Connect with us

Presiden Jokowi Percayakan Hasil Pemilu kepada KPU

Presiden Jokowi saat memberikan tanggapan terkait hasil Pemilu (Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menyerahkan sekaligus mempercayakan sepenuhnya hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kepada penyelenggara yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan Undang-Undang, KPU merupakan satu-satunya lembaga yang diberi amanat dan kewenangan untuk melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil Pemilu.

“Itu kita serahkan semua ke KPU karena yang punya kewenangan adalah KPU,” ujarnya saat diminta pendapat soal ada penolakan hasil Pemilu. Pernyataan ini disampaikan Presiden kepada jurnalis selepas berbuka puasa bersama dengan Ketua DPD RI di Kuningan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

Selaku peserta Pemilihan Presiden 2019, dirinya tunduk dan mengikuti keseluruhan mekanisme serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

“Semua diatur konstitusi kita, semua diatur undang-undang, kita diatur oleh peraturan KPU. Ada semua, mekanismenya ada. Jadi mestinya semua melalui mekanisme yang sudah diatur konstitusi,” ucapnya.

Namun, apabila nantinya terdapat keberatan-keberatan dengan hasil yang diumumkan oleh KPU pada 22 Mei 2019 mendatang, konstitusi juga telah menyediakan jalur dan proses penyelesaian yang bisa ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Undang-Undang, MK merupakan lembaga yang berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Negara kita ini aturan mainnya jelas, konstitusinya jelas, undang-undangnya jelas, aturannya jelas. Ya diikuti,” tandasnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tak Ingin Pernyataannya Diplintir, Mendagri Sebut Kunker Anies Clear

Oleh

Fakta News
Mendagri Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan kunjungan kerja (kunker) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke luar negeri. Anies telah mengajukan izin.

Tjahjo menyampaikan Anies juga baru satu kali kunker ke luar negeri. Anies berkunjung ke Kolombia dan Amerika Serikat dalam sekali jalan.

“Terkait izin ke luar negeri Pak Anies Baswedan sudah clear. Dia sudah izin ke luar negeri termasuk perpanjangan izin juga sudah lapor,” kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.

Tjahjo meluruskan pernyataan adanya kepala daerah atau wakil kepala daerah ke luar negeri tanpa izin. Dia meminta hal itu dicek ke Imigrasi. Dia jugaberdalih tak pernah mengaitkan hal itu dengan kunker Anies.

“Saya tidak singgung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, malah saya sebut kunjungan kerjanya sudah ada izin, hal ini saya tegaskan untuk tidak dipelintir pernyataan saya dan ini saya luruskan,” pungkas dia.

Kunker Anies menuai komentar miring. Anies meninggalkan Jakarta saat DKI tak memiliki wakil.

Anies terbang ke Kolombia dan Amerika selama 10 hari, terhitung dari 9-18 Juli 2019. Anies pergi ke Kolombia untuk menjadi pembicara World Cities Summit.

Selepas dari Kolombia, Anies melanjutkan penerbangannya ke Amerika Serikat untuk menghadiri United States-Indonesia Society (USINDO).

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Kembali Yakinkan Koalisi, PAN: Kami Ingin Bergabung dan Tulus Bantu Pemerintahan Jokowi

Oleh

Fakta News
Waketum PAN Bara Hasibuan

Jakarta – Waketum PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan sang ketua umum, Zulkifli Hasan, yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) tanpa syarat. Ia mengatakan PAN tulus ingin kembali membantu Jokowi di periode kedua.

“Kami betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi, kami tulus membantu menjawab berbagai tantangan yang Indonesia hadapi sekarang serta melaksanakan janji kampanye (Jokowi),” kata Bara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Bara menyebut saat ini arah politik PAN memang cenderung ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pernyataan Zulkifli cukup jelas menggambarkan niat PAN, meskipun saat ini belum diputuskan secara resmi.

“Memang arahnya ke sana dan saya rasa statement Pak Zul sudah clear. Pemerintahan ini bagus dan akan kita dukung tanpa syarat apa-apa, saya kira ini ada intensi PAN ke Jokowi,” ujar dia.

Kendati demikian, Bara menegaskan PAN tidak memaksakan diri. PAN, kata dia, memahami kewenangan Jokowi sebagai presiden dalam menentukan komposisi pemerintahannya.

“Itu hak presiden jika misal pemerintahan lebih kuat jika partai-partai lain bergabung. Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut. Jadi kami tidak mengajukan conditions apa-apa,” ucap Bara.

Baca Selengkapnya

BERITA

Incar Kursi Ketua MPR, PDIP: Demokrat Harus Yakinkan Parpol Pendukung, Bukan Ungkit Masa Lalu

Oleh

Fakta News
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari

Jakarta – Partai Demokrat (PD) menjadikan nostalgia kemesraan dengan PDIP di parlemen 2009 sebagai salah satu ‘modal’ dalam mengincar kursi Ketua MPR 2019-2024. PDIP menyatakan modal nostalgia kemesraan saja tak akan membantu Demokrat untuk menggapai keinginan tersebut.

“Kalau mau diingat konteks kemesraan PDIP dan PD, pada waktu itu PDIP sih karena berada di posisi kedua terbesar ya pada saat itu, sehingga ketika meminta dukungan PD pun sudah sepantasnya karena kita juga cukup kuat,” kata Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Senin (22/7/2019) malam.

Eva mengatakan PD saat ini harus bisa meyakinkan semua partai mendukung mereka menjabat ketua MPR. “Tapi kuncinya pada saat ini adalah bagaimana PD meyakinkan semua partai-partai untuk mau mendukung PD sebagai ketua. Dan bukan hanya parpol-parpol, tapi juga DPD,” ucap Eva.

Eva lalu berbicara soal kiprah Taufik Kiemas. Menurutnya, selain punya modal di partai, PDIP bisa menjabat ketua MPR karena sosok Taufik Kiemas yang kompeten.

“Nah pada saat Pak Taufik dulu upaya keras dilakukan. Selain modalnya kuat karena menjadi terbesar kedua pada saat itu di bawah PD, maka DPD juga mendukung beliau, Pak TK. Jadi lebih kepada partai dan figur ya,” tutur Eva.

Eva berharap PD bisa membuktikan memiliki kader kompeten untuk posisi ketua MPR. Dia mengatakan modal kemesraan masa lalu saja tak bakal cukup mengantarkan Demokrat mendapatkan kursi ketua MPR.

“Jadi mungkin kesempatannya di temen PD sekarang juga mengajukan figur yang tepat karena misalkan di PKB Cak Imin sendiri yang mungkin maju. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan modal masa lalu, tapi juga figur yang kuat. Dan Pak TK dikenal sebagai figur yang diterima semua parpol karena pribadi beliau dekat dengan ketum-ketum,” jelas Eva.

“Jadi menurutku saatnya sekarang kalau PD mau juga ingin posisi seperti PDIP di masa Pak TK maka figur ini penting untuk kemudian membuat orang segan menolak. Sah saja kalau PD ingin kursi di pimpinan,” imbuhnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya