Presiden Jokowi Sambut Baik Kerja Sama Investasi INA dengan Hutama Karya dan Waskita Karya
Jakarta – Presiden Joko Widodo (jokowi) menyambut baik kerja sama yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi Indonesia Investment Authority (INA) dengan PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya-PT Waskita Toll Road yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian induk. Menurut Presiden, apa yang dilakukan oleh INA merupakan sebuah alternatif skema pembiayaan baru dan diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dari investor domestik maupun asing.
“Hari ini saya sangat senang, telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi nilainya kurang lebih Rp39 triliun lebih. Ini akan memberikan efek kepercayaan, trust, dari domestik maupun dari internasional terhadap cara-cara pengelolaan keuangan kita, manajemen yang kita harapkan nanti governance yang ada di INA, tata kelola yang ada di INA, betul-betul memang bisa menumbuhkan sebuah trust, kepercayaan dari internasional maupun domestik,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga menegaskan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain. Jika sebelumnya Indonesia hanya mampu membangun 780 kilometer jalan tol dalam waktu 40 tahun, maka mulai tahun 2014 pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol, baik di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, serta beberapa di Kalimantan dan Sulawesi.
“Pak Menteri PU sudah berapa kilometer yang dibangun dan tujuh tahun ini? 1.900 kilometer. Yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer. Apa yang berbeda dari situ? Saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan, tidak mencari alternatif-alternatif pembiayaan, ketergantungan pada APBN, ketergantungan pada keuangan yang dimiliki oleh BUMN-BUMN kita, atau diserahkan kepada swasta yang juga ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik,” jelasnya.
Kerja sama investasi yang dilakukan oleh INA dengan Hutama Karya dan Waskita Karya mencakup investasi pada proyek di jalan tol Trans-Sumatera dan jalan tol Trans-Jawa. Presiden merasa senang dengan adanya kerja sama tersebut terutama mengingat kebutuhan anggaran untuk merampungkan jalan tol Trans-Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh sejauh 2.900 kilometer sangat besar.
“Kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali. Dan saya senang hitung-hitungan terakhir yang Bakauheni sampai Terbanggi Besar, Terbanggi Besar sampai ke Kayu Agung, IRR-nya (internal rate of return) sudah mencapai, mungkin 9 sampai 10 (persen), betul Pak Ridha? Dan yang di Jawa kalau di Jawa biasanya 12, 13 (persen) sudah pasti dapat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara memandang bahwa kombinasi investasi di jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera bisa diterima secara bisnis oleh INA. Presiden berharap, skema dan model pembiayaan serupa akan terus dikembangkan sehingga kepercayaan investor akan tumbuh dan makin banyak investor yang berinvestasi lewat INA.
“Kepercayaan itu akan muncul setelah telur ini pecah. Insyaallah akan makin besar investor-investor yang akan masuk ke Indonesia lewat INA, bukan hanya jalan tol tetapi untuk proyek-proyek besar yang memberikan efek ekonomi terhadap negara kita,” ucapnya.
Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa momen penandatanganan kerja sama ini menandai tahapan baru peran lembaga pengelola investasi INA dalam upayanya tidak hanya menarik investasi dan pembiayaan dari luar negeri dalam bentuk ekuitas, namun juga untuk menanamkan dana investasi itu di dalam proyek-proyek yang sangat strategis secara nasional.
“Penandatangan perjanjian induk antara lembaga pengelola investasi atau INA dengan PT Hutama Karya dan konfirmasi dimulainya transaksi dengan Waskita Toll Road merupakan suatu realisasi pembiayaan yang sifatnya inovatif di mana sumber pembiayaan merupakan suatu skema baru di dalam rangka kita dapat terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol di Indonesia, dengan mengikutsertakan investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui INA,” ujar Sri.
Sementara itu, Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah mengatakan bahwa kerja sama investasi dengan Hutama Karya dan Waskita Karya ini disiapkan selama kurang lebih satu tahun. Ke depannya, lanjut Ridha, INA akan terus melakukan kerja sama investasi lainnya di berbagai sektor.
“Rencana untuk tahun 2022 ke depan ini memang masih banyak buat INA ya. Jadi salah satunya di jalan tol ini. Lalu kami juga akan ada rencana untuk melakukan kerja sama di pelabuhan, lalu juga di geotermal, dan di healthcare, dan beberapa proyek lainnya. Jadi kelihatannya tahun ini mungkin akan ada beberapa proyek yang bisa kita investasikan untuk supaya juga bisa membantu pembangunan Indonesia secara sustainable,” ungkap Ridha.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, dan Direktur Utama Waskita Toll Road Septiawan Andri Purwanto.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
