Presiden Jokowi Inginkan Kearifan Lokal sebagai Modal Bersaing di Dunia Digital
Jakarta – Teknologi berkembang dengan cepatnya. Dengan perkembangan teknologi, dunia kini hidup di era keterbukaan. Negara-negara pun berlomba mengejar inovasi-inovasi baru di bidang teknologi.
Mau tidak mau, segala lapisan harus beradaptasi dengan perkembangan itu. Di dunia usaha misalnya, siapa yang mampu memanfaatkan teknologi maka mereka sudah memiliki keunggulan tersendiri. Hal itu bukan lagi merupakan suatu pilihan.
Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membuka Konferensi IDByte 2017 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 28 September 2017.
“Kalau kita mau sejahtera, kita harus menyambut baik perkembangan-perkembangan ini, tidak ada pilihan. Perkembangan ini tidak bisa dibendung. Kalau kita menutup diri terhadap inovasi-inovasi seperti ini kita akan kehilangan daya saing,” ujarnya.
Negara-negara yang mampu memunculkan inovasi-inovasi di bidang itu disebutnya akan memiliki daya saing yang tinggi. Demikian pula dengan dunia usaha yang pada akhirnya memunculkan raksasa-raksasa teknologi digital.
Lalu muncul pertanyaan, dengan adanya para raksasa teknologi tersebut, apakah kita akan menyerah begitu saja? Apakah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan para pelaku usaha digital di Tanah Air untuk berkompetisi?
Jawabnya adalah tidak! Selalu ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Setidaknya, inilah pandangan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut.
“Memang ada raksasa-raksasa internet yang harus kita manfaatkan. Tapi di ekonomi digital masih ada peluang-peluang yang sangat besar bagi pemain-pemain lokal,” ucapnya.
Pemain lokal disebut Presiden harus mampu mengangkat keunggulan atau ciri khas lokal yang dimiliki. Inilah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dapat bersaing di pasar global.
“Orang Amerika tidak akan pernah mengerti artinya ndeso seperti kita. Orang Tiongkok tidak akan pernah mengerti artinya baper seperti kita. Berapa pun modal Google dan Amazon, mereka tidak akan pernah sedekat dan seakrab dengan orang kita seperti kita sendiri,” demikian mantan Gubernur DKI Jakarta ini menggambarkan.
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mendorong para pelaku usaha digital di Tanah Air untuk jeli dalam melihat keunggulan budaya kita sendiri yang kemudian diterapkan dalam dunia digital.
Selain itu, yang tak kalah pentingnya, jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu seperti mengembangkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Sebaliknya, gunakan tenaga dan pikiran untuk memunculkan inovasi yang betul-betul unik dan mengangkat budaya lokal.
“Menurut saya, jangan coba-coba kita membuat Alibaba atau Google tandingan. Buat apa membuat itu lagi? Menurut saya kita akan buang waktu dan tenaga. Manfaatkan dan pakai saja yang sudah ada itu kemudian fokuskan tenaga kita untuk membuat inovasi-inovasi yang benar-benar unik dan lokal,” ia menegaskan.
Jatuh? Bangkit Lagi!
Untuk mendukung perkembangan usaha dan ekonomi digital di Tanah Air, pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.
Pemerintah akan memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha untuk bereksperimen dan berinovasi.
“Pemerintah harus memberikan keleluasaan untuk bereksperimen. Inovasi membutuhkan eksperimen, hal-hal baru harus dicoba,” ucap Presiden.
Kepala Negara menyadari bahwa dari sekian banyak eksperimen yang dilakukan, pasti terdapat beberapa yang belum berhasil. Namun, baginya kegagalan itu merupakan hal yang dapat dijadikan pembelajaran ke depan.
“Kita harus menoleransi banyak kegagalan. Tidak apa, jangan malu, jangan menyerah. Jatuh tidak apa yang penting bangkit lagi. Jatuh kemudian bangkit lagi. Itulah kenyataan di dunia digital,” tuturnya.
Presiden sendiri mengingatkan kepada jajarannya bahwa untuk mendukung iklim usaha digital dan berbagai eksperimen yang dilakukannya, pihaknya tidak boleh terlalu membatasi usaha-usaha rintisan dengan aturan yang menyulitkan.
“Startup tidak boleh dicekik dengan regulasi-regulasi yang berlebihan. Ini sudah saya sampaikan kepada menteri-menteri. Ini juga satu alasan kenapa deregulasi itu penting untuk mengurangi tumpang tindihnya aturan dan persyaratan yang menghambat cara-cara maupun pola baru,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Ping.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
