Connect with us
Seminar Terbatas Energi Baru Terbarukan Fakta.News

Perlu Pemetaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendapat Target Capaian yang Tepat

Seminar terbatas Fakta.News bertajuk Pengembangan Energi Baru(fakta.news)

Jakarta – Indonesia hingga kini sangat komit dengan Paris Agrement, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29%. Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dalam seminar terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT),” yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta, Senin (4/12/2017). “Untuk pengembangan EBT di Indonesia, memang harus sering dibicarakan bersama dengan berbagai kalangan, untuk mendorong melakukan pemetaan keperluan beragam EBT yang di butuhkan di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Pada sesi pertama seminar terbatas tersebut, mengambil tema “Komitmen Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan”, menghadirkan para pembicara selain Elia Massa Manik, adalah Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza dan Founder Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Ir. Tri Mumpuni serta moderator Tito Kurniadi.

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dalam seminar terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dalam seminar terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) (Fakta.News)

Sebagai pembicara pertama Elia Massa memaparkan, bahwa Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang belum banyak dimanfaatkan. Hal itu diungkapkan Elia Massa berdasarkan pengalamannya yang dia lihat ketika berkunjung ke Jepang. “Hanya saja, target pencapaian EBT di tahun 2025 sebesar 23%, harus ditinjau kembali. Pasalnya untuk mencapai target sebesar itu, harus jelas pemetaannya, misalnya bicara sumber energi angin, di mana sumber energi angin di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan, begitu juga sumber energi matahari harus tepat pemetaan tempat yang cocok untuk pengembangan EBT nya,” paparnya.

Terkait pengembangan EBT, Elia Massa menilai, kapasitas pembangkit listrik tenaga EBT di Indonesia perlu difasilitasi oleh pengembangan teknologi dan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah, misalnya pemberian insentif. “Pengembangan teknologi yang tepat seperti Biofuel, wind (angin) Solar PV (matahari) dan lainnya, berpotensi menjadi alternatif pengganti energi hidrokarbon,” ujar Elia Massa dalam pemaparannya.

Pemetaan keperluan energi yang bersumber dari EBT yang komprehensif ini, mencakup keperluan energi di daerah-daerah yang masih tertinggal bukan hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk pengembangan industri pengolahan yang meningkatkan pendapatan penduduk di daerah tertinggal. EBT mempunyai karakteristik yang berfluktuasi berdasarkan jam dan musim sehingga sumber-sumber ET harus dikombinasikan (hybrid) untuk memenuhi permintaan. Pemetaan ini, juga diharapkan akan menggambarkan kesenjangan (gap) pasokan energi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengundang investasi penyediaan energi.

Elia Massa menyatakan persiapan perusahaan yang dinahkodainya untuk menggeluti energi terbarukan, tercantum dari misi PT Pertamina. “Tantangan Pertamina yang ingin menjadi perusahaan energi kelas dunia pada 2025, bukan hanya dari persoalan migas, tapi juga EBT,” paparnya.

Beberapa waktu lalu, ketika berkunjung ke Jepang, Elia Massa juga bertemu dengan pimpinan Marubeni Corp dan Mitsubishi Corp.  Dengan Marubeni, Elia membahas mengenai peningkatan kerja sama yang sudah terjalin, dan menindaklanjuti kerjasama pembangunan IPP PLTGU Jawa 1. “Harapannya Marubeni dapat membagi pengetahuannya terkait pengembangan pemanfaatan energi matahari sebagai energi terbarukan,” tutur Elia.

Seperti diketahui, Konsorsium PT Pertamina (Persero), Marubeni Corporation, dan Sojitz Corporation telah menandatangani perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1. Uap yang berasal dari gas bumi adalah salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT)

Pembangkit ini akan menyuplai energi listrik ke Sistem Jawa-Bali sebesar ±8.409 GWh setiap tahun dengan jangka waktu kontrak 25 tahun. Proyek PLTGU Jawa I ini diperkirakan akan menelan total biaya sekitar US$1,8 miliar atau setara Rp24 triliun.

Sedangkan dalam pertemuannya dengan perusahaan mobil ternama Toyota, Pertamina lebih banyak mendiskusikan permasalahan dengan pokok diskusi mengenai roadmap Toyota dalam pemasaran future car, khususnya di Indonesia sebagai antisipasi terhadap konsumsi BBM kedepan, termasuk terkait dengan infrastruktur yang harus disiapkan.

Seperti diketahui perusahaan Toyota menjadi pabrikan pertama yang membuktikan bahwa mobil hybrid bisa jadi solusi terhadap masalah lingkungan dan krisis minyak. Lewat Prius dan All New Camry Hybrid perusahaan Jepang itu yakin, produk tersebut bisa menjadi jembatan sebelum masuk ke era mobil listrik. Penggunaan mobil listrik kedepannya dapat mendukung pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi.

Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza

Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza (Fakta.News)

Sementara pembicara kedua, Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza mengatakan, sumber energi fosil terbatas dan suatu saat akan habis sehingga peralihan ke energi terbarukan bukan hanya pilihan tetapi suatu keharusan.

“Berbagai negara termasuk Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan ‘transisi energi’ dengan isu utama meningkatkan penggunaan teknologi energi yang rendah karbon, atau sering disebut teknologi energi bersih (clean energy),” ujar Hammam.

Hammam sependapat dengan Elia Massa soal target pencapaian EBT 23% pada tahun 2025 harus dievaluasi, mengingat pemetaan keperluan EBT nya masih belum jelas. Dari perhitungan BPPT, kontribusi EBT pada 2025 yaitu sebesar 13,6%, dan pada 2050 baru sampai 15,6%. “Hitungan itu kontribusi itu dalam skenario rendah. Jika dihitung berdasarkan skenario tinggi malah akan lebih rendah lagi, yaitu pada 2050 hanya akan tercapai 14,2%,” tuturnya.

Dengan angka capaian tersebut, menurut Hammam akan menurunkan efek gas rumah kaca (GRK) 14,5%. “Sumber EBT yang akan mendominasi kedepannya, yaitu matahari,” ujarnya.

Seminar terbatas Fakta.News bertajuk Pengembangan Energi Baru

Founder Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Ir. Tri Mumpuni (Fakta.News)

Sementara itu, Tri Mumpuni sebagai pembicara ketiga di sesi pertama ini, mengingatkan pemerintah, bahwa dari 263 juta penduduk Indonesia, masih ada 145 juta penduduk yang belum menikmati listrik, dan ini meliputi 45 ribu desa Indonesia. “Karena itu, dalam pengembangan EBT sebagai energi bersih akses untuk mendapatkannya harus gampang,” ujarnya.

Sebagai pegiat pemberdaya listrik pedesaan, Tri mengatakan, untuk pengembangan energi listrik di pedesaan tak perlu menunggu yang besar kapasitasnya. “Yang kecil-kecil dengan kapasitas 100 KwH kalau dibangun sebanyak-banyaknya dan tersebar di pedesaan-pedesaan itu lebih bermanfaat dibandng harus menunggu yang kapasitasnya besar,” tuturnya.

Itulah seminar terbatas EBT sesi pertama yang digelar oleh Fakta.News, situs online berita nasional Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) serta Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Ada pun sesi kedua dari seminar terbatas tersebut, hingga kini masih berlangsung.

M Riz dan Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya