Presiden Jokowi: Perekonomian Indonesia di Jalur yang Tepat
Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa peringatan tiga tahun usia pemerintahannya lebih baik dari saat usia pemerintahannya baru menginjak tahun pertama.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam acara Bloomberg: The Year Ahead Asia Summit 2017 yang digelar di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, pada 6 Desember 2017.
“Suasananya jauh lebih baik, baik secara internal maupun eksternal dibandingkan pada saat kita menandai usia satu tahun pemerintahan di tahun 2015,” kata Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa situasi ekonomi saat itu tidak sebaik seperti sekarang ini. Ditandai dengan anjloknya harga beberapa komoditas, seperti harga minyak yang turun lebih dari 50 persen dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, perekonomian Indonesia juga masih melambat pada tahun 2015 selama empat tahun berturut-turut dan dampak devaluasi mata uang Tiongkok yang mengakibatkan tekanan pada rupiah juga semakin memperburuk situasi ekonomi nasional.
“Hari ini, dua tahun kemudian, mata uang kita, rupiah, sudah membaik sekitar 11 persen terhadap dolar Amerika Serikat dan cadangan devisa kita mencapai rekor tertinggi yaitu sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat,” ucap Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia telah membaik dengan pertumbuhan PDB di atas 5 persen, setelah menginjak level 4,6 persen di kuartal ketiga tahun 2015.
Tak hanya itu, berdasarkan survei tahunan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 2017, Indonesia juga naik empat peringkat menjadi posisi ke-4 sebagai negara tujuan investasi.
“Mei tahun ini, badan pemeringkat dunia Standard and Poor menaikkan peringkat Indonesia kembali menjadi layak investasi. Hal ini juga merupakan yang pertama dalam 20 tahun terakhir bahwa Indonesia berpredikat layak investasi oleh tiga badan pemeringkat dunia, S&P, Moody’s, dan Fitch,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, perkembangan positif yang terjadi saat ini merupakan hasil dari kerja keras dan reformasi. Dalam satu bulan menginjak kursi kepemimpinan pada tahun 2014, pemerintah langsung memotong subsidi bahan bakar sebesar 80 persen, yang mengakibatkan adanya ruang fiskal sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya.
Melalui kebijakan itu, Presiden bisa mengalokasikan dana tersebut untuk meluncurkan proyek pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Saat ini kita berada di jalur yang benar untuk menyelesaikan jumlah proyek infrastruktur terbanyak yang pernah dibangun dalam lima tahun pemerintahan di Indonesia,” ungkap Presiden.
Selain itu, hasil dari reformasi struktural yang ia lakukan juga berdampak pada meningkatnya peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha versi Bank Dunia.
“Hasilnya, peringkat kita membaik dari semula 106 pada tahun 2016 menjadi peringkat 72 untuk tahun 2018. Kenaikan 34 peringkat dalam waktu dua tahun,” tutur Presiden.
Presiden pun berharap dengan reformasi yang dilakukan pemerintah dan membaiknya perekonomian Tanah Air, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus meningkat.
“Awal tahun ini, survei global oleh OECD yang dilaksanakan oleh Gallup Internasional, menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama dalam hal kepercayaan publik terhadap pemerintahnya,” ucap Presiden.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
