Presiden Sebut SDM Kekuatan Besar Bangsa Indonesia
Bekasi – Saat ini, pemerintah tengah fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan. Namun, sebagai langkah selanjutnya, pemerintah sudah bersiap untuk mengalihkan perhatiannya pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Hal tersebut beberapa kali pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah terlebih dahulu menyiapkan program-program pengembangan SDM. Program tersebut salah satunya ialah pemagangan nasional yang dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja. Program yang digelar dengan menggandeng sektor industri tersebut sudah berjalan kurang lebih setahun lamanya dan dilakukan uji kompetensi bagi para peserta di penghujung program.
Tahun ini, dari 56.119 peserta program magang, sebanyak 6.201 orang mengikuti uji kompetensi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.635 peserta telah tersertifikasi.
“Artinya apa? Uji kompetensi ini benar-benar dilakukan. Karena ada yang tidak lulus. Kalau lulus semuanya malah saya curiga,” ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan Tahun 2017 di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Bekasi, pada Rabu, 27 Desember 2017.
Menurut Presiden, mempersiapkan SDM unggul sejak dini merupakan sebuah hal yang fundamental bagi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
“Kunci kita ada di pembangunan manusia. Kalau SDM kita bisa kita upgrade, inilah modal kuat kita untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ucapnya.
Bila diperhatikan, perhatian pemerintah yang akan difokuskan pada pengembangan SDM dalam periode selanjutnya bukanlah tanpa sebab. Tidak berapa lama lagi, Indonesia akan memperoleh bonus demografi di mana usia angkatan kerja produktifnya jauh lebih besar dibanding usia nonproduktif. Perbandingan antara kedua kelompok usia itu diperkirakan akan berada pada angka 60 berbanding 40 persen.
“Ini bisa menjadi kekuatan besar, tapi bisa juga menjadi masalah kalau tak diperhatikan. Enam puluh persen usia produktif adalah kekuatan. Ini untuk memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain. Kalau kita bisa memanfaatkannya kita bisa jadi bangsa pemenang,” Presiden menambahkan.
Presiden Joko Widodo menyerahkan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan Tahun 2017 (Biro Pers Setpres)
Uji kompetensi dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah ini merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan dan mengantisipasi bonus demografi tersebut. Sertifikat kemampuan yang dimiliki oleh peserta magang pada akhirnya dapat menunjukkan kualitas kemampuan mereka di dunia kerja.
Melihat hal tersebut, Kepala Negara sudah menginstruksikan menteri terkait untuk memperluas cakupan program pemagangan nasional pada tahun berikutnya.
“Saya kira ini sangat penting sekali. Ke depan saya tadi sudah memerintahkan kepada Menaker kalau tahun ini hanya 56 ribu, nanti tahun 2019 paling tidak minimal 1,4 juta harus dikerjakan. Infrastruktur mulai berkurang kita masuk ke pembangunan SDM secara besar-besaran,” tuturnya.
Adapun kepada para peserta magang yang baru saja menyelesaikan programnya, Presiden Joko Widodo berpesan agar ilmu yang telah didapatkan selama berlangsungnya program itu dapat terus ditingkatkan secara mandiri. Selain itu, ia juga berpesan bahwa setelah berakhirnya program tersebut, tantangan-tantangan industri justru akan semakin banyak muncul menunggu lahirnya inovasi baru dari para peserta.
“Ini bukan akhir namun ini awal. Teruskan kembangkan kemampuan dan berinovasi. Tunjukkan SDM-SDM Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ucapnya mengakhiri.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Ping
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
