Puspayoga Optimistis PDB Koperasi di 2019 Tembus 6%
Surabaya – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mentargetkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada 2019 mendatang sebesar 6%. Puspayoga optimis bisa mencapai angka tersebut. Pasalnya, PDB koperasi saat ini mulai meningkat signifikan.
“Saya optimis itu bisa tercapai karena PDB koperasi mulai meningkat signifikan setelah lama di level satu komaan menjadi 4% pada 2016,” ucap Puspayoga dalam sambutannya saat membuka program Pelatihan Manajemen Organisasi dan Pengelolaan Koperasi bagi Koperasi Aisyiyah di Jawa Timur, di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/1).
Untuk itu, Puspayoga mengaku bahwa pihaknya akan terus menggulirkan program strategis dan kongkrit, seperti pelatihan perkoperasian. Tujuan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kemampuan pengelola Koperasi Aisyiyah (pengurus, pengawas, manajer, dan anggota), agar koperasi dikelola sesuai dengan prinsip koperasi dan berbasis syariah.
“Manajemen koperasi harus bagus dan moderen serta profesional. Hal itu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti pengembangan koperasi dan UKM tidak akan menghasilkan pemerataan kesejahteraan,” ujar Puspayoga.
Menurut dia, bila kontribusi PDB koperasi terus meningkat, maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan.
Dalam kesempatan itu pula, Puspayoga menyerahkan program strategis Kemenkop dan UKM berua Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil anggota Aisyiyah dan bantuan permodalan dana bergulir dari LPDB KUMKM.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan SDM Kemenkop dan UKM Prakoso BS menambahkan, latar belakang pelatihan tersebut adalah keberadaan lembaga ekonomi, khususnya koperasi di bawah naungan organisasi Aisyiyah, baik koperasi primer di setiap kabupaten/kota, sekunder, dan induk koperasi, cukup banyak.
“Namun, koperasi tersebut belum dikelola seluruhnya sesuai dengan prinsip koperasi. Khususnya partisipasi anggota, serta pengelolaannya, masih perlu penyesuaian khususnya dengan manajemen modern,” jelas Prakoso.
Menurut Prakoso, pelatihan yang diikuti oleh ratusan orang perempuan anggota Aisyiyah ini memfokuskan pada pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan.
“Para peserta pelatihan akan diberi materi mengenai bagaimana berkoperasi secara baik dan benar. Baik dari sisi manajemen organisasi maupun bagaimana pengelolaan sebuah koperasi yang profesional dan mandiri,” paparnya.
Sementara itu, lanjut Prakoso, menyangkut kewirausahaan, dia menekankan pentingnya perempuan khususnya anggota Aisyiyah untuk menekuni sebuah usaha. Dengan berwirausaha, para perempuan akan mampu membantu ekonomi keluarga, yang pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota Aisyiyah. Dan setelah memiliki unit usaha sendiri, Prakoso berharap agar mereka mendirikan satu wadah bernama koperasi.
“Dengan tergabung dalam wadah koperasi, banyak manfaatnya yang bisa dirasakan para UKM yang menjadi anggota koperasi. Para UKM bisa terbantu dari mulai permodalan, pemasaran, penyediaan bahan baku, hingga pelatihan-pelatihan, yang bisa meningkatkan kinerja usahanya,” pungkasnya.
Hal ini pun di amini oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Aisyiyah Muhammadiyah Hj Siti Noordjannah Djohantini. Dirinya sangat meyakini dan optimis terhadap program-program pemberdayaan ekonomi perempuan anggota Aisyiyah yang bersinergi dengan Kemenkop dan UKM akan terus ditingkatkan. Sehingga, gerakan ekonomi kerakyatan yang ada di tengah masyarakat juga akan terus berkembang. Bagi Aisyiyah, memberdayakan ekonomi rakyat merupakan Jihad Ekonomi.
“Kami butuh jaringan ekonomi yang kuat untuk kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, kami terus berharap agar kebijakan ekonomi pemerintah terus berpihak kepada rakyat,’ pungkas Siti.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
