Presiden Sebut SDM Kekuatan Besar Bangsa Indonesia
Bekasi – Saat ini, pemerintah tengah fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan. Namun, sebagai langkah selanjutnya, pemerintah sudah bersiap untuk mengalihkan perhatiannya pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Hal tersebut beberapa kali pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah terlebih dahulu menyiapkan program-program pengembangan SDM. Program tersebut salah satunya ialah pemagangan nasional yang dimaksudkan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja. Program yang digelar dengan menggandeng sektor industri tersebut sudah berjalan kurang lebih setahun lamanya dan dilakukan uji kompetensi bagi para peserta di penghujung program.
Tahun ini, dari 56.119 peserta program magang, sebanyak 6.201 orang mengikuti uji kompetensi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.635 peserta telah tersertifikasi.
“Artinya apa? Uji kompetensi ini benar-benar dilakukan. Karena ada yang tidak lulus. Kalau lulus semuanya malah saya curiga,” ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan Tahun 2017 di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, Bekasi, pada Rabu, 27 Desember 2017.
Menurut Presiden, mempersiapkan SDM unggul sejak dini merupakan sebuah hal yang fundamental bagi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak boleh lagi hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
“Kunci kita ada di pembangunan manusia. Kalau SDM kita bisa kita upgrade, inilah modal kuat kita untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ucapnya.
Bila diperhatikan, perhatian pemerintah yang akan difokuskan pada pengembangan SDM dalam periode selanjutnya bukanlah tanpa sebab. Tidak berapa lama lagi, Indonesia akan memperoleh bonus demografi di mana usia angkatan kerja produktifnya jauh lebih besar dibanding usia nonproduktif. Perbandingan antara kedua kelompok usia itu diperkirakan akan berada pada angka 60 berbanding 40 persen.
“Ini bisa menjadi kekuatan besar, tapi bisa juga menjadi masalah kalau tak diperhatikan. Enam puluh persen usia produktif adalah kekuatan. Ini untuk memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain. Kalau kita bisa memanfaatkannya kita bisa jadi bangsa pemenang,” Presiden menambahkan.
Presiden Joko Widodo menyerahkan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan Tahun 2017 (Biro Pers Setpres)
Uji kompetensi dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah ini merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan dan mengantisipasi bonus demografi tersebut. Sertifikat kemampuan yang dimiliki oleh peserta magang pada akhirnya dapat menunjukkan kualitas kemampuan mereka di dunia kerja.
Melihat hal tersebut, Kepala Negara sudah menginstruksikan menteri terkait untuk memperluas cakupan program pemagangan nasional pada tahun berikutnya.
“Saya kira ini sangat penting sekali. Ke depan saya tadi sudah memerintahkan kepada Menaker kalau tahun ini hanya 56 ribu, nanti tahun 2019 paling tidak minimal 1,4 juta harus dikerjakan. Infrastruktur mulai berkurang kita masuk ke pembangunan SDM secara besar-besaran,” tuturnya.
Adapun kepada para peserta magang yang baru saja menyelesaikan programnya, Presiden Joko Widodo berpesan agar ilmu yang telah didapatkan selama berlangsungnya program itu dapat terus ditingkatkan secara mandiri. Selain itu, ia juga berpesan bahwa setelah berakhirnya program tersebut, tantangan-tantangan industri justru akan semakin banyak muncul menunggu lahirnya inovasi baru dari para peserta.
“Ini bukan akhir namun ini awal. Teruskan kembangkan kemampuan dan berinovasi. Tunjukkan SDM-SDM Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ucapnya mengakhiri.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
