Connect with us

Program Padat Karya Tunai Irigasi Tahun 2020 Jangkau 6.000 Lokasi

Padat Karya Tunai Irigasi. (Foto: Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) 2020. Salah satunya adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang menjangkau 6.000 lokasi dengan anggaran Rp1,35 triliun yang dilaksanakan oleh Balai Besar/ Balai Wilayah Sungai Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air di seluruh Indonesia.

Dengan percepatan realisasi program PKT ini diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi Virus Korona (Covid-19) yang terjadi sekarang.

Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengalihkan anggaran guna mempertahankan daya beli masyarakat terutama rakyat kecil yang disampaikan saat video konferensi Rapat Terbatas dari Istana Merdeka beberapa saat lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing,” ujar Menteri Basuki.

P3TGAI merupakan pekerjaan pembangunan saluran irigasi tersier yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat dengan diberikan upah sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara dua musim tanam dan panen.

Tahun ini P3TGAI dibagi menjadi tiga tahap, di mana tahap I akan dimulai pada April 2020 dan ditargetkan akan rampung dalam waktu 3-4 bulan yakni pada Juni atau Juli 2020. Program tahap I dilaksanakan di 1.653 lokasi yang tersebar di 31 provinsi.

Lokasi P3TGAI tahap I yakni Aceh 50 lokasi, Sumatra Utara 68 lokasi, Riau 15 lokasi, Kepulauan Riau 2 lokasi, Sumatra Barat 38 lokasi, Jambi 44 lokasi, Bengkulu 37 lokasi, Sumatra Selatan 74 lokasi, Lampung 48 lokasi, Banten 46 lokasi, Jawa Barat 183 lokasi, Jawa Tengah 125 lokasi, Yogyakarta 40 lokasi, Jawa Timur 215 lokasi, Kalimantan Barat 60 lokasi, Kalimantan Tengah 15 lokasi, Kalimantan Selatan 15 lokasi, Kalimantan Timur 27 lokasi, Bali 41 lokasi, Nusa Tenggara Barat 58 lokasi, Nusa Tenggara Timur 48 lokasi, Sulawesi Utara 45 lokasi, Gorontalo 50 lokasi, Sulawesi Tengah 38 lokasi, Sulawesi Barat 29 lokasi, Sulawesi Tenggara 50 lokasi, Sulawesi Selatan 72 lokasi, Maluku 27 lokasi, Maluku Utara 21 lokasi, Papua Barat 24 lokasi dan Papua 48 lokasi.

P3TGAI dilaksanakan dengan metode Swakelola – Pola Pemberdayaan – Partisipatif – Padat Karya dengan anggaran Rp225 juta. Anggaran untuk pembangunan fisik sebesar 87% atau Rp195 juta dan pendampingan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebesar 13% atau Rp 30 juta sehingga menciptakan penyerapan tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Salat Jumat di Masjid Baiturrahim

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo terlebih dahulu dilakukan pemindaian suhu tubuh sebelum memasuki Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 5 Juni 2020.

Jakarta – Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 5 Juni 2020. Salat Jumat ini merupakan yang pertama kali diadakan kembali sejak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Tiba sekira pukul 11.47 WIB, Kepala Negara tampak mengenakan masker dan dilakukan pemindaian suhu tubuh sebelum masuk ke dalam masjid. Setibanya di masjid, Presiden terlebih dahulu melaksanakan salat sunat tahiyyatul masjid. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib dalam salat Jumat kali ini yaitu Sudarjat dan bertindak sebagai muazin yaitu Apif Syarif Hidayat.

Dalam khotbahnya, khatib mengajak jemaah untuk terus meningkatkan iman dan takwa setelah beribadah puasa di bulan Ramadan. Khatib juga berharap agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

“Saat ini bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi ujian yang sangat berat dari Allah Swt., yaitu pandemi Covid-19. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini semua akan segera berakhir,” kata khatib.

Untuk diketahui, salat Jumat kali ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, antara lain pengecekan suhu tubuh dan pengaturan jarak antarjemaah. Selain itu, jemaah juga membawa perlengkapan salat masing-masing, telah berwudu sebelum ke masjid, serta mengenakan masker.

Selain itu, kapasitas masjid untuk sementara waktu dibatasi menjadi hanya 150 jemaah dari kapasitas sebelumnya sebanyak 750 jemaah. Di sejumlah titik di sekitar lokasi masjid turut disediakan sarana cuci tangan baik menggunakan sabun maupun hand sanitizer dan tisu antiseptik yang dapat digunakan para jemaah.

Kemarin, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah meninjau kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru di Masjid Baiturrahim.

“Kita harapkan nanti apabila salat Jumat sudah dimulai lagi di Masjid Baiturrahim ini betul-betul sudah siap melaksanakan tatanan normal baru, adaptasi kebiasaan baru,” kata Presiden di Masjid Baiturrahim, Kamis, 4 Juni 2020.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ketua Gugus Tugas Umumkan Prakondisi Pembukaan Sembilan Sektor

Oleh

Fakta News
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi dan penetapan 102 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman COVID-19 telah dimulai.

Dalam hal ini, pelaksanaan dari program tersebut baru berlaku bagi sejumlah daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus COVID-19, sehingga dalam hal ini dapat diberikan kewenangan untuk memulai pra-kondisi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah mendapatkan respon yang positif dari beberapa pimpinan daerah.

“Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspon baik oleh pemimpin daerah di 102 Kabupaten/Kota,” kata Doni melalui keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (4/6) malam.

Selanjutnya, para pimpinan di daerah juga telah mengupayakan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok dan komponen masyarakat serta bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Sampai sejauh ini, beberapa pimpinan di daerah telah melaporkan bahwa laju peningkatan kasus di wilayahnya masing-masing dapat ditekan. Namun memang diakui bahwa hal itu belum maksimal di beberapa daerah yang lain.

“Hingga saat ini kita sudah bisa menekan laju peningkatan kasus di beberapa daerah, meskipun di beberapa daerah lainnya masih belum maksimal,” jelas Doni.

Menurut Doni, pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan-tahapan meliputi, waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi.

“Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman COVID-19,” kata Doni.

Kemudian, di samping pemerintah tetap fokus dan optimal dalam pengendalian COVID-19 agar masyarakat tidak sampai terpapar, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Menurutnya, dampak dari kondisi tersebut juga dapat memicu masalah baru yang berujung pada menurunnya imunitas sehingga rentan terhadap paparan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Dampak dari kehilangan pekerjaan ini akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga berisiko terpapar COVID-19,” kata Doni.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja saat ini menunjukkan bahwa dampak COVID-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.

Mengacu pada Pembukaan UUD 1945, Pemerintah Negara Indonesia telah diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di sisi lain, sesuai Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, maka Gugus Tugas dalam menentukan tahapan pembukaan sektor ekonomi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial ekonomi, dan tenaga kerja, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak,” tutur Doni.

Selanjutnya Gugus Tugas juga melakukan diskusi dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sosial-budaya dan keamanan.

Sembilan Sektor

Adapun dalam pembukaan sektor ekonomi, Gugus Tugas telah mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari 3 aspek yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi Produk Domestik Regional Bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor.

Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi; pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Menurut keputusan yang diambil, sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh Kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap.

“Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait,” jelas Doni.

Selain itu, supervisi berupa monitoring dan evaluasi juga dilakukan bersama-sama Kementerian/dinas terkait, Gugus Tugas Pusat dan daerah serta elemen masyarakat secara terus menerus.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 baru, maka Ketua Gugus Tugas akan memberi rekomendasi susulan untuk menutup kembali aktivitas tersebut.

“Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 dalam sektor tersebut, maka Gugus Tugas akan merekomendasikan kepada Kementerian terkait untuk menutup kembali aktivitasnya,” kata Doni.

Dalam hal ini perusahaan atau sektor yang melakukan aktivitas juga wajib mengambil tindakan preventif apabila terjadi potensi transmisi lokal ke masyarakat luas.

“Maka perusahaan dan/atau manajemen kawasan sektor tersebut berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracing agresif, dan isolasi yang ketat dalam kluster penyebaran dari kawasan tersebut,” pungkas Doni.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Bima Arya Bagikan Face Shield untuk Pedagang di Pasar Sukasari Bogor

Oleh

Fakta News

Bogor – Para pedagang di Pasar Sukasari mulai menggunakan Face Shield usai Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakkir membagikan dan mengenakannya secara langsung kepada sejumlah pedagang di Plaza Sukasari, Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Kamis (4/6/2020).

Total ada 450 Face Shield yang dibagikan berasal dari bantuan Persatuan Sepakbola Bogor (PSB), Klub Basket Bogor Raya dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bogor yang dihimpun Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor.

Di hadapan semua yang hadir, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, ada dua solusi untuk menghadapi Covid-19. Pertama, meminta dan memohon doa kepada sang pencipta agar virus Corona segera dihilangkan. Kedua, menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.

“Insya Allah akan selamat dan sekarang saya meyakini hal itu. Saya ingin yang membedakan pedagang di Kota Bogor dengan tempat lain adalah pedagangnya tertib semua,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Bima juga menjelaskan, belum lama ini para kepala daerah di Jawa Barat mendapatkan arahan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Berdasarkan data perkembangan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat, seluruh daerah yang baik perkembangannya adalah kota atau kabupaten yang disiplin menggunakan masker.

“Kuncinya disini, semakin disiplin menggunakan masker Insya Allah angka penyebaran Covid-19 akan bisa ditekan, Insya Allah angka Covid-19 akan 0 (nol). Karena dengan mengenakan masker yang sakit tapi tanpa gejala kemungkinan kecil bisa menularkan dan yang sehat tidak akan tertular. Kita tidak pernah tahu Orang tanpa Gejala (OTG) gentayangan ke sana ke sini. Ini adalah benteng terakhir,” paparnya.

Di hadapan para pedagang Pasar Sukasari, Bima mengungkapkan kekhawatirannya mengingat resiko penularan Covid-15 cukup luar biasa. Ia mengaku kadang menemukan ada pedagang yang masih nakal, tidak menggunakan masker.

Ia menekankan, kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di pasar adalah memaksimalkan alat pelindung diri mengingat tingkat bahaya yang dihadapi hampir sama dengan tenaga kesehatan.

“Akan lebih bagus jika sudah menggunakan masker juga menggunakan face shield,” katanya.

Kepala Dispora Kota Bogor, Herry Karnadi menerangkan, inisiasi bantuan face shield untuk para pedagang di pasar Kota Bogor berangkat dari postingan Wali Kota Bogor melalui akun instagram pribadinya yang mengatakan akan membagikan face shield untuk para pedagang pasar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian semua pihak untuk membantu dan memberikan kontribusi bagi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bogor.

“Dari total face shield yang dibagikan jika masih ada lebihnya akan diberikan kepada para pedagang di pasar lain. Semoga ini menjadi edukasi protokol kesehatan bagi para pedagang pasar,” kata Herry.

Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor Samson Purba, Ketua PPI Kota Bogor Teguh Rahman Hakim, Ketua PSB Dodi Irwan Suparno dan Sekretaris Umum Klub Basket Bogor Raya Delvin Sahertian.

 

(hed)

Baca Selengkapnya