Presiden Jokowi: Jaga Persaudaraan Kita Sebagai Sebuah Bangsa
Pematang Siantar – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kerukunan, persaudaraan, dan persatuan sebagai bangsa, dari Aceh sampai Papua.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara saat menyerahkan 7.000 sertifikat tanah bagi masyarakat Sumatra Utara yang digelar di Lapangan Adam Malik, Kota Pematang Siantar, pada Senin, 27 November 2017.
“Ini perlu saya ingatkan karena kita sering merasa tidak bersaudara, padahal kita saudara sebangsa dan se-Tanah Air,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan agar persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia dipelihara sehingga tidak terpecah karena masalah politik.
“Ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur, sudahlah. Pilihlah yang Bapak/Ibu anggap paling baik, terbaik, pilih! Brek udah! Coblos blos udah, setelah itu bersaudara lagi,” kata Kepala Negara.
Presiden berharap, perbedaan pilihan pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden tidak perlu dipermasalahkan lagi setelah hari pencoblosan.
“Jangan sampai pilpres sudah tiga tahun masih dibawa-bawa sampai sekarang, pilgub sudah empat tahun masih dibawa-bawa sampai sekarang,” ucap Presiden.
Menurut Presiden, setelah pencoblosan usai, sudah seharusnya masyarakat kembali hidup rukun dan menjalani rutinitas keseharian seperti sedia kala.
“Kita ini sering masih terbawa emosi gitu, jangan! Sekali lagi marilah kita jaga persaudaraan kita, kita jaga persatuan dan kesatuan kita dari Sabang sampai Merauke,” tutur Kepala Negara.
Penyerahan Sertifikat Tanah
Presiden menyerahkan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat yang tersebar di sejumlah daerah Sumatera Utara (Biro Pers Setpres)
Di awal sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat harus dilaksanakan secepatnya.
Hal tersebut penting dilakukan untuk mengurangi permasalahan sengketa lahan yang seringkali terjadi karena ketidakjelasan status kepemilikan lahan.
“Keluhannya sengketa lahan dimana-mana, bukan hanya di Sumatra Utara. Kejadian seperti itu tidak boleh diteruskan,” ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat yang tersebar di sejumlah daerah. Sebanyak 500 sertifikat untuk Kota Pematang Siantar, 1.000 sertifikat untuk Kota Tanjung Balai, 1.500 sertifikat untuk Kabupaten Simalungun, 500 sertifikat untuk Kabupaten Humbang Hasundutan, 1.500 sertifikat untuk Kabupaten Asahan, dan 2.000 sertifikat untuk Kabupaten Labuhan Batu.
Turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi.
Masyarakat Siantar Sambut Presiden Jokowi
Presiden pun beberapa kali turun menghampiri warga untuk bersalaman dan berswafoto serta memberikan kaos (Biro Pers Setpres)
Kedatangan Presiden Jokowi di Pematang Siantar disambut ribuan warga yang memenuhi jalan yang dilalui oleh rangkaian mobil Presiden.
Presiden tiba di Kota Pematang Siantar dari Serdang Bedagai dengan menggunakan Helikopter Super Puma Kepresidenan.
Jarak dari helipad Subden Brimob Siantar ke Lapangan Adam Malik tempat dilaksanakannya penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat sebenarnya hanya 3,1 kilometer, namun karena banyaknya warga yang menyambut Presiden, jarak tersebut ditempuh selama 45 menit.
Presiden pun sempat beberapa kali turun dari mobil menghampiri warga untuk bersalaman dan berswafoto serta memberikan kaos.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
