Connect with us

Presiden Jokowi Luncurkan Pajak Final UMKM 0,5 Persen

Pajak Final UMKM
Presiden Jokowi pada peluncuran pajak 0,5% untuk UMKM, di Surabaya(Foto: setkab)

Surabaya – Mengawali kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan penerapan pajak final UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 0,5 persen di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (22/6/2018) pagi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP ini merupakan pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013, dan efektif berlaku mulai 1 Juli 2018.

Baca Juga:

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pada awalnya pemerintah menerapkan agar pajak untuk UMKM itu satu persen. Namun karena ada keluhan, bahwa pajak satu persen itu berat, maka dirinya turun langsung ke pengusaha. Saat itu, lanjut Presiden, ada keinginan jika pajak UMKM itu sebesar 0,25 persen saja. Hanya saja karena harus mempertimbangkan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi, dan kementerian terkait, diputuskan bahwa pajak akhirnya final 0,5 persen.

“Sudah saya tandatangani revisinya kemarin PP No. 46 tahun 2013 yang pajak finalnya 1% direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018 menjadi 0.5%.,” kata Presiden Jokowi.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan ‘Updating’ Penerima Bansos

Oleh

Fakta News
Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan 'Updating' Penerima Bansos
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyarankan pada Kementerian Sosial (Kemensos) agar melakukan update terhadap rekening penerima bantuan sosial mengingat banyaknya bantuan yang masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, hal ini harus segera disikapi oleh Kemensos karena masalahnya selalu terulang dan bantuan anggaran yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

”Untuk itu saya tadi mengusulkan supaya dilakukan update, diganti rekeningnya supaya permasalahan itu tidak terjaga lagi sebab dana tertahan tersebut itu sudah lama ya sudah mungkin sudah tahunan sebelum Bu Risma jadi menteri permasalahan itu sudah ada dan hari ini kita juga masih mendengar hal itu,” jelas John dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut dan harus segera dicarikan solusinya. John kemudian mengusulkan untuk melakukan kajian dan memanfaatkan data dari Kemensos untuk melakukan updating penerima bantuan. ”Saya yakin data yang ada di Kemensos sudah tercatat dengan rapih, kalau kita lakukan updating terhadap rekeningnya, otomatis bantuan yang tidak tepat sasaran tidak akan terkirim lagi,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, updating ini dijelaskan John, bisa dilakukan kepada rekening penerima yang statusnya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan lagi seperti meninggal, pindah, atau status ekonominya sudah membaik. Meski demikian, sejauh ini, John mengapresiasi dan menilai penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik.

”Kita sudah mendengar secara jelas tahapan-tahapan bantuan sosial ke mana, bagaimana penyalurannya, penyalurannya itu ada yang melalui pos, ada yang melalui Bank Himbara. Menurut hemat saya, bahwa penyalurannya itu sudah sesuai, sudah sesuai, Walaupun memang masih ada permasalahan-permasalahan Seperti dana yang tertahan di beberapa Bank yang tidak disalurkan kepada orang yang berhak,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji

Oleh

Fakta News
Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menekankan perlunya transparansi terhadap sistem agen Elpiji (LPG/Liquid Petroleum Gas) di Indonesia. Hal tersebut di antaranya menyangkut transparansi dari mulai proses pengajuan agen, penunjukan agen, jumlah agen, hingga peta persebaran agen. Sebab, selama ini sistem pembagian agen elpiji dianggap belum transparan. Sehingga, menyebabkan adanya dugaan permainan mafia Elpiji yang menguasai distribusi Elpiji di wilayah-wilayah tertentu.

“Intinya, jangan ada orang-orang yang menguasai agen elpiji terlalu banyak, kecuali memang dia beli secara fair di market. Kalau ada praktik-praktik mafia yang mengatur penunjukan agen di dalam Pertaminanya dan meminta uang jasa tersebut, itu kita minta diberantas,” ujar Hekal kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022).

Terlebih, lanjut Hekal, agen Elpiji sendiri melibatkan investasi yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp2-3 miliar. “Jadi, buat pelaku-pelaku usaha di daerah, (keuntungan dari penjualan elpiji) itu juga sudah signifikan. Memang buat orang-orang yang besar tertentu, itu uang tidak seberapa lah, tapi untuk (pelaku usaha Elpiji) di daerah umumnya cukup signifikan,” imbuh Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.

Nantinya, melalui Panja Distribusi Elpiji, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan akan meminta Pertamina untuk membuat sistem agen Elpiji yang lebih terbuka. Sehingga, masyarakat yang ingin membuka agen dapat terinformasi dengan baik.

“Nanti salah satu hasil dari Panja ini, saya minta supaya diumumkan secara terus-menerus daerah mana yang masih layak diisi (agen Elpiji). Kalau perlu penunjukannya melalui sistem lelang yang terbuka, supaya nggak ada orang-orang yang pakai nama besar atau akses tertentu untuk mendapatkan hal ini,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Sumatra Utara

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB.

Ketibaan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta istri, dan Kajati Idianto beserta istri.

Turut hadir juga menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana yaitu Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Reka Budiarsa beserta istri, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo beserta istri, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah beserta istri, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin beserta istri.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur, dan mengunjungi beberapa pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, sekitar pukul 15.55 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya