Connect with us

Presiden Jokowi: Inovasi dan Teknologi Harus Diimbangi Regulasi

Presiden saat menghadiri bersilaturahmi dengan pengemudi daring(Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta – Perkembangan inovasi-inovasi dan teknologi baru harus diimbangi dengan regulasi, termasuk juga di bidang transportasi. Namun, cepatnya inovasi dan teknologi baru yang muncul seringkali tidak diimbangi dengan payung hukum yang menaunginya.

Saat bersilaturahmi dengan para pengemudi transportasi daring di Hall A2 dan A3 JI-Expo Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu, 12 Januari 2019, Presiden Joko Widodo mengungkapkan fenomena belum adanya regulasi untuk sebuah inovasi baru ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja.

“Memang kita harus ngomong apa adanya, bahwa inovasi dan teknologi baru ini lebih cepat dari pada regulasi peraturannya. Tidak hanya di Indonesia, di semua negara tertatih-tatih. Barangnya sudah keluar, regulasinya belum siap, aturannya belum siap,” tutur Presiden.

Untuk itu pada tahun 2018, Presiden telah memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera menyusun regulasi terkait transportasi daring ini. Hal ini kemudian direspon dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

“Sebentar lagi akan keluar lagi untuk payung hukum agar bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa bekerja dengan tenang karena ada payung hukumnya,” ujar Presiden.

Aturan ini, menurut Presiden harus bisa mengakomodir kepentingan semua pihak, baik pengemudi, konsumen, maupun penyedia aplikasi. “Semuanya harus berada pada posisi saling diuntungkan. Di situ senang, di sini senang, semuanya senang. Yang paling penting kan itu,” kata Presiden kepada para jurnalis seusai acara.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tak Hanya Penyeludupan, Mantan Dirut Garuda Juga Bisa Dijerat Pasal Penggelapan

Oleh

Fakta News
Mantan Dirut PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara

Jakarta – Penyelundupan yang dilakukan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara (Ari Askhara) bisa mengakibatkan dia dijerat pasal berlapis. Ari tak cuma menyelundupkan barang mewah tapi juga penggelapan.

“Terkait dengan kendaraan, Ari Askhara bisa dijerat dengan pasal tindak pidana penyelundupan barang mewah,” kata pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir kepada Medcom.id, Senin, 9 Desember 2019.

Muzakhir menuturkan Ari terancam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal menyebut:

‘Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, bisa terjerat pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar’

Ari menyelundupkan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus A330-900 Neo dari Perancis. Kendaraan Harley Davidson termasuk kategori barang mewah yang pajaknya melebihi nilai jual barang.

Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 125 persen. Importir kendaraan jenis ini dikenakan pajak impor 40 persen, PPN 10 persen, dan PPH impor 10 persen. Muzakir menyebut kasus ini membobol potensi pemasukan keuangan negara mencapai 185 persen dari harga nilai jual barang.

Ari Askhara juga bisa dijerat pasal penggelapan dalam jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 374 KUHP.Pasal itu berbunyi:

‘Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun’

“Jika menyalahgunakan jabatannya dipergunakan untuk kepentingan dirinya dikenakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan,” papar Muzakir.

Garuda Indonesia menjadi sorotan setelah penyelundupan Harley Davidson dan dua sepeda lipat Brompton terbongkar. Kendaraan itu ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Indonesia jenis Airbus A330-900 seri Neo dari Toulouse, Prancis, Sabtu, 16 November 2019.

Harga motor Harley berkisar Rp200 juta-Rp800 juta. Sementara, nilai Brompton berkisar antara Rp50 juta-Rp60 juta per unit. Total kerugian negara akibat kasus ini Rp532 juta-Rp1,5 miliar.

Ari diduga kuat pemilik Harley ilegal ini. Direktur Keuangan (Dirkeu) Garuda Indonesia Fuad Rizal ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) direktur utama menggantikan Ari.

Fuad tak tercatat dalam manifes pesawat Airbus A330-900 Neo yang membawa Harley dan Brompton selundupan. Dia bakal memegang kendali hingga rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) penentuan direktur utama definitif digelar.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mahfud MD Ingatkan Hari Antikorupsi Sedunia Jadi Momentum Penyadaran Bahaya Korupsi

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 dinilai sebagai momentum penyadaran seluruh elemen bangsa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak tak koruptif.

“Mari kita bertekad memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, dimulai dari pencegahan dan penindakannya,” kata Mahfud di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Menurut Mahfud, korupsi sangat berbahaya bagi bangsa. Mahfud mengibaratkan korupsi seperti memotong urat nadi kehidupan bangsa.

Mantan Ketua MK itu pun berharap perilaku koruptif bisa dicegah, bahkan dihentikan. “Kekayaan negara itu kan nadi, tubuh bangsa Indonesia, tubuh negara Indonesia. Kalau korupsinya banyak berarti nadinya dipotong-potong,” kata Mahfud.

Dia meminta pejabat negara menjadikan Hakordia sebagai momen berkontemplasi. Sehingga tak ada lagi korupsi.

Dia menilai pejabat negara menjadi contoh bagi masyarakat. Dengan contoh yang baik, kebaikan akan menular dan menghentikan rantai korupsi.

“Mudah-mudahan kita sadar bahwa itu berbahaya,” ucap Mahfud.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Ajak Dialog dengan DPR, Megawati Tegaskan Pengusung Khilafah untuk Pergi Jika Merusak Indonesia

Oleh

Fakta News
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri

Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menantang para pengusung ideologi khilafah untuk berdialog di DPR. Bila pengusung khilafah lebih memilih cara yang merusak, Megawati mengusir mereka dari Indonesia.

“Saya sudah membuka diri, tak usah main di jalanan merusak kepentingan umum dan sebagainya. Datang ke DPR, berbicara apa yang kamu maksud dengan konsep itu,” kata Megawati di Workshop Wawasan Kebangsaan untuk PNS di Lingkungan Kementerian Sosial, Gedung Konvensi TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Megawati menjelaskan perihal keprihatinannya terhadap aksi terorisme, bahkan ada ibu yang mengajak anaknya melakukan bom bunuh diri. Padahal, anak-anak dikaruniakan Allah SWT untuk dibesarkan supaya menjadi orang yang berbudi pekerti, bukan menghilangkan nyawa orang lain.

“Lalu kerjanya setelah besar hanya membunuh orang, apakah itu manusia Indonesia? Lebih baik kalian pindah kalau di sini,” kata Megawati.

Menurut Megawati, paham khilafah sudah selesai pada 1924, bersamaan dengan runtuhnya Turki Utsmani berganti dengan Republik Turki. Khilafah yang dipahami Mega adalah ideologi pendirian kesatuan lintas negara, padahal saat ini sudah berdiri negara-negara yang banyak.

Banyak negara di Timur Tengah yang mempertahankan kedaulatannya dari serangan pengusung khilafah. Ideologi Indonesia adalah Pancasila, bahkan ide Pancasila juga diapresiasi di negara-negara di Timur Tengah. Maka, Mega mempersilakan pengusung ideologi khilafah datang ke DPR dan membandingkannya dengan Pancasila, bila mau.

“Kalian nggak mau berpikir. Jadi untuk apa hidup di Indonesia ini? Jangan rusak Indonesia, tolong. Pergilah kalian!” kata Megawati.

Adapun Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan rasa terima kasih ke Megawati, yang juga presiden k-5 RI. Dia yakin pemaparan Megawati soal ideologi bangsa bakal bermanfaat bagi peserta lokakarya ini.

“Kami yakin acara ini akan bermanfaat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan pengahargaan setinggi-tingginya. Saat menjabat sebagai presiden, Ibu-lah yang mendirikan Departemen Sosial sehingga kita bisa menyebut diri kita sebagai pegawai Kemensos. Terima kasih, Ibu,” kata Juliari.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya