MA Beberkan Sistem Pengawasan Selama Tahun 2017
Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali mengungkapkan, di tahun 2017 ini merupakan tahun “Pembersihan” bagi Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan lainnya yang ada di bawah MA. Pasalnya, di tahun 2017 ini, MA menitikberatkan pada upaya pembersihan di tubuh lembaga peradilan ini dari segala tindakan oknum aparatur peradilan yang dapat merusak citra dan martabat lembaga peradilan.
“MA tidak main-main, karena untuk melakukan upaya pembersihan langsung melibatkan KPK dengan tujuan agar bisa menangkap dan menindak para oknum aparatur peradilan yang melakukan tindakan suap dan jual beli perkara di pengadilan. Dan hasilnya, dua hakim dan satu panitera pengganti berhasil di tangkap oleh KPK,” tutur Ali dalam acara Refleksi Akhir Tahun kinerja Mahkamah Agung tahun 2017, di Gedung MA Lantai 2, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Selain menjatuhkan sanksi, lanjut Ali, pihaknya juga melakukan tindakan tegas bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Tak hanya oknumnya saja, namun MA juga akan mencopot atasan pejabat tersebut secara berjenjang jika terbukti lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya.
“Ini merupakan konsekwensi dari sistem pengawasan melekat secara berjenjang yang diterapkan di lingkungan MA dan Badan Peradilan lainnya yang ada di bawah MA berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 dan Maklumat No 1 Tahun 2017,” kata Ali.
Menurut dia, upaya yang dilakukan MA tidak hanya samapi disitu saja. Saat ini, MA juga menerapkan sistem pengawasan terselubung dengan menerjunkan beberapa orang yang telah dilatih secara khsusu untuk melakukan penyamaran ke pengadilan-pengadilan sebagai mistery shopper.
“Orang-orang tersebut diharapkan dapat menyusup dan menangkap tangan para pejabat dan aparatur peradilan yang melakukan pungli dan jual beli perkara,” ungkapnya.
Ali menyadari, bahwa apa yang dilakukan MA tersebut tidak mungkin dapat menghilangkan 100% prakti penyimpangan di tubuh peradilan. Namun, masyarakat tentu akan melihat dan merasakan perubahan yang cukup besar dengan apa yang dilakukan oleh MA saat ini.
Penatan sistem pengawasan dan penerbitan berbagai regulasi yang dilakukan oleh MA ditujukan untuk mempersempit ruang gerak bagi oknum aparatur peradilan yang akan melakukan tindakan penyimpangan. Namun jika masih ada aparatur peradilan yang tetap nekat untuk melakukan pelanggaran, maka akan dengan mudah untuk di deteksi dan jika terbukti akan langsung ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Untuk itu, Ali menegtaskan, bahwa MA tidak akan memberikan toleransi kepada aparatur peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran bagi yang tidak bisa dibina, maka akan dibinasakan agar virusnya tidak menyebar kepada yang lain.
“Ini tentu menjadi resiko yang harus ditanggung oleh MA demi mewujudkan badan peradilan yang agung,” tegas dia.
Sementara itu, Ali juga, mengaku bahwa dirinya tidak berharap akan ada lagi pejabat dan aparatur peradilan yang tertangkap oleh KPK atau diperiksa oleh Badan Pengawasan MA. Olehnya itu, lanjut dia, MA terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para hakim, pejabat teknis maupun non teknis di emapt lingkungan peradilan agar senantiasa bersungguh-sungguh dalam menajalankan tugasnya.
“Hanya ada dua pilihan bagi apratur peradilan saat ini, bekerja yang baik dengan penuh tanggungjawab atau keluar dari lembaga peradilan karena tidak ada lagi tempat bagi hakim dan aparatur peradilan untuk bermain-main dengan perkara,” pungkas Ali.
Nyong Syarief
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
