Connect with us

Presiden Minta Kementerian ATR/BPN Gunakan Sistem Pelayanan Berbasis Digital

Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019(Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menginginkan agar layanan dalam bidang pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa bertransformasi menjadi sistem pelayanan berbasis digital. Saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, pada 6 Februari 2019, Presiden menuturkan bahwa digitalisasi pelayanan itu sudah dilakukan di hampir semua negara.

“Kalau kita tidak melakukan, tertinggal kita. Sekarang ini, sekali lagi saya sampaikan di mana-mana, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Enggak ada negara yang besar mengalahkan negara yang kecil, atau negara kaya mengalahkan negara yang miskin,” ujar Presiden.

Situasi dunia yang sudah berubah total dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, menurut Presiden menuntut layanan pertanahan harus bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja. Dengan demikian, kantor-kantor pertanahan tidak akan lagi dipenuhi orang yang mengantre.

“Kemudahan pelayanan ini juga saya harapkan mampu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia (ease of doing business) menjadi peringkat yang lebih baik. Karena termasuk ini di urusan sertifikat juga termasuk salah satu penilaian dalam ease of doing business,” lanjutnya.

Untuk itu, Presiden meminta agar Kementerian ATR/BPN bisa memulai dan menerapkan sistem pelayanan berbasis digital pada tahun ini. Ia juga meminta agar seluruh bisnis proses, berkas, dan dokumen bisa diubah ke dalam format digital.

“Membuat platform, membuat aplikasi sistem hal yang sangat murah sekarang ini. Bukan sesuatu yang mahal dan bukan sesuatu yang sulit sehingga seluruh proses pelayanan bisa dilakukan secara elektronik, secara online, real time, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat maupun yang berkaitan dengan investasi,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta agar sistem manajemen sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN dibangun dan ditingkatkan. Mulai tahap rekrutmen, tahap upgrading, pola karir, sistem penilaian yang berbasis kinerja dan berbasis kompetensi, serta pemberian reward and punishment.

“Saya kira sangat penting bagi kita sekarang ini,” lanjutnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ada 4 Fokus Perencanaan Pendanaan, Pembiayaan Investasi Dialokasikan Sekitar Rp169,1 Triliun

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pembiayaan investasi juga akan dilakukan Pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8), di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Pendanaan investasi tersebut, menurut Presiden, direncanakan akan digunakan untuk:

Pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi ke depan sebagai bentuk pertanggungjawaban antar-generasi.

Kedua, pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan.

Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi.

Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional.

Pada bagian akhir, Presiden berharap pembahasan RAPBN tahun 2021 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kepala Negara juga berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, berkah, dan rida-Nya bagi semua dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia.

“Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!,” pungkas Presiden di akhir pidato.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Kegiatan Pembangunan Tahun 2021 Didukung Sumber Penerimaan Mandiri dari Pendapatan Negara

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pendanaan kegiatan pembangunan di tahun 2021, akan didukung sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun.

“Utamanya dari penerimaan perpajakan Rp1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp293,5 triliun,” tutur Presiden saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8), di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Dari sisi perpajakan, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan berbagai perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial.

“Selain itu, penerapan omnibus law perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, serta memacu transformasi ekonomi,” imbuh Presiden.

Di sisi cukai, Presiden sampaikan akan dilakukan pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi, serta ekstensifikasi cukai untuk mengendalikan eksternalitas negatif.

Pada tahun 2021, Kepala Negara sampaikan bahwa langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan, inovasi layanan, perluasan objek audit bersama, perencanaan lifting migas yang efektif, serta efisiensi biaya operasi migas.

“Perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP terus diperkuat dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi,” imbuhnya.

Menurut Presiden, di masa transisi RAPBN tahun 2021 dengan rencana Pendapatan Negara sebesar Rp1.776,4 triliun dan Belanja Negara Rp2.747,5 triliun, maka Defisit Anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB.

“Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati,” ujarnya.

Pembiayaan utang, menurut Presiden, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Ia menambahkan bahwa pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga oleh Pemerintah secara konsisten.

“Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah,” tandas Presiden.

Komitmen Pemerintah, lanjut Presiden, dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali.

“Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara atau SBN, diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah,” jelas Presiden.

Baca Selengkapnya

BERITA

Inilah 7 Arah Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Oleh

Fakta News

Jakarta – Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun pada tahun 2021 dengan 7 (tujuh) arah kebijakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8), di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Dengan anggaran tersebut, Presiden sampaikan 7 (tujuh) arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain:

Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

Ketiga, mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.

Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah atau DID untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.

Kelima, refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.

Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan Program Merdeka Belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

Ketujuh, mempertajam alokasi Dana Desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.

Dalam lima tahun terakhir, menurut Presiden, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.

Menurut Presiden, tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019.

“Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13,96 persen pada tahun 2016 menjadi 12,6 persen pada tahun 2019,” jelas Presiden.

Baca Selengkapnya