Presiden Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Investasi INA dengan Hutama Karya dan Waskita Karya
Jakarta – Presiden Joko Widodo (jokowi) menyambut baik kerja sama yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi Indonesia Investment Authority (INA) dengan PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya-PT Waskita Toll Road yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian induk. Menurut Presiden, apa yang dilakukan oleh INA merupakan sebuah alternatif skema pembiayaan baru dan diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dari investor domestik maupun asing.
“Hari ini saya sangat senang, telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi nilainya kurang lebih Rp39 triliun lebih. Ini akan memberikan efek kepercayaan, trust, dari domestik maupun dari internasional terhadap cara-cara pengelolaan keuangan kita, manajemen yang kita harapkan nanti governance yang ada di INA, tata kelola yang ada di INA, betul-betul memang bisa menumbuhkan sebuah trust, kepercayaan dari internasional maupun domestik,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga menegaskan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain. Jika sebelumnya Indonesia hanya mampu membangun 780 kilometer jalan tol dalam waktu 40 tahun, maka mulai tahun 2014 pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol, baik di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, serta beberapa di Kalimantan dan Sulawesi.
“Pak Menteri PU sudah berapa kilometer yang dibangun dan tujuh tahun ini? 1.900 kilometer. Yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer. Apa yang berbeda dari situ? Saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan, tidak mencari alternatif-alternatif pembiayaan, ketergantungan pada APBN, ketergantungan pada keuangan yang dimiliki oleh BUMN-BUMN kita, atau diserahkan kepada swasta yang juga ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
Kerja sama investasi yang dilakukan oleh INA dengan Hutama Karya dan Waskita Karya mencakup investasi pada proyek di jalan tol Trans-Sumatera dan jalan tol Trans-Jawa. Presiden merasa senang dengan adanya kerja sama tersebut terutama mengingat kebutuhan anggaran untuk merampungkan jalan tol Trans-Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh sejauh 2.900 kilometer sangat besar.
“Kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali. Dan saya senang hitung-hitungan terakhir yang Bakauheni sampai Terbanggi Besar, Terbanggi Besar sampai ke Kayu Agung, IRR-nya (internal rate of return) sudah mencapai, mungkin 9 sampai 10 (persen), betul Pak Ridha? Dan yang di Jawa kalau di Jawa biasanya 12, 13 (persen) sudah pasti dapat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara memandang bahwa kombinasi investasi di jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera bisa diterima secara bisnis oleh INA. Presiden berharap, skema dan model pembiayaan serupa akan terus dikembangkan sehingga kepercayaan investor akan tumbuh dan makin banyak investor yang berinvestasi lewat INA.
“Kepercayaan itu akan muncul setelah telur ini pecah. Insyaallah akan makin besar investor-investor yang akan masuk ke Indonesia lewat INA, bukan hanya jalan tol tetapi untuk proyek-proyek besar yang memberikan efek ekonomi terhadap negara kita,” ucapnya.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa momen penandatanganan kerja sama ini menandai tahapan baru peran lembaga pengelola investasi INA dalam upayanya tidak hanya menarik investasi dan pembiayaan dari luar negeri dalam bentuk ekuitas, namun juga untuk menanamkan dana investasi itu di dalam proyek-proyek yang sangat strategis secara nasional.
“Penandatangan perjanjian induk antara lembaga pengelola investasi atau INA dengan PT Hutama Karya dan konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Toll Road merupakan suatu realisasi pembiayaan yang sifatnya inovatif di mana sumber pembiayaan merupakan suatu skema baru di dalam rangka kita dapat terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol di Indonesia, dengan mengikutsertakan investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui INA,” ujar Sri.
Sementara itu, Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah mengatakan bahwa kerja sama investasi dengan Hutama Karya dan Waskita Karya ini disiapkan selama kurang lebih satu tahun. Ke depannya, lanjut Ridha, INA akan terus melakukan kerja sama investasi lainnya di berbagai sektor.
“Rencana untuk tahun 2022 ke depan ini memang masih banyak buat INA ya. Jadi salah satunya di jalan tol ini. Lalu kami juga akan ada rencana untuk melakukan kerja sama di pelabuhan, lalu juga di geotermal, dan di healthcare, dan beberapa proyek lainnya. Jadi kelihatannya tahun ini mungkin akan ada beberapa proyek yang bisa kita investasikan untuk supaya juga bisa membantu pembangunan Indonesia secara sustainable,” ungkap Ridha.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, dan Direktur Utama Waskita Toll Road Septiawan Andri Purwanto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
