Presiden Resmikan Tol Surabaya-Mojokerto
Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali meresmikan salah satu proyek infrastruktur yang ada di Tanah Air. Kali ini jalan tol Surabaya – Mojokerto seksi IB, II, dan III ruas Sepanjang – Krian dengan total panjang 15,47 kilometer diresmikan secara langsung oleh Kepala Negara.
Peresmian jalan tol tersebut dilaksanakan pada Selasa, 19 Desember 2017, tepatnya di Gerbang Tol Warugunung, Kecamatan Warugung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
“Ketiga seksi ini adalah tiga seksi pamungkas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang total panjangnya 34,05 kilometer,” ucap Presiden.
Presiden menyatakan bahwa proyek jalan tol Merak-Banyuwangi sepanjang 1.167 kilometer akan dirampungkan pemerintah pada akhir tahun 2019 mendatang.
“Saya sudah kejar terus setiap hari agar pada akhir 2019 tanpa alasan harus selesai,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa dari jalan tol sepanjang 1.167 kilometer tersebut, terdapat 561 kilometer ruas jalan yang telah beroperasi. Sedangkan 433 kilometer masuk dalam tahapan konstruksi dan 173 kilometer lainnya masih berada dalam tahap persiapan.
“Di Jatim sendiri ternyata yang paling banyak, yaitu 268 kilometer,” tutur Kepala Negara.
Tak hanya sampai disitu, Presiden menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan jalan tol di luar Pulau Jawa yang sudah dimulai sebelumnya.
“Misalnya tol trans Sumatra di Lampung sudah bergerak, di Palembang sudah bergerak, ke atas lagi di Medan sekitarnya sudah bergerak. Tahun depan dari ujung barat, Aceh sudah masuk akan ke timur,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan alasan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yaitu untuk mempersiapkan persaingan antar negara yang semakin keras dan semakin ketat.
Presiden meyakini bahwa negara berkembang akan menjadi negara maju jika memiliki daya saing yang tinggi dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan jalan tol terus dikebut pemerintah guna mengurangi ketergantungan pembiayaan pada APBN.
“Saya sampaikan jalan tol ini jangan sekali-sekali bergantung terus pada APBN. BUMN juga harus bisa mencari skema-skema baru pendanaan yang tidak memberatkan negara,” ujar Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden juga menegaskan pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga jalur kereta api bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah yang selama ini mengalami ketimpangan akibat infrastruktur yang tidak lengkap.
“Dengan kita bangkitkan ekonomi daerah maka ekonomi nasional akan bergerak dan kesejahteraan juga makin merata. Itu mengapa kita butuh infrastruktur,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.
Jajal Mobil Listrik
Dalam peresmian ini, Presiden menjajaki jalan tol tersebut dengan mobil listrik berwarna merah karya mahasiswa Insitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Mobil yang digunakan Presiden ini adalah mobil listrik Ezzy II yang menggunakan tenaga baterai sebesar 20 kWh dengan kemampuan jarak tempuh 130 kilometer.
“Kalau saya enak-enak saja, sebagai sebuah produk baru awal,” ucap Presiden mengomentari mobil listrik tersebut.
Meski masih terdapat kekurangan, namun Presiden mengakui bahwa secara umum sudah sangat baik. Kekurangan tersebut telah disampaikan Direktur Pusat Unggulan Iptek Sistem dan Kontrol Otomotif (PUI SKO) ITS Muhammad Nur Yuniarto kepada Presiden.
Kekurangan itu merupakan sesuatu yang wajar. Terlebih lagi bila melihat pengalaman negara lain. “Perlu waktu 40 hingga 50 tahun untuk menuju kepada standar agar bisa masuk pasar,” kata Presiden.
Untuk melangkah ke tahap berikutnya diakui Presiden tidaklah mudah. “Yang paling berat biasanya adalah bagaimana produk itu secara desain, secara harga bisa masuk ke pasar, bisa kompetisi dengan produk-produk mobil lain yang sudah lama berada di pasar,” ucapnya.
Namun Presiden akan terus mendorong berbagai produk anak bangsa agar dapat masuk ke proses industri dan memiliki daya saing. “Terus kita kejar agar segera bisa masuk ke proses di industri,” ucap Presiden.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
