Presiden Jokowi: Misi Kenabian Diwujudkan dengan Kesalehan Individu dan Sosial
Bogor – Memperingati Maulid Nabi berarti menyatakan komitmen, mengerahkan tenaga dan upaya untuk meneruskan dan merealisasikan kenabian Nabi Besar Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Bahwa kita umat Islam harus bisa menjadikan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Bukti nyata harus kita tunjukkan.
Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan sambutan pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H di Istana Kepresidenan Bogor, 30 November 2017.
Memperingati Maulid Nabi juga mengingatkan kita pada misi kenabian yang diperintahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Misi kenabian pertama adalah mengajak umat manusia bertakwa kepada Allah. Artinya, kesalehan individual.
“Misi kenabian kedua adalah kesalehan sosial yaitu membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin,” ucap Presiden.
Presiden mengingatkan agar misi kenabian diwujudkan dengan kesalehan individual dan kesalehan sosial kita.
“Keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun Kota Madinah sebagai teladan masyarakat dunia adalah bukti nyata dari realisasi misi kenabian beliau. Dan, kita harus mampu membangun Madinah, Madinah yang baru. Membangun masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan makmur,” ujar Presiden.
Sebagaimana telah diriwayatkan, masyarakat yang madani di Kota Madinah, kota yang sangat maju di jamannya adalah bukti nyata dari Islam yang rahmatan lil ‘alamin. “Madinah adalah bukti kerukunan persatuan dan lintas etnis, kerukunan lintas klan, kerukunan lintas agama, dan juga antar kelompok pendatang, kelompok muhajirin dengan kelompok Ansor,” ujar Kepala Negara.
Piagam Madinah merupakan terobosan besar toleransi dan persaudaraan. Madinah adalah bukti dari keadilan, bukti penghormatan dan penegakan hukum. Masyarakat sebelumnya dipenuhi konflik yang berkepanjangan, kemudian menjadi masyarakat yang paham dan taat hukum yang menjaga kepentingan bersama.
“Madinah juga bukti dari sistem perekonomian yang berkeadilan, yang mengedepankan kesejahteraan bersama dan pemerataan,” kata Presiden.
Sekali lagi, tugas umat muslim adalah melanjutkan misi kenabian tersebut menjadi nyata. Misi Islam yang rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan sehari-hari.
“Dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga kita berusaha untuk melanjutkan misi kenabian yang rahmatan lil ‘alamin. Kita berkomitmen dan bekerja keras untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah wathaniyah kita, ukhuwah insyaniah, dan ukhuwah basariah kita,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan untuk mengajarkan anak-anak untuk meneladani Rasulullah yang uswatun hasanah, yang berwatak mulia, yang lemah lembut, yang jujur, yang santun, yang amanah, yang selalu menyampaikan kebenaran.
“Mari kita sama-sama berlaku adil, menghormati hak orang lain, menghormati hukum dan menjaga penegakan hukum,” ucap Presiden.
Demikian pula dengan ekonomi yang berkeadilan, yang kuat wajib membantu yang lemah, yang kaya wajib membantu yang miskin. “Itulah semangat dari keberadaan lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro yang memberikan kemudahan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah milik umat dalam pengajuan pembiayaan-pembiayaan,” kata Presiden.
Itulah semangat dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), itulah semangat dari Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan Program Keluarga Harapan (PKH), dan program-program kesejahteraan sosial lainnya.
“Semoga momentum Maulid Nabi Tahun 1439 Hijriyah menjadi pintu Indonesia untuk bergerak maju menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ujar Presiden mengakhiri sambutannya.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
