Connect with us

Menkeu Tinjau Kredit UMi di Pasar Besar Malang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tinjau Pedangan Pasar Besar Malang yang menerima UMi, Kamis (4/1) Foto Doc.Kemenkeu

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan peninjauan aktivitas pedagang di Pasar Besar Malang, Jawa Timur yang sebagian besar pedagang merupakan penerima pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Kepada pedagang di Pasar Besar Malang tersebut, Bekas Derektur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan tujuan pembiayaan UMi tersebut. Menurutnya, melalu UMi ini, Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembangunan dapat dinika langsung oleh masyarakat, misalnya infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat, listrik masuk ke desa.

“Khusus untuk UKM yang mayoritas pelakunya adalah Usaha Kecil dan Menengah, pemerintah ingin agar manfaat pembangunan langsung dinikmati masyarakat,” jelas Sri kepada para pedagang di Pasar Besar Malang, Jawa Timur seperti dikutip Fakta.news melalui situs resmi Kementerian Keuangan, Kamis (4/1).

Sri menambahkan, meskipun sudah tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR), terdapat kebutuhan dari masyarakat yang belum bisa mengakses fasilitas perbankan.

“KUR sudah mencapai Rp95 triliun. Untuk masyarakat Mikro, jumlahnya puluhan juta bagi masyarakat yang belum bisa mengakses fasilitas perbankan. Kita mendapatkan anggaran Rp1,5 triliun tahun 2017 untuk pilot project pembiyaan UMi untuk UMKM dengan pinjaman dibawah Rp10 juta. UMi sudah disalurkan dari Sabang sampai Merauke untuk menyalurkan dana kepada para pelaku usaha kecil misal jualan ayam, sandal, penjahit, es degan,” ujar Sri.

Dia berharap, dengan adanya akses pendanaan UMi ini, masyarakat mendapatkan modal kerja dengan biaya yang sangat rendah. Pada tahun anggaran 2018 alokasi pembiayaan UMi ditingkatkan menjadi Rp2,5 triliun.

“Pemerintah ingin masyarakat mendapatkan modal kerja agar masyarakat dapat menjalankan ekonomi dan mendapatkan rezeki yang baik. Dengan kerja keras dapat membantu membina dan eksekusi, yaitu koperasi dan modal ventura yang sudah mampu. Para pelaku usaha tersebut butuh pinjaman maksimal Rp10 juta. Dan petugas yang datang dengan HP (hand phone) menunjukkan dengan HP untuk mencicil. Kalau ada dana Rp1.5 triliun harus dipastikan semua ke rakyat. Di tahun 2018 pemerintah telah menambah menjadi Rp2,5 triliun,” paparnya.

Sri pun berpesan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan untuk membina koperasi yang berpotensi menjadi penyalur pembiayaan UMi tersebut.

“Saya sudah meminta Dirjen Perbendaharaan dan jajarannya agar koperasi yang belum mampu, bisa dibina dan menjadi penyalur. Nanti akan memiliki manfaat yang banyak kepada masyarakat dan bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sri juga mengaku, bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas UMi. Jika manfaatnya baik, maka di tahun 2019 pihaknya akan mengalokasikan kembali dengan jumlah yang lebih besar lagi.

“Evaluasinya akan kami lihat di pertengahan 2018. Kalau baik, di 2019 akan kita anggarkan yang lebih besar lagi agar manfaatnya lebih terasa,” terang Sri.

Sri juga berterimakasih kepada Bank Indonesia (BI) dan Juka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mendorong kegiatan ini. Dia juga berharap kepada Walikota Malang untuk dapat mendorong para pedagang tersebut.

“Saya berdoa semoga usaha Ultra Mikro dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terbantu dengan program ini,” kilahnya.

 

Nyong Syarief

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya