Presiden Jokowi Resmi Usulkan Jenderal Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI
Jakarta – DPR RI secara resmi telah menerima surat presiden (surpres) tentang pengajuan calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Dalam surat tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan supres diberikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
“Karena itu, pada hari ini melalui Pak Mensesneg, Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa,” kata Puan.
Puan menjelaskan, setelah menerima surpres, DPR akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun dari dunia kemiliteran pada November 2021, setelah berusia 58 tahun pada 8 November 2021.
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa
Sebagai informasi, Jenderal Andika Perkasa merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 2018. Dilansir dari berbagai sumber, Andika merupakan lulusan Akmil tahun 1987. Ia mengawali karier di Grup 2/Para Komando Kopassus. Dia juga sempat bertugas di satuan elite penanggulangan teror, Sat 81 Gultor Kopassus.
Andika juga pernah bertugas di Departemen Pertahanan pada 2001. Pria kelahiran Bandung, 21 Desember 1964, itu juga pernah berkarier di Bais.
Pada 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus. Setelah beberapa kali pindah tugas, ia kemudian dipromosikan menjadi Komandan Rindam Jaya pada 2011. Lewat jabatan ini, Andika memperoleh kenaikan pangkat menjadi kolonel.
Lalu, pada pertengahan 2012, Andika diangkat menjadi Komandan Korem 023/Kawal Samudra di Sibolga. Belum ada setahun, ia lalu dipromosikan menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AD, yang mengantarkannya meraih bintang satu di pundak alias pangkat brigadir jenderal (brigjen).
Hanya 11 bulan menjadi Kadispenad, Andika diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) pada Oktober 2014. Andika dipilih sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Menantu eks Kepala BIN Hendropriyono ini pun mendapat kenaikan pangkat menjadi mayor jenderal (mayjen).
Sekitar dua tahun menjadi Danpaspampres, Andika kemudian dipromosikan menjadi Pangdam XII/Tanjungpura pada Mei 2016. Karier Andika terus menanjak.
Pada 2018, Andika tiga kali mendapat promosi. Pada awal 2018, ia diangkat menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI AD. Jabatan ini mengantarkan Andika memperoleh bintang tiga atau letnan jenderal (letjen).
Pada Juli, Andika kembali mendapat promosi. Ia diangkat menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad) menggantikan Letjen Agus Kriswanto, yang pensiun.
Baru lima bulan menjabat Pangkostrad, Andika kini menjabat pimpinan tertinggi TNI AD. Andika dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).
Andika juga diketahui banyak menghabiskan waktu untuk studi di luar negeri di awal kariernya. Ia memiliki tiga gelar master dari universitas di Amerika Serikat. Andika pernah menjalani pendidikan di Norwich University. Kemudian pada 2003, Andika melanjutkan studi di National War College (NWC), yang merupakan bagian dari National Defense University, Washington, DC.
Dua tahun kemudian, Andika belajar di George Washington University, yang juga berada di Washington, DC. Ia juga merupakan lulusan terbaik Seskoad angkatan 1999/2000.
Untuk pengalaman operasi militer, Andika diketahui pernah memimpin penangkapan seorang yang dituduh sebagai pimpinan Al Qaeda, Omar Al-Faruq, di Bogor, pada 2002. Ia juga disebut pernah melaksanakan operasi Timor Timur pada 1990, operasi teritorial di lokasi yang sama pada 1992, dan operasi bakti TNI di Aceh pada 1994. Dia juga disebut-sebut pernah melakukan misi operasi khusus di Papua.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
