Presiden Minta Tingkatkan Lagi Peningkatan Ekspor Indonesia
Tangerang – Nilai ekspor Indonesia pada tahun ini dinilai menggembirakan. Pada periode Januari hingga Agustus 2017, tercatat nilai ekspor sebesar US$108,79 miliar berhasil dibukukan. Angka tersebut meningkat 17,58 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membuka Trade Expo Indonesia ke-32 tahun 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Provinsi Banten, pada Rabu, 11 Oktober 2017. “Begitu juga ekspor nonmigas pada Januari-Agustus 2017 mencapai US$98,76 miliar atau mengalami kenaikan 17,73 persen. Naiknya lumayan tinggi bila dibanding periode yang sama di 2016,” imbuhnya.
Keberhasilan tersebut mampu tercapai berkat berbagai upaya yang merupakan perpaduan, kerja sama beriringan antara eksportir swasta, dunia usaha dengan pemerintah, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang terus dikejar dalam tiga tahun belakangan. Dengan beragam upaya tersebut, Indonesia bahkan mampu memperbaiki posisi dalam Indeks Kompetitif Global yang disusun World Economic Forum (WEF) untuk tahun ini.
“Posisi Indonesia berada di peringkat ke-36, naik dari posisi ke-41 tahun sebelumnya. Bahkan, menurut World Economic Forum, kondisi Indonesia saat ini sama seperti yang dialami Korea saat pertama bangkit menuju negara industri dunia,” ujar Presiden.
Melihat perkembangan positif tersebut, Presiden meminta seluruh pihak untuk benar-benar memanfaatkan segala momentum yang ada. Secara khusus ia berharap agar perdagangan Indonesia mampu menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi negara. “Karena memang kunci pertumbuhan ekonomi ada dua, yaitu ekspor dan investasi yang harus naik. Tanpa dua hal (itu) nggak mungkin pertumbuhan kita akan ikut meningkat,” ujar Kepala Negara.
Untuk mencapai hal itu, ada beberapa hal yang diminta Presiden untuk menjadi perhatian bersama.
“Pertama, kualitas produksi dan pengiriman barang harus dijaga bahkan ditingkatkan,” tegasnya.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Kepala Negara pernah mengingatkan bahwa dalam melakukan transaksi perdagangan, pembeli sangat memperhatikan tiga aspek utama dari pelayanan: spesifikasi barang yang sesuai, harga barang yang kompetitif, dan pemenuhan pemesanan yang tepat waktu. Ia pun meminta kepada kementerian terkait untuk segera menyelesaikan persoalan yang terkait dengan tiga hal tersebut.
“Saya kalau ke daerah banyak yang bisiki, ‘Pak, jalan di sini rusak,’. Suara-suara itu selalu saya dengar dan sering kali bahan baku jadi mahal sehingga membuat produksi tidak kompetitif karena dipersulit dengan administrasi dan biaya. Ini harus diperbaiki, silakan menyampaikan terbuka saja apa yang harus kita perbaiki dan benahi,” ucapnya.
Ia melanjutkan, hal kedua yang harus terus diperhatikan ialah kemauan untuk menembus pasar-pasar baru yang potensial bagi perdagangan Indonesia.
“Seperti kawasan Afrika, Eurasia, Timur Tengah, Asia Selatan, Turki, dan Vietnam. Lihat kebutuhan mereka yang belum dipenuhi dan munculkan industri baru kita di indonesia. Ini harus cepat sebelum didahului negara lain,” ujarnya.
Selain itu, perubahan global yang utamanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi juga disebutnya harus segera diantisipasi. Perubahan digital semacam ini menurut Presiden tidak bisa dibendung dan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia.
“Contohnya kenapa kita tidak membuat _virtual showroom_ yang bisa diakses oleh pembeli-pembeli dari luar negeri? Jadi interaksinya dan komunikasinya bisa langsung tanpa harus menunggu waktu expo,” Presiden sedikit memberi gambaran.
Adapun yang terakhir, Presiden memuji pelaksanaan Trade Expo kali ini yang dinilai semakin membaik. Ke depannya, acara serupa ini harus dibuat lebih menarik untuk semakin meningkatkan minat pembeli mancanegara.
“Saya bangga setelah 32 tahun TEI sekarang digeser ke ICE, Banten. Sekarang kualitas dan kelasnya harus kelas dunia. Tidak boleh lagi kecil-kecilan dengan fasilitas seadanya. Saya lihat TEI tahun ini kualitasnya semakin membaik dan saya minta tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
