Connect with us
DPR RI

‘Fit and Proper Test’ Calon Panglima TNI Pastikan Bahas Persoalan Profesionalisme Prajurit

'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Pastikan Bahas Persoalan Profesionalisme Prajurit
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi I DPR RI akan menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap Calon Panglima TNI, yakni KSAL Laksamana Yudo Margono pada hari Jumat (2/12/2022) siang. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengungkapkan, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu ditetapkan sesuai dengan hasil keputusan musyawarah Komisi I DPR RI.

Dia pun membeberkan beberapa poin pertanyaan yang akan dipaparkan, salah satunya yakni terkait netralitas dan profesionalisme Prajurit TNI, khususnya dalam menghadapi Pemilu serentak 2024.

“Kepada panglima agar prajurit TNI itu (saya mengimbau) tetap dalam posisi netral, kemudian tidak berpolitik praktis terutama ketika menghadapi event seperti pemilu, pilkada, pilpres, pileg. Kedua, tentu tingkat disiplin, (juga) perlu ditingkatkan,” kata TB Hasanuddin kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (2/11/2022).

Poin pertanyaan ketiga yang akan dibahas, lanjutnya, terkait penyelesaian Minimum Essential Force dan upaya menjaga profesionalisme prajurit. “Juga terakhir, terkait meningkatkan kesejahteraan prajurit,” ungkap Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Usai fit proper test, di hari selanjutnya Komisi I DPR RI akan melakukan verifikasi faktual dengan mengunjungi langsung ke kediaman Calon Panglima TNI. “Lalu direncanakan verifikasi faktual ke kediaman setelah rapat fit and proper test selesai,” ujar dia.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menambahkan, tes kepatutan dan kelayakan itu akan digelar terbuka bagi publik. Rencananya tes dimulai pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan pemaparan visi-misi calon panglima.

“Direncanakan (fit and proper test) akan dilakukan terbuka. Kecuali jika nanti dalam paparan ada yang dianggap bersifat strategi dan rahasia, maka bagian tersebut dilakukan tertutup. Mendengarkan visi-misi dan pendalaman dalam rapat pukul 13.30. Penyampaian visi misi oleh calon panglima, disepakati dalam rapat internal komisi 30 menit,” jelasnya.

Meutya pun mengungkapkan rangkaian fit and proper test akan dimulai dari verifikasi berkas. “Dimulai dengan verifikasi persyaratan di pagi hari,” kata Meutya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi telah menunjuk KSAL Yudo Margono sebagai Calon Panglima TNI. Surat Presiden (surpres) tentang pergantian panglima TNI telah dikirimkan Mensesneg Pratikno kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani pada Senin, 28 November 2022 silam.

“Bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah, siapa ya? Ini sesuai surat loh ya. Udah enggak sabar? Adalah laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut,” kata Puan dalam konferensi pers, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (28/11/2022).

Saat itu, Puan menyebut Yudo bisa langsung melaksanakan fit and proper test di DPR. “Bapak Laksamana Yudo Margono bisa segera menginkuti mekanisme DPR,” kata dia.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan ‘Updating’ Penerima Bansos

Oleh

Fakta News
Banyak Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara, Legislator Minta Kemensos Lakukan 'Updating' Penerima Bansos
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menyarankan pada Kementerian Sosial (Kemensos) agar melakukan update terhadap rekening penerima bantuan sosial mengingat banyaknya bantuan yang masih tertahan di bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, hal ini harus segera disikapi oleh Kemensos karena masalahnya selalu terulang dan bantuan anggaran yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran.

”Untuk itu saya tadi mengusulkan supaya dilakukan update, diganti rekeningnya supaya permasalahan itu tidak terjaga lagi sebab dana tertahan tersebut itu sudah lama ya sudah mungkin sudah tahunan sebelum Bu Risma jadi menteri permasalahan itu sudah ada dan hari ini kita juga masih mendengar hal itu,” jelas John dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut dan harus segera dicarikan solusinya. John kemudian mengusulkan untuk melakukan kajian dan memanfaatkan data dari Kemensos untuk melakukan updating penerima bantuan. ”Saya yakin data yang ada di Kemensos sudah tercatat dengan rapih, kalau kita lakukan updating terhadap rekeningnya, otomatis bantuan yang tidak tepat sasaran tidak akan terkirim lagi,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, updating ini dijelaskan John, bisa dilakukan kepada rekening penerima yang statusnya sudah tidak berhak mendapatkan bantuan lagi seperti meninggal, pindah, atau status ekonominya sudah membaik. Meski demikian, sejauh ini, John mengapresiasi dan menilai penyaluran bantuan sudah berjalan dengan baik.

”Kita sudah mendengar secara jelas tahapan-tahapan bantuan sosial ke mana, bagaimana penyalurannya, penyalurannya itu ada yang melalui pos, ada yang melalui Bank Himbara. Menurut hemat saya, bahwa penyalurannya itu sudah sesuai, sudah sesuai, Walaupun memang masih ada permasalahan-permasalahan Seperti dana yang tertahan di beberapa Bank yang tidak disalurkan kepada orang yang berhak,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji

Oleh

Fakta News
Komisi VI: Perlu Transparansi Sistem Agen Elpiji
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menekankan perlunya transparansi terhadap sistem agen Elpiji (LPG/Liquid Petroleum Gas) di Indonesia. Hal tersebut di antaranya menyangkut transparansi dari mulai proses pengajuan agen, penunjukan agen, jumlah agen, hingga peta persebaran agen. Sebab, selama ini sistem pembagian agen elpiji dianggap belum transparan. Sehingga, menyebabkan adanya dugaan permainan mafia Elpiji yang menguasai distribusi Elpiji di wilayah-wilayah tertentu.

“Intinya, jangan ada orang-orang yang menguasai agen elpiji terlalu banyak, kecuali memang dia beli secara fair di market. Kalau ada praktik-praktik mafia yang mengatur penunjukan agen di dalam Pertaminanya dan meminta uang jasa tersebut, itu kita minta diberantas,” ujar Hekal kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Selasa (7/2/2022).

Terlebih, lanjut Hekal, agen Elpiji sendiri melibatkan investasi yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp2-3 miliar. “Jadi, buat pelaku-pelaku usaha di daerah, (keuntungan dari penjualan elpiji) itu juga sudah signifikan. Memang buat orang-orang yang besar tertentu, itu uang tidak seberapa lah, tapi untuk (pelaku usaha Elpiji) di daerah umumnya cukup signifikan,” imbuh Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.

Nantinya, melalui Panja Distribusi Elpiji, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan akan meminta Pertamina untuk membuat sistem agen Elpiji yang lebih terbuka. Sehingga, masyarakat yang ingin membuka agen dapat terinformasi dengan baik.

“Nanti salah satu hasil dari Panja ini, saya minta supaya diumumkan secara terus-menerus daerah mana yang masih layak diisi (agen Elpiji). Kalau perlu penunjukannya melalui sistem lelang yang terbuka, supaya nggak ada orang-orang yang pakai nama besar atau akses tertentu untuk mendapatkan hal ini,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Sumatra Utara

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB.

Ketibaan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta istri, dan Kajati Idianto beserta istri.

Turut hadir juga menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana yaitu Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Reka Budiarsa beserta istri, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo beserta istri, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah beserta istri, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin beserta istri.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur, dan mengunjungi beberapa pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, sekitar pukul 15.55 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya