Connect with us
DPR RI

Komisi II Dorong Penambahan Alokasi Anggaran Program PTSL

Komisi II Dorong Penambahan Alokasi Anggaran Program PTSL
Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3/2024). Foto : DPR RI

Bogor – Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan mendorong alokasi anggaran Kabupaten Bogor dan juga di seluruh Indonesia terkait program program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pasalnya baru saja Komisi II DPR RI mendukung Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan tambahan anggran sebesar Rp 675.897.312.000 yang bersumber dari penrimaan PNBP 2023, yang akan dialokasikan untuk kegiatan PTSL, RDTR, penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital.

“Saya akan dorong Kabupaten Bogor agar mendapatkan alokasi anggaran, untuk bisa lebih merata ke seluruh kawasan, pasalnya saat ini baru daerah daerah tertentu saja, padahal masih banyak masyarakat marginal yang tidak bisa mensertifikatkan sementara lahan, karena oknum tertentu menyerobot tanah mereka,” ungkapnya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/3/2024).

Lanjut Politisi Partai Demokrat juga menjelaskan, program PTSL merupakan program strategis nasional yang dimana target daripada program tersebut berjumlah 126 juta bidang tanah target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini seperti dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN baru menuntaskan sebanyak 109,8 juta bidang tanah melalui program PTSL.

Dengan demikian Komisi II DPR RI akan mendorong program strategis nasional daripada pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN agar dapat menuntaskan sejumlah lahan yang belum disertifikatkan. “Tidak hanya Kabupaten Bogor saja namun di seluruh Indonesia, kami akn bantu memenuhi target daripada yang diinginkan,” sebut Ongku.

Ditempat yang sama Anggota DPR RI Komis II Mohammad Toha mengatakan pejabat yang berwenang harus memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup, serta memiliki kredibilitas dan keberanian yang tegas, guna menyelesaikan sejumlah persoalan pertanahan yang ada. Ia pun menilai pemimpin daripada Kepala Kantor Pertanahan Bogor sudah baik, karena memiliki kemampuan yang logis untuk menyelesaikan BUMN-BUMN dan juga Kemenkopolhukam serta lembaga-lembaga lain yang memiliki tanah disini.

“Tanah di Bogor itu banyak yang mempunyai hak atau kepemilikan sertifikat akan tetapi dia tidak menguasai lahan tersebut itu menjadi kendala, dan juga banyak tanah yang belum terdistribusikan belum terpetakan namun sudah ada yang menjual dengan harga murah namun yang mereka jual bukan tanah mereka melainkan mengklaim hingga sampai membangun perumahan,” jelasnya.

Menurut Politisi PKB mengatakan Konflik dan juga mafia tanah pasti selalu ada hingga kapan pun, namun hanya saja bisa sedikit ditanggulangi melalui pengawasan. Pada rapat kerja dengan Menteri ATR/ Kepala BPN mengatakan, pihaknya bilang, saatnya bisa mengubah secara revolusioner tentang manajemen tata kelola tanah dari hulu hingga hilirnya. “Perlu adanya revolusi besar untuk manajemen penataan tanah juga harus berani dan tidak boleh tersandera,” terangnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya