Connect with us

Presiden soal Staf Khusus: Beri Anak-Anak Kita Ruang untuk Melihat Negara Ini Lebih Luas

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta kepada publik untuk memberikan dukungan, waktu, dan ruang bagi para staf khususnya yang berusia muda untuk berproses dan menunjukkan kapabilitasnya. Presiden sendiri optimistis bahwa ketujuh staf khusus yang berasal dari kalangan milenial tersebut nantinya akan dapat menelurkan gagasan dan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Berikan ruang yang selebar-lebarnya pada anak-anak kita ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, untuk berinterasi dengan masyarakat, untuk melihat negara ini lebih luas dan betapa beragamnya sehingga mereka nanti akan terinspirasi dan muncul ide serta gagasan inovasi yang baik,” ujarnya kepada jurnalis di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Kepala Negara juga memiliki harapan yang besar kepada para staf khususnya itu untuk memberikan masukan-masukan segar terhadap program dan kebijakan pemerintah. Presiden juga sudah memulai penugasan bagi para staf khususnya untuk turut mengonsepkan implementasi pelaksanaan program kartu prakerja yang akan segera diluncurkan pemerintah.

“Kemarin sudah saya sampaikan ke mereka coba kartu prakerja nanti dikonsep untuk dilaksanakan seperti apa agar gampang dikontrol dan mudah dilaksanakan,” ucapnya.

Selain itu, Presiden juga mulai mengikutsertakan beberapa staf khusus nya untuk turun langsung ke lapangan seperti halnya saat kunjungan kerja Presiden ke Subang, Jawa Barat, baru-baru ini. Dalam kunjungannya itu, Kepala Negara mengikutsertakan Putri Indahsari Tanjung dan Andi Taufan Garuda Putra untuk turut menyaksikan implementasi beberapa program pemerintah, salah satunya program Mekaar binaan Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Yang berkaitan dengan nasabah-nasabah Mekaar yang produknya macam-macam sekali, saya tugaskan ke mereka (staf khusus) bagaimana itu kemasannya bisa diperbaiki, labelling diperbaiki, merek diperbaiki, kemudian dibuatkan marketplace yang baik,” tuturnya.

Ketujuh staf khusus yang baru saja diperkenalkan beberapa waktu lalu tersebut juga diminta untuk membantu meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Mereka diharapkan dapat memberikan pemikiran di luar kotak sekaligus merumuskan inovasi pada sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi hingga ke daerah pelosok di Indonesia.

“Kadang-kadang apa yang kita pikirkan dengan yang dipikirkan oleh staf khusus kita yang muda-muda ini sangat berbeda sekali. Tetapi dengan luas wilayah kita yang begitu besar, dengan memakai inovasi teknologi ini akan mempermudah,” kata Presiden.

“Saya kira nanti akan muncul inovasi-inovasi yang sangat bagus dari staf khusus-staf khusus saya. Karena menurut saya mereka ini bukan orang biasa,” imbuhnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rangkap Jabatan, Banggar DPRD DKI Minta Anggota TGUPP Anies Kembalikan Gaji

Oleh

Fakta News
Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi

Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta anggota TGUPP Anies Baswedan yang rangkap jabatan mengembalikan gajinya. Gaji yang harus dikembalikan, kata dia, terhitung dari gaji saat ia mulai merangkap jabatan.

“Saya tekankan dalam rapat Banggar ini untuk dikembalikan uang dari mulai kapan di TGUPP terus dia merangkap jabatan, harus fair juga,” kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Prasetio mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bappeda untuk mengetahui pasti kapan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu rangkap jabatan.

Prasetio melihat ada empat anggota TGUPP yang melakukan rangkap jabatan, salah satu di dewan pengawas kesehatan. Dia menilai tidak boleh ada anggota TGUPP yang bekerja di dua tempat dengan gaji dari satu APBD.

Adapun anggota TGUPP yang diduga merangkap jabatan sebagan dewan pengawas rumah sakit adalah Achmad Haryadi. Dia ditunjuk sebagai dewan pengawas rumah sakit sejak Oktober 2016, namun pada 2018 nama Haryadi masuk dalam salah satu TGUPP.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Merry Hotma menilai ada konflik kepentingan dengan rangkap jabatan Haryadi. “Dia double job bagian tim percepatan pembangunan tapi juga ada sistem pemerintahan ini tidak fair ini conflict of interest,” ujar Merry.

Merry berpendapat seharusnya TGUPP terlepas dari sistem pemerintah, karena salah satu tugas TGUPP dalam percepatan dan pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi.

Merry meminta Haryadi harus memilih salah satu jabatan, antara TGUPP dengan Dewan Pengawas. “Jangan rangkap jabatan,” ujarnya.

Dalam rapat anggaran di tingkat komisi, masalah rangkap jabatan anggota TGUPP ini telah mengemuka. Bahkan Merry meminta Komisi E untuk memanggil dewan pengawas RSUD tersebut.

Anggota Komisi E Dian Pratama juga mempertanyakan dasar penunjukan Haryadi karena dualisme jabatan antara Dewan Pengawas Rumah Sakit dan sebagai TGUPP Anies Baswedan. “Apa boleh satu menerima gaji sebagai TGUPP satu sebagai dewan pengawas,” ujarnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

BPIP dan Lemhanas Teken Nota Kesepahaman Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila

Oleh

Fakta News

Jakarta – Untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Lembaga Ketahanan Nasional sepakat menyusun metode, bahan ajar, dan kualifikasi pengajar materi pendidikan Pancasila. Selain itu, kedua lembaga itu juga akan mengukur indeks kepancasilaan.

Nota kesepahaman yang diteken Pelaksana tugas Ketua BPIP Haryono dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo itu menyebutkan bahwa dua lembaga sepakat untuk melakukan koordinasi dan bekerjasama menggunakan kepakaran yang dimiliki untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

Dalam masa itu, kedua lembaga juga akan melakukan evaluasi. “Kerjasama ini bertujuan untuk mengakselerasi pembumian Pancasila,” kata Haryono dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Desember 2019.

Menurut dia kerja sama itu merupakan cikal bakal untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumberdaya BPIP dan Lemhanas dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Agus Widjojo mengatakan Lemhanas dan BPIP akan berdama-sama melakukan penguatan kebijakan pemerintah secara terus-menerus. “Lemhanas memiliki banyak pakar, siap mendukung upaya pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan BPIP,” ujarnya.

Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Aris Heru Utomo berujar sebenarnya kerja sama itu merupakan nota kesepahaman yang sudah dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang merupakan cikal bakal BPIP.

Kerja sama itu ditandatangani pada 2017 yang sampai saat ini belum diimplementasikan. “Jadi ini merupakan upaya kita untuk memperbaharui,” kata Aris.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Tuding Jokowi Tak Paham Pancasila, Henry Yoso Laporkan Rocky Gerung Atas Pencemaran Nama Baik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat melaporkan akademisi Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Senin (9/12).

Akademisi Rocky Gerung menuding Presiden Jokowi tidak paham Pancasila saat menjadi narasumber diskusi di salah satu stasiun televisi nasional.

Henry menilai ucapan Rocky Gerung mencemarkan nama baik Jokowi.

“Saya menilai ucapan itu keterlaluan. Saya sudah lama lihat Rocky Gerung. Rocky Gerung orang yang sok tau, gak ada orang yang benar di mata dia, kecuali diri sendiri dan orang yang salah itu yang benar di mata dia,” kata Henry.

Henry menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga dijadikan sumber hukum, falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Presiden itu apa sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negera sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di angkatan bersenjata (TNI). Presiden adalah hasil pemilihan langsung dari rakyat Indonesia. Artinya sosoknya harus dihormati oleh rakyat Indonesia bahkan bangsa-bangsa asing pun penghormatan kepada Presiden sehingga saya tidak menerima kepada orang yang mengatakan Presiden tidak paham Pancasila,” ucapnya.

Henry mengaku bisa membuktikan Jokowi paham Pancasila. Dia menilai bahwa permasalahan Rocky Gerung bukan lagi politik, tetapi hukum.

“Saya tidak bicara dari sisi politik, tapi dari sisi hukum. Bahwa dia (Rocky Gerung) sebagai seorang pengamat politik, oke, tapi saya melihat dia bukan ahli politik, tapi sebagai pengamat kalau di dalam ada perdebatan sah-sah saja. Tapi tidak ada halangan untuk melaporkan perbuatan itu yang saya duga sebagai perbuatan pidana,” ujarnya.

 

Munir

Baca Selengkapnya