Connect with us

Hari Pelanggan Nasional, Pertamina MOR VII Beri Apresiasi Kepada Pelanggan

Hari Pelanggan Nasional

Makassar – Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2018 yang jatuh setiap tanggal 4 September, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi memberikan apresiasi kepada pelanggan setia produk Pertamina di wilayah Sulawesi. Apresiasi ini diberikan langsung kepada 20 pelanggan beruntung yang membeli produk Pertamax, Bright Gas dan Pelumas Pertamina di SPBU.

Bertempat di SPBU 74.902.32 Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (04/09). General Manager MOR VII Tengku Fernanda bersama perwakilan manajemen MOR VII turun langsung menyapa para pelanggan di SPBU Urip Sumoharjo. Selain menyapa dan melayani pelanggan SPBU. Tengku juga memberikan apresiasi secara langsung berupa bingkisan merchandise kepada pelanggan yang telah melakukan pengisian Pertamax.

Tengku mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk ungkapan terima kasih kepada pelanggan setia atas loyalitasnya dalam menggunakan produk Pertamina. “Pelanggan setia Pertamina adalah raja yang harus dihormati dan dilayani. Hal ini juga sebagai salah satu cara kami untuk memahami keinginan pelanggan dengan langsung turun ke lapangan di Hari Pelanggan Nasional,” ujarnya.

Selain di Makassar, program apresiasi di Hari Pelanggan Nasional ini juga digelar serentak di 5 SPBU lainnya di 5 provinsi Sulawesi. Diantaranya yakni di SPBU 71.951.03 Boulevard, Jalan Pierre Tendean, Manado; SPBU 74.962.23 Agus Salim, Kota Gorontalo; SPBU 74.931.04 Jalan Tapak Kuda, Kota Kendari; SPBU 74.942.05 Diponegoro, Kota Palu; serta SPBU 74.91.160 Ujung bulu Kota Parepare.

“Apresiasi ini adalah bentuk komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan perusahaan secara berkelanjutan kepada konsumen. Kami mengapresiasi seluruh pihak, terutama konsumen, yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan terhadap produk Pertamina, khususnya Pertamax, Bright Gas, Fastron dan Enduro,” ungkap Tengku.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Khofifah Sambut New Normal, Siapkan Alat Protokol Kesehatan untuk Pembukaan Kembali 479 Desa Wisata di Jatim

Oleh

Fakta News
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Jakarta – Desa wisata menjadi sektor yang dipersiapkan matang dalam penerapan tatanan kenormalan baru. Desa wisata yang diharapkan menjadi pengungkit ekonomi berbasis masyarakat dan kearifan lokal juga tengah dipersiapkan untuk kembali lagi dibuka.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan total ada sebanyak 479 titik desa wisata di Jawa Timur. Sebelum dibuka secara bertahap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa setiap destinasi desa wisata sudah memenuhi standar protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19.

“Kita akan memberikan support khususnya dalam hal penegakan protokol kesehatannya. Kita kirimkan thermal gun, face shield dan masker untuk petugas yang berjaga, dan juga fasilitas seperti sarana untuk mencuci tangan,” kata Khofifah, Senin (6/7/2020).

Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga akan memberikan support berupa sanitizer dan juga sabun untuk memudahkan pengunjung yang datang ke desa wisata bisa mudah mengakses pembunuh virus. Serta yang tak ketinggalan juga adalah APD dan perangkat desinfektasi.

Pengiriman bantuan tersebut dikoordinasikan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim dan juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim.

Membuka sektor wisata, dikatakan Khofifah memang tidak bisa dilakukan semerta-merta. Melainkan harus melalui pertimbangan yang matang.

Oleh sebab itu gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan SE Gubernur Nomor: 650/28404/118.1/2020, perihal tatanan kenormalan baru sektor pariwisata Jatim dan ditindaklanjuti dengan SK Kadisbudpar Jatim Nomor 556/199/118.5/2020, Tentang Petunjuk Teknis SOP Protokol Kesehatan di Lingkungan Usaha Pariwisata. Penerapan protokol kesehatan untuk diterapkan di sektor pariwisata di era tatanan kehidupan baru di tengah pandemi covid-19.

Dua surat tersebut diharapkan turut diterapkan di desa wisata. Seperti penegakan protokol kesehatan wajib mengenakan masker baik pengelola dan pengunjung, kemudian adanya batasan pengunjung 50 persen dari kapasitas total destinasi wisata, penerapn physical distancing, hingga pengaturan arus keluar masuk pengunjung di destinasi wisata.

“Pembukaan destinasi wisata ini ada penilainya, yang terdiri dari gugus tugas, pemkab pemkot dan juga pemprov. Pemkab pemkot nantinya yang akan memberikan izin boleh tidaknya destinasi wisata itu dibuka, dengan tetap ada supervisi dari Pemprov juga. Namun parameternya adalah kesiapan penerapan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam mempersiapkan pembukaan ulang destinasi wisata khususnya desa wisata di Jatim, maka dalam pekan ini distribusi bantuan alat pelindung diri dan juga perangkat penegakan protokol kesehatan akan segera dilakukan. Distribusi akan dilakukan merata di desa wisata yang sudah dibuka maupun yang persiapan akan dibuka.

Sebab saat ini memang sudah ada beberapa desa wisata yang sudah dibuka operasionalnya. Namun desa wisata yang sudah buka pun, tetap dalam pantauan tim supervisi elemen gabungan. Jika penegakan protokol kesehatan tidak dijalankan maka bisa saja destinasi wisata yang sudah dibuka akan ditutup kembali.

“Pada dasarnya semangat yang ingin kita bangun adalah bagaimana ekonomi tetap berjalan, tapi keamanan masyarakat dari penularan covid-19 tetap bisa terjaga, itulah pentingnya protokol kesehatan,” pungkas Khofifah.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Tercatat 12.526 Orang, 8.039 Sembuh dan 659 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta mengumumkan jumlah kasus positif Corona bertambah 231 orang. Dengan penambahan itu, jumlah kasus positif COVID-19 di Ibu Kota menjadi 12.526 orang.

“Update COVID-19 berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta pada 6 Juli 2020, terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 231 kasus. Sehingga jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 12.526 kasus,” ujar Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia dalam acara daily brief yang disiarkan melalui Channel YouTube Pemprov DKI, Senin (6/7/2020).

Dwi mengatakan 8.039 orang dinyatakan sembuh dan 659 orang meninggal dunia. Selain itu, masih ada 493 pasien COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit.

“Dari jumlah tersebut 8.039 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 659 orang meninggal dunia,” ucapnya.

Sebanyak 3.340 orang masih melakukan isolasi mandiri. Dwi mengatakan saat ini ada 731 orang dalam pemantauan (ODP) dan 511 orang pasien dalam pemantauan (PDP).

Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, hingga Minggu (5/7), Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan PCR terhadap 344.439 sampel. Sementara data per Senin (6/7), sampel tes PCR sebanyak 3.234.

“Pada tanggal 6 Juli dilakukan tes PCR pada 3.234 orang, 2.748 di antaranya dilakukan untuk diagnosis untuk kasus baru dengan hasil 231 positif dan 2.517 negatif,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan rapid test dengan total sampel sebanyak 251.264 orang. Hasilnya, ada 8.700 orang yang reaktif dan nonreaktif 242.564 orang.

Dwi mengimbau masyarakat agar senantiasa menjalankan protokol kesehatan selama masa PSBB transisi. Dia meminta masyarakat tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jumlah Penumpang KRL Mendekati Normal, Ini Permintaan Bima Arya ke Menhub dan Gubernur DKI

Oleh

Fakta News
Wali Kota Bogor Bima Arya saat meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin (6/7/2020)

Bogor – Wali Kota Bogor meninjau aktivitas di Stasiun Bogor, Senin (6/7/2020). Tampak terjadi penumpukan penumpang commuterline, bahkan penumpang menghabiskan waktu 1,5 – 2 jam antrean untuk bisa menaiki KRL. Bima Arya pun segera menyampaikan kondisi tersebut dengan sejumlah solusi kepada Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Pagi ini warga Bogor harus mengantri selama 1,5-2 jam untuk bisa masuk ke gerbong kereta. Bus gratis yang kita (DKI, Pemkot Bogor, BPTJ) siapkan sudah maksimal dan memang tidak bisa jadi solusi permanen,” ungkap Bima Arya.

Ia menambahkan, penumpukan penumpang terjadi karena jumlah penumpang KRL pada hari ini sudah mendekati angka normal lantaran banyak sektor yang sudah beroperasi. “Sementara kapasitas gerbong tetap dibatasi hanya 35 persen. Sistem pembagian jam kerja (shift) juga tidak berjalan,”  terangnya.

“Masuk ke kantornya mungkin sesuai dengan shift, tapi berangkatnya ini yang tidak bisa dikontrol. Mungkin yang mesti diubah jarak shift-nya kurang jauh atau harus ada low empowerment lain. Ini tidak bisa begini, kita juga kewalahan, KCI juga kewalahan,” tambahnya.

Untuk itu, lanjut Bima, Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja di evaluasi total implementasinya.

“Idealnya waktu kerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran DKI. Opsi kedua adalah menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” kata Bima.

Menurutnya, bila aktivitas KRL ini sudah tidak rentan, maka gerbong bisa ditambah kapasitasnya.

“Tapi ini perlu kajian akademis juga. Makanya sepakat dengan Gubernur Jawa Barat, akan sering dilakukan tes di sini untuk mengukur kerentanan. Pemkot Bogor gencarkan test swab di Stasiun Bogor untuk lebih memastikan tingkat kerentanan penularan Covid-19 di stasiun. Bila kerentanannya minimal, maka akan segera ditambah kapasitas di dalam gerbong,” tandasnya.

Di tempat yang sama, VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengatakan peningkatan kepadatan penumpang sudah terjadi sejka jam 04.30 WIB.

“Biasanya sampai jam 9 kami mengangkut 12.000 penumpang dari Bogor, untuk Senin hari  ini prediksi kita lebih dari 15.000,” ujar Anne.

Ia menambahkan, peningkatan terjadi karena banyak aktivitas perkantoran di DKI Jakarta sudah mulai aktif kembali.

“Kita tanya mereka (penumpang) belum menerapkan pola shifting dan bagaimana pun sebagai pekerja ingin tepat waktu namun diinformasikan kita tidak mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang seperti sebelum pandemi. Kapasitas angkut kita dengan social distancing adalah hanya 74 penumpang per gerbong. Minggu kemarin kita melayani 400 ribu penumpang, minggu ini kita prediksi naik 8 persen. Dalam keadaan normal kita mampu angkut 1,1 juta penumpang dan kita hampir mendekati normal ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga tampak Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna. Ia menyatakan bahwa antusiasme peningkatan penumpang dibatasi oleh ketentuan aturan.

“Pertanyaannya kalau sudah seperti ini apa yang terjadi? Antrean semakin panjang, waktu tunggu makin lebih panjang lagi dan ini menjadi dilema buat penumpang,” ujar Yayat.

“Ini kalau tidak ada perubahan kebijakan, kondisinya akan sampai kapan? Dan ini akan jadi beban bagi warga, akan beban bagi operator. Operator tidak bisa mengubah kebijakan, selama kebijakan tidak diubah,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Yayat, aktivitas penumpang KRL sudah mendekati normal. Untuk itu, kata dia, perlu ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Apakah ketika semuanya mulai dibuka, pelayanan masih dibatasi atau tidak. Yang kita ketahui, operator KCI hanya sebagai pelayan. Dia tidak punya kebijakan untuk menambah atau mengurangi. Karena semuanya diatur oleh aturan melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan yang diatur berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi, eksternalitas itulah yang lebih mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam,” pungkasnya.

 

(hed)

Baca Selengkapnya