkop dan UKM berua Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil anggota Aisyiyah dan bantuan permodalan dana bergulir dari LPDB KUMKM.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan SDM Kemenkop dan UKM Prakoso BS menambahkan, latar belakang pelatihan tersebut adalah keberadaan lembaga ekonomi, khususnya koperasi di bawah naungan organisasi Aisyiyah, baik koperasi primer di setiap kabupaten/kota, sekunder, dan induk koperasi, cukup banyak.
“Namun, koperasi tersebut belum dikelola seluruhnya sesuai dengan prinsip koperasi. Khususnya partisipasi anggota, serta pengelolaannya, masih perlu penyesuaian khususnya dengan manajemen modern,” jelas Prakoso.
Menurut Prakoso, pelatihan yang diikuti oleh ratusan orang perempuan anggota Aisyiyah ini memfokuskan pada pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan.
“Para peserta pelatihan akan diberi materi mengenai bagaimana berkoperasi secara baik dan benar. Baik dari sisi manajemen organisasi maupun bagaimana pengelolaan sebuah koperasi yang profesional dan mandiri,” paparnya.
Sementara itu, lanjut Prakoso, menyangkut kewirausahaan, dia menekankan pentingnya perempuan khususnya anggota Aisyiyah untuk menekuni sebuah usaha. Dengan berwirausaha, para perempuan akan mampu membantu ekonomi keluarga, yang pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota Aisyiyah. Dan setelah memiliki unit usaha sendiri, Prakoso berharap agar mereka mendirikan satu wadah bernama koperasi.
“Dengan tergabung dalam wadah koperasi, banyak manfaatnya yang bisa dirasakan para UKM yang menjadi anggota koperasi. Para UKM bisa terbantu dari mulai permodalan, pemasaran, penyediaan bahan baku, hingga pelatihan-pelatihan, yang bisa meningkatkan kinerja usahanya,” pungkasnya.
Hal ini pun di amini oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Aisyiyah Muhammadiyah Hj Siti Noordjannah Djohantini. Dirinya sangat meyakini dan optimis terhadap program-program pemberdayaan ekonomi perempuan anggota Aisyiyah yang bersinergi dengan Kemenkop dan UKM akan terus ditingkatkan. Sehingga, gerakan ekonomi kerakyatan yang ada di tengah masyarakat juga akan terus berkembang. Bagi Aisyiyah, memberdayakan ekonomi rakyat merupakan Jihad Ekonomi.
“Kami butuh jaringan ekonomi yang kuat untuk kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, kami terus berharap agar kebijakan ekonomi pemerintah terus berpihak kepada rakyat,’ pungkas Siti.
Nyong Syarief
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
