Presiden Minta ICMI Matangkan Perumusan Ekonomi Pasar Pancasila
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengapresiasi pemikiran-pemikiran besar yang dituangkan para tokoh-tokoh hebat yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk membangun Tanah Air. Salah satunya adalah pemikiran tentang ekonomi pasar Pancasila yang dicetuskan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie selaku Ketua Dewan Kehormatan ICMI.
Kepala Negara langsung meminta para anggota ICMI untuk merumuskan pemikiran tersebut ke dalam proses perencanaan yang matang agar dapat segera diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peresmian pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI se-Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-27 ICMI, yang digelar pada Jumat, 8 Desember 2017, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
“Saya sekali lagi menunggu hasil dari ekonomi pasar Pancasila tadi yang disampaikan oleh Beliau (Bacharuddin Jusuf Habibie),” ujar Presiden.
Menurut Presiden, pemikiran tersebut sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu masalah kesenjangan di mana tidak hanya antara kaya dan miskin tapi juga kesenjangan antar wilayah. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang merata mulai dari daerah perbatasan hingga seluruh pelosok Tanah Air.
“Tapi yang paling penting menurut saya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini betul-betul bisa kita implementasikan dengan pembangunan yang sekarang ini kita lakukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah memulai pelaksanaan sejumlah program mulai dari redistribusi aset hingga pembangunan bank wakaf mikro sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Saya kira memang ini persoalan yang besar bagi bangsa kita ke depan bagaimana agar gini ratio dan kesenjangan itu betul-betul bisa kita ciutkan agar tidak semakin melebar,” ucap Presiden.
Isu keamanan juga tak luput dari arahan Presiden kepada para anggota ICMI. Apalagi saat ini stabilitas keamanan dan perdamaian dunia sedang diuji setelah sikap sepihak Presiden Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Ini sungguh sangat mengejutkan, menjengkelkan, mendongkolkan,” kata Presiden mengungkapkan rasa jengkelnya.
Padahal lanjut Presiden, saat terakhir kali bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT ASEAN beberapa waktu lalu, keduanya masih berhubungan baik serta berbincang hangat saat jamuan makan malam.
“Saat makan malam kebetulan jejer dengan istri saya di sini terus, Presiden Trump di sini, saya di sini ngajak ngomong istri saya terus. Sepanjang makan malam ngajak ngomong Bu Jokowi, saya juga saya liatin terus,” ucapnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta anggota ICMI untuk bersama-sama dengan pemerintah mempersiapkan diri menghadapi segala perubahan-perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya. Baik perubahan di bidang teknologi, ekonomi, hingga sikap politik antar suatu negara.
Apalagi saat ini Indonesia diberikan kepercayaan oleh dua negara yang sedang mengalami konflik, yaitu Afghanistan dan Myanmar. Kekaguman Afghanistan terhadap kerukunan di Indonesia, membuahkan harapan agar Indonesia bisa ikut berperan menjadi mediator dalam konflik-konflik yang ada di Afghanistan agar dapat segera diselesaikan.
Sedangkan untuk Myanmar, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang diberikan kepercayaan dan akses masuk untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Bahkan, PBB juga menyatakan dukungannya kepada Indonesia untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.
“Beliau (Sekjen PBB Antonio Guterres) sampaikan PBB di belakang penuh Indonesia dalam rangka ikut menyelesaikan problem yang ada di Rohingya, di Rakhine State karena mereka (PBB) nggak bisa masuk,” ujar Presiden.
Dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, Presiden mengajak seluruh anggota ICMI dan masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai ‘Bhinneka Tunggal Ika’, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Kita sangat berharap sekali pada ICMI memberikan pemikiran-pemikiran besar dan insyaallah Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun, toyibatun, warobbun gofur,” tutur Presiden.
Tampak hadir di acara ini, Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
