Presiden Jokowi Tak Sungkan Berbagi Pengalaman dan Mencari Kiat Jitu Dari Peternak
Jakarta – Mungkin tak banyak yang tahu kalau Presiden Joko Widodo ternyata mulai menggemari hobi sebagai seorang peternak kambing. Dalam vlog yang pernah ia unggah di saluran YouTube pribadinya pada Maret lalu, Presiden memang pernah mengabarkan kelahiran dua ekor anak kambing yang ada di Istana Bogor.
“Sepuluh bulan yang lalu, saya beli 5 ekor kambing, 3 betina dan 2 jantan. Setelah sepuluh bulan, sekarang menjadi 11 kambing. Artinya beranaknya enam,” cerita Presiden saat hadir di Jambore Peternakan Nasional 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu, 24 September 2017.
Di hadapan para peternak yang turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Negara tak sungkan mengakui kalau saat ini ia sedang mempelajari bagaimana cara beternak.
“Saya hitung-hitung dengan kalkulasi hitungan ekonomi, untungnya besar juga,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa beternak domba seperti yang ia lakukan saat ini tidaklah mudah. Oleh karenanya, Presiden meminta beberapa orang peternak untuk berbagi pengalamannya selama ini.
Sugiharto, seorang peternak dari Purworejo, mengaku memiliki 206 ekor kambing dari semula yang hanya 6 ekor kambing. Kepada Presiden, ia menceritakan bahwa dahulu ia bekerja sebagai seorang kontraktor yang kemudian banting setir menjadi peternak. Kini dengan profesi barunya itu ia bisa mengaryakan tiga orang pekerjanya.
“Cukup, Pak. Ada yang membersihkan kandang, ada yang membuat pakan,” jawabnya ketika ditanyakan Presiden apakah dengan tiga pekerja tersebut cukup untuk mengurus ratusan kambing miliknya itu.
“Oh tiga cukup ya, berarti yang saya kebanyakan dong. Kambing saya ada 11 tapi operatornya ada 3. Berarti kalau kambingnya ada 11 berarti enggak usah pakai operator dong ya. Berarti saya sendiri ya,” ucap Presiden disambut tawa dan tepuk tangan para undangan.
Ada banyak hal lainnya yang dikemukakan oleh Sugiharto. Presiden Joko Widodo tentu saja merasa senang dapat mendengar sendiri pengalaman-pengalaman para peternak yang selain bisa ia terapkan sendiri, juga mengetahui kondisi para peternak di Tanah Air.
“Kalau kambingnya sudah lebih dari 500 kasih tahu saya ya, nanti saya datang ke Purworejo. Saya ingin mempunyai sebuah contoh agar masyarakat membangun industri peternakannya. Lebih bagus lagi kalau ada gabungan-gabungan, itu akan menekan biaya,” ucap Presiden.
Lain halnya dengan Sugiharto, Didik yang datang dari Perserikatan Ternak Kambing dan Domba se-Yogyakarta mengatakan bahwa saat ini ia mengelola sekira 10 ribu ekor kambing. Semua kambing itu berasal dari sekira 500 peternak.
“Kami mungkin satu-satunya yang punya unit pengolahan pakan. Tidak satu persen pun kami ambil dari luar,” ia menjelaskan.
Mendengar itu, Kepala Negara semakin tertarik. Menurutnya, hal-hal seperti itu yang seharusnya banyak dilakukan para peternak lainnya.
“Ini yang namanya mengorporasikan peternak. Ada industri bibit dan pakan ternaknya, dari hulu ke hilir dikonsolidasikan. Pertanian juga harus seperti itu. Kalau ada industrinya itu akan efisien,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang menjadikan para peternak semakin mandiri. Ia juga mengingatkan jajarannya untuk tidak mempersulit para peternak dan para pengusaha kecil pada umumnya dengan mengurangi hambatan aturan yang ada.
“Saya kira Pak Menteri harus catat. Kita ini terlalu banyak aturan yang menghambat usaha kita,” ia menegaskan.
Ia pun berencana akan turun langsung ke sejumlah daerah melihat bagaimana jalannya industri ternak di sana.
“Sewaktu ke lapangan nanti, ke Yogya, Bandung, dan Purworejo, nanti kita lihat apa industri peternakan kita sudah berjalan dengan baik. Tentu kita dari sisi pemerintah akhirnya bisa memberikan kebijakan, mungkin suntikan yang justru tidak meninabobokan kita. Dulu banyak pemberian sapi dari pemerintah, tapi tidak memiliki hasil apa-apa. Saya kira lebih bagus kalau kita berikan rangsangan agar peternak masuk ke sistem perbankan seperti KUR (kredit usaha rakyat),” ujarnya.
Terakhir, Presiden juga mendorong para peternak untuk dapat bekerja sama dan membentuk sebuah kelompok besar peternak. Dengan cara itu, ia meyakini bahwa keuntungan yang bisa didapatkan para peternak akan semakin berlipat.
“Industri peternakan yang terkonsolidasi bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. Satu tahun dari 100 kambing bisa Rp120 juta, itu bukan angka yang kecil. Bisnis apa yang bisa memberikan return seperti itu,” tuturnya.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Ping
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
