Connect with us

Pertamina Pastikan Pasokan Energi Selama Nataru Aman

Jakarta – Sejak 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023, Tim Satuan Tugas Natal & Tahun Baru (Satgas Nataru) PT Pertamina Patra Niaga telah siaga di jalur strategis dan wisata untuk memastikan kehandalan pasokan dan layanan BBM, LPG dan Avtur untuk masyarakat yang bermobilisasi.

Turun langsung ke lapangan sejak Selasa (20/12), Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, memastikan kesiapan pasokan energi dalam kondisi aman. Alfian sekaligus hadir memberikan apresiasi kepada tim Pertamina Siaga yang bertugas selama momen Nataru.

Alfian dan manajemen Pertamina Patra Niaga fokus melakukan peninjauan di wilayah-wilayah yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas selama Nataru seperti di Tol Trans-Jawa, yakni SPBU Rest Area KM 57 ruas Tol Jakarta-Cikampek, layanan Kiosk Pertamina Siaga di ruas Tol Cipali, hingga SPBU Rest Area KM 379 ruas Tol Batang-Semarang.

Menurut Alfian, sebagai Sub Holding Commercial & Trading Pertamina yang bergerak di bidang penyaluran energi, di momen Nataru kali ini Pertamina Patra Niaga berkomitmen memberikan layanan yang optimal untuk masyarakat yang tengah bepergian merayakan Hari Raya Natal, maupun berlibur bersama keluarga.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat melalui produk-produk berkualitas Pertamina. Tim Pertamina Siaga juga siap melayani kebutuhan energi masyarakat, melalui layanan reguler maupun layanan tambahan, sehingga perjalanan di momen Nataru ini bisa lebih aman dan nyaman,” tuturnya.

Alfian menjelaskan, Pertamina telah menyiagakan layanan tambahan di jalur tol dan wisata. Sebanyak 54 Kiosk Pertamina Siaga, 496 motoris atau Pertamina Delivery Service (PDS), 192 mobil tangki standby, serta 1184 SPBU, 4186 pangkalan LPG Siaga, dan 8 titik Rumah Pertamina Siaga siaga melayani masyarakat yang bermobilisasi di penghujung tahun ini.

“Layanan-layanan tambahan tersebut kami siagakan di titik strategis, di antaranya kami menyiapkan motoris untuk antisipasi kemacetan, kemudian Rumah Pertamina Siaga, mobil tangki yang standby di SPBU, kemudian ada Pertashop di lokasi-lokasi yang belum terdapat SPBU,” jelasnya.

Alfian menambahkan, saat ini ketahanan stok BBM dan LPG nasional dimonitor dalam kondisi aman. Untuk coverage days produk BBM berada di atas 19 hari. Avtur masih di atas 29 hari. Sedangkan untuk coverage days LPG masih di atas 18 hari.

“Masyarakat tak perlu khawatir, sebab di momen Natal dan tahun Baru (Nataru) kali ini, pasokan BBM kami pastikan aman dan LPG juga aman,” tambah Alfian yang juga melakukan peninjauan di Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah dan Fuel Terminal Rewulu, di Yogyakarta.

Untuk informasi seputar produk Pertamina maupun lokasi layanan Pertamina Siaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 maupun melalui situs https://mypertamina.id/.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya