Connect with us

Presiden Jokowi Tetapkan Komite Pengarah dan Tim RB Nasional Periode 2020-2024

Demokrat pikir lebih baik mendukung Jokowi daripada kembali ke orde baru
Presiden Jokowi

Jakarta – Mempertimbangkan agar pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dilakukan secara berkesinambungan dan dapat berjalan dengan optimal, perlu ditetapkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk periode tahun 2020-2024.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (Tautan: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176080/Keppres_Nomor_8_Tahun_2020.pdf)

Susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, sesuai Keppres tersebut, sebagai berikut: a. Ketua: Wakil Presiden; b. Sekretaris: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Anggota: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 5. Menteri Dalam Negeri; 6. Kepala Staf Kepresidenan.

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden, menurut Keppres, bertugas: a. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; b. Menetapkan program strategis pelaksanaan reformasi birokrasi; c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional; d. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Sesuai Keppres tersebut, Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai berikut: a. Ketua: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b. Anggota: 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Menteri Sekretaris Negara; 5. Sekretaris Kabinet.

Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, sesuai Keppres tersebut, memiliki tugas: a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional; b. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional; c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi; d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); e. Memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; f. Memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah Daerah; g. Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, sesuai Keppres tersebut, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional serta didukung oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi.

‘’Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.,’’ bunyi Pasal 7 Keppres tersebut.

Menurut Keppres tersebut, biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasionai, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Pasal 9 Keppres tersebut, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

‘’Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,’’ bunyi Pasal 10 Keppres yang ditetapkan Presiden pada tanggal 18 Maret 2020.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Penambahan Kasus Positif COVID-19 Capai Rekor Terbanyak, Jawa Timur Paling Tinggi

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto mengungkapkan bahwa jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 secara akumulasi menyentuh angka 993 pada hari ini Sabtu (6/6). Atas penambahan tersebut, total kasus positif COVID-19 menjadi 30.514.

Adapun penambahan kasus positif tersebut sekaligus menjadi rekor paling tinggi yang terhitung sejak kasus pertama dilaporkan pada Senin (2/3). Sebelumnya, angka peningkatan kasus positif yang cukup tinggi juga tercatat pada Kamis (21/5) sebanyak 973 dan Sabtu (23/5) sebanyak 949.

Menurut data yang dihimpun oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan penambahan kasus tertinggi, meski jumlah pasien sembuh juga dilaporkan meningkat secara signifikan.

“Kenaikan tertinggi pada hari ini kita dapatkan dari pemeriksaan di Jawa Timur sebanyak 286 kasus, meskipun pada hari yang sama Jawa Timur juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 154 kasus.” kata Yuri dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (6/6).

Kemudian di bawah Jawa Timur ada DKI Jakarta yang melaporkan penambahan kasus sebanyak 104, disusul Papua 87, Sulawesi Utara 79 dan Sumatera Utara 68 orang.

Adapun untuk kasus penambahan di DKI Jakarta, Yuri mengatakan bahwa angka tersebut berasal dari hasil tracing yang dilaksanakan secara agresif ditambah dengan kedatangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta.

“DKI Jakarta berdasarkan kajian yang kita dapatkan dari data, sebagian diperoleh dari hasil tracing yang dilaksanakan secara agresif terhadap kontak positif, ditambah lagi dengan pekerja migran Indonesia yang masuk melalui Soekarno-Hatta,” jelas Yuri.

Selain penambahan kasus positif COVID-19, Yuri juga mengumumkan adanya peningkatan pasien sembuh menjadi 9.907 setelah ada penambahan sebanyak 464 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 31 orang sehingga totalnya menjadi 1.801.

Akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 394.068 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 103 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 67 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 192 lab. Secara keseluruhan, 264.740 orang telah diperiksa dan hasilnya 30.514 positif (kulumatif) dan 234.226 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 46.571 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.347 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 421 kabupaten/kota di Tanah Air.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Penambahan Kasus COVID-19 Sentuh Angka 993, Total Menjadi 30.514

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Sabtu (6/6) ada sebanyak 993 sehingga totalnya menjadi 30.514 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 9.907 setelah ada penambahan sebanyak 464 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 31 orang sehingga totalnya menjadi 1.801.

“Kasus konfirmasi COVID-19 yang positi sebanyak 993, sehingga totalnya menjadi 30.514,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (6/6).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 394.068 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 103 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 67 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 192 lab. Secara keseluruhan, 264.740 orang telah diperiksa dan hasilnya 30.514 positif (kulumatif) dan 234.226 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 46.571 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.347 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 421 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.870 orang, Jawa Timur 5.835, Jawa Barat 2.376, Sulawesi Selatan 1.840, Jawa Tengah 1.564 dan wilayah lain sehingga totalnya 30.514.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 2.836 disusul Jawa Timur sebanyak 1.361 Jawa Barat 779, Sulawesi Selatan 673, Jawa Tengah 409 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 9.907 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 557 kasus, Banten 1025 kasus, Bangka Belitung 98 kasus, Bengkulu 92 kasus, Yogyakarta 242 kasus.

Selanjutnya di Jambi 103 kasus, Kalimantan Barat 210 kasus, Kalimantan Timur 327 kasus, Kalimantan Tengah 496 kasus, Kalimantan Selatan 1.247 kasus, dan Kalimantan Utara 168 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 227 kasus, Nusa Tenggara Barat 798 kasus, Sumatera Selatan 1.104 kasus, Sumatera Barat 618 kasus, Sulawesi Utara 470 kasus, Sumatera Utara 605 kasus, dan Sulawesi Tenggara 257 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 139 kasus, Lampung 143 kasus, Riau 118 kasus, Maluku Utara 185 kasus, Maluku 261 kasus, Papua Barat 178 kasus, Papua 1.005 kasus, Sulawesi Barat 92 kasus, Nusa Tenggara Timur 97 kasus, Gorontalo 126 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemilih Bersuhu 38 Derajat Celcius Bakal Dilarang Masuk TPS pada Pilkada 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – KPU menjelaskan pemilih pada Pilkada 2020 yang bersuhu di atas 38 derajat Celsius dilarang masuk tempat pemungutan suara (TPS). Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).

“Dalam hal terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius tidak diperbolehkan masuk ke area TPS dan diarahkan untuk memberikan suara di tempat khusus di luar TPS dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya oleh pemilih dan mengisi surat pernyataan menggunakan formulir C pemberitahuan KWK,” ujar komisioner KPU Dewa Raka Sandi dalam paparannya yang disiarkan secara daring, Sabtu (6/6/2020).

Raka mengatakan setiap TPS diminta memiliki jumlah pemilih maksimal 500 orang. Menurutnya, jumlah pemilih di TPS tidak boleh lebih dari 12 orang dalam waktu yang bersamaan.

“Masih tentang pemungutan dan pemilihan suara dalam kondisi nonbencana alam, jumlah pemilih di dalam pemilihan dalam kondisi bencana nonalam paling banyak 500 orang. Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu paling banyak 12 pemilih yang diatur sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Raka.

Selain itu, Raka menyoroti proses pemberian suara yang akan dilakukan oleh peserta. Dia mengimbau agar alat coblos dibersihkan secara berkala dan para pemilih dapat menggunakan sarung tangan sekali pakai.

“Kemudian pemberian suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku. Dalam menggunakan alat coblos, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai. Sebelum digunakan oleh pemilih, alat coblos wajib disterilisasi dengan disinfektan oleh petugas KPPS,” tuturnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya