Connect with us

Presiden Pimpin Apel Kebangsaan Bela Negara Putra Putri Purnawirawan Indonesia

Presiden Joko Widodo saat bertindak sebagai inspektur apel kebangsaan bela negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)(Biro Pers Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo pagi ini, Sabtu, 9 Desember 2017, bertindak sebagai inspektur apel kebangsaan bela negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI). Apel tersebut digelar di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Kemajemukan tersebut pada akhirnya menimbulkan banyak perbedaan. Namun, hingga kini, Indonesia masih tetap berdiri kokoh di tengah segala perbedaan yang ada itu. Hal itu dapat terjadi karena Pancasila yang selalu dipegang teguh oleh rakyat Indonesia.

“Kita kukuh bersatu padu karena kita punya Pancasila. Saya juga selalu menegaskan bahwa Pancasila adalah rumah kita bersama yang mempersatukan dan melandasi langkah-langkah kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Presiden.

Tegaknya Pancasila dan kukuhnya bangsa ini tentu tak lepas dari perjuangan para pahlawan dan tokoh-tokoh pendiri bangsa. Di belakangnya ada jajaran TNI, Polri, para pemimpin bangsa, dan segenap rakyat Indonesia yang terus melanjutkan perjuangan Indonesia.

“Sebagai pewaris darah juang, saya percaya bahwa FKPPI akan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita,” ucapnya.

Meski demikian, kukuhnya negara kita bukan berarti tidak ada ancaman. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kita dituntut untuk lebih waspada terhadap nilai-nilai asing yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

“Saya minta kepada FKPPI agar berada di garda terdepan untuk memberantas berita-berita bohong yang menyesatkan rakyat, memberantas ujaran kebencian yang merusak rakyat, dan menghadang ajaran lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo saat bertindak sebagai inspektur apel kebangsaan bela negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)

(Biro Pers Setpres)

Selain itu, Presiden juga mengajak keluarga besar FKPPI untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, memperkecil ketimpangan, dan merajut kerja sama antaranak bangsa dari seluruh Nusantara.

“Itulah alasannya mengapa saya memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Kita ingin memperbaiki jalur logistik, memperkuat perdagangan, terus mempersatukan Indonesia karena infrastruktur bisa mempersatukan, dan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ia menambahkan.

Kepada FKPPI sendiri, Presiden Joko Widodo berharap agar dapat memperluas dan mengoptimalkan jaringannya di seluruh Indonesia agar dapat bergerak bersama dengan pemerintah membantu masyarakat miskin dan memajukan daerah-daerah terluar.

“Jaringan FKPPI di seluruh pelosok Indonesia harus dioptimalkan untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat, mempersiapkan masyarakat menghadapi kompetisi global yang semakin ketat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Kepala Negara berpesan agar FKPPI selalu siap sedia dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memfokuskan tenaga dan pikiran untuk terus menjaga Pancasila.

Saya titip, bahwa darah juang mengalir di tubuh FKPPI, di tubuh kita. Kita harus mengarahkan seluruh pikiran dan tenaga untuk selalu menegakkan NKRI, memperkukuh Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya