Perlu Pemetaan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendapat Target Capaian yang Tepat
Jakarta – Indonesia hingga kini sangat komit dengan Paris Agrement, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29%. Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dalam seminar terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT),” yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta, Senin (4/12/2017). “Untuk pengembangan EBT di Indonesia, memang harus sering dibicarakan bersama dengan berbagai kalangan, untuk mendorong melakukan pemetaan keperluan beragam EBT yang di butuhkan di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Pada sesi pertama seminar terbatas tersebut, mengambil tema “Komitmen Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan”, menghadirkan para pembicara selain Elia Massa Manik, adalah Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza dan Founder Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Ir. Tri Mumpuni serta moderator Tito Kurniadi.
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, dalam seminar terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) (Fakta.News)
Sebagai pembicara pertama Elia Massa memaparkan, bahwa Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang belum banyak dimanfaatkan. Hal itu diungkapkan Elia Massa berdasarkan pengalamannya yang dia lihat ketika berkunjung ke Jepang. “Hanya saja, target pencapaian EBT di tahun 2025 sebesar 23%, harus ditinjau kembali. Pasalnya untuk mencapai target sebesar itu, harus jelas pemetaannya, misalnya bicara sumber energi angin, di mana sumber energi angin di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan, begitu juga sumber energi matahari harus tepat pemetaan tempat yang cocok untuk pengembangan EBT nya,” paparnya.
Terkait pengembangan EBT, Elia Massa menilai, kapasitas pembangkit listrik tenaga EBT di Indonesia perlu difasilitasi oleh pengembangan teknologi dan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah, misalnya pemberian insentif. “Pengembangan teknologi yang tepat seperti Biofuel, wind (angin) Solar PV (matahari) dan lainnya, berpotensi menjadi alternatif pengganti energi hidrokarbon,” ujar Elia Massa dalam pemaparannya.
Pemetaan keperluan energi yang bersumber dari EBT yang komprehensif ini, mencakup keperluan energi di daerah-daerah yang masih tertinggal bukan hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk pengembangan industri pengolahan yang meningkatkan pendapatan penduduk di daerah tertinggal. EBT mempunyai karakteristik yang berfluktuasi berdasarkan jam dan musim sehingga sumber-sumber ET harus dikombinasikan (hybrid) untuk memenuhi permintaan. Pemetaan ini, juga diharapkan akan menggambarkan kesenjangan (gap) pasokan energi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengundang investasi penyediaan energi.
Elia Massa menyatakan persiapan perusahaan yang dinahkodainya untuk menggeluti energi terbarukan, tercantum dari misi PT Pertamina. “Tantangan Pertamina yang ingin menjadi perusahaan energi kelas dunia pada 2025, bukan hanya dari persoalan migas, tapi juga EBT,” paparnya.
Beberapa waktu lalu, ketika berkunjung ke Jepang, Elia Massa juga bertemu dengan pimpinan Marubeni Corp dan Mitsubishi Corp. Dengan Marubeni, Elia membahas mengenai peningkatan kerja sama yang sudah terjalin, dan menindaklanjuti kerjasama pembangunan IPP PLTGU Jawa 1. “Harapannya Marubeni dapat membagi pengetahuannya terkait pengembangan pemanfaatan energi matahari sebagai energi terbarukan,” tutur Elia.
Seperti diketahui, Konsorsium PT Pertamina (Persero), Marubeni Corporation, dan Sojitz Corporation telah menandatangani perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1. Uap yang berasal dari gas bumi adalah salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT)
Pembangkit ini akan menyuplai energi listrik ke Sistem Jawa-Bali sebesar ±8.409 GWh setiap tahun dengan jangka waktu kontrak 25 tahun. Proyek PLTGU Jawa I ini diperkirakan akan menelan total biaya sekitar US$1,8 miliar atau setara Rp24 triliun.
Sedangkan dalam pertemuannya dengan perusahaan mobil ternama Toyota, Pertamina lebih banyak mendiskusikan permasalahan dengan pokok diskusi mengenai roadmap Toyota dalam pemasaran future car, khususnya di Indonesia sebagai antisipasi terhadap konsumsi BBM kedepan, termasuk terkait dengan infrastruktur yang harus disiapkan.
Seperti diketahui perusahaan Toyota menjadi pabrikan pertama yang membuktikan bahwa mobil hybrid bisa jadi solusi terhadap masalah lingkungan dan krisis minyak. Lewat Prius dan All New Camry Hybrid perusahaan Jepang itu yakin, produk tersebut bisa menjadi jembatan sebelum masuk ke era mobil listrik. Penggunaan mobil listrik kedepannya dapat mendukung pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi.
Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza (Fakta.News)
Sementara pembicara kedua, Deputi Kepala TIEM-BPPT Dr. Ir. Hammam Riza mengatakan, sumber energi fosil terbatas dan suatu saat akan habis sehingga peralihan ke energi terbarukan bukan hanya pilihan tetapi suatu keharusan.
“Berbagai negara termasuk Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan ‘transisi energi’ dengan isu utama meningkatkan penggunaan teknologi energi yang rendah karbon, atau sering disebut teknologi energi bersih (clean energy),” ujar Hammam.
Hammam sependapat dengan Elia Massa soal target pencapaian EBT 23% pada tahun 2025 harus dievaluasi, mengingat pemetaan keperluan EBT nya masih belum jelas. Dari perhitungan BPPT, kontribusi EBT pada 2025 yaitu sebesar 13,6%, dan pada 2050 baru sampai 15,6%. “Hitungan itu kontribusi itu dalam skenario rendah. Jika dihitung berdasarkan skenario tinggi malah akan lebih rendah lagi, yaitu pada 2050 hanya akan tercapai 14,2%,” tuturnya.
Dengan angka capaian tersebut, menurut Hammam akan menurunkan efek gas rumah kaca (GRK) 14,5%. “Sumber EBT yang akan mendominasi kedepannya, yaitu matahari,” ujarnya.
Founder Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Ir. Tri Mumpuni (Fakta.News)
Sementara itu, Tri Mumpuni sebagai pembicara ketiga di sesi pertama ini, mengingatkan pemerintah, bahwa dari 263 juta penduduk Indonesia, masih ada 145 juta penduduk yang belum menikmati listrik, dan ini meliputi 45 ribu desa Indonesia. “Karena itu, dalam pengembangan EBT sebagai energi bersih akses untuk mendapatkannya harus gampang,” ujarnya.
Sebagai pegiat pemberdaya listrik pedesaan, Tri mengatakan, untuk pengembangan energi listrik di pedesaan tak perlu menunggu yang besar kapasitasnya. “Yang kecil-kecil dengan kapasitas 100 KwH kalau dibangun sebanyak-banyaknya dan tersebar di pedesaan-pedesaan itu lebih bermanfaat dibandng harus menunggu yang kapasitasnya besar,” tuturnya.
Itulah seminar terbatas EBT sesi pertama yang digelar oleh Fakta.News, situs online berita nasional Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) serta Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Ada pun sesi kedua dari seminar terbatas tersebut, hingga kini masih berlangsung.
M Riz dan Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
