Connect with us
KTT ASEAN

Presiden Jokowi Harapkan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State Segera Diselesaikan

Presiden Joko Widodo pada Pleno KTT ASEAN ke-31(Biro Pers Setpres)

Manila – “Kita semua sangat prihatin dengan krisis kemanusiaan di Rakhine State dan juga paham akan kompleksitas masalah di Rakhine State, namun kita juga tidak dapat berdiam diri,” pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara pada Pleno KTT ASEAN ke-31 yang diselenggarakan di Philippines International Convention Center Manila, Filipina pada hari Senin, 13 November 2017.

“Krisis kemanusiaan ini tidak saja menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN namun juga dunia,” ucap Presiden.

Untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini harus ada kepercayaan dan solidaritas di antara negara-negara anggota ASEAN. Semakin lama masalah ini dibiarkan maka akan berdampak pada keamanan dan stabilitas kawasan termasuk munculnya radikalisme dan trafficking in person.

“Kita harus bergerak bersama. Myanmar tidak boleh tinggal. ASEAN juga tidak boleh tinggal diam,” ucap Presiden.

Indonesia sendiri telah turut membantu mengatasi krisis kemanusiaan tersebut dengan berkontribusi memberikan bantuan kemanusiaan. “Indonesia telah menyampaikan usulan formula 4+1 untuk Rakhine, termasuk mendukung implementasi rekomendasi Kofi Annan,” tutur Presiden.

Indonesia juga mencatat pidato “Report to the People” dari State Counsellor Myanmar. Presiden mengharapkan agar tiga butir dalam pidato tersebut yaitu repatriation and humanitarian assistance; resettlement and rehabilitation; dan development and durable peace dapat diimplementasikan.

“Indonesia mengharapkan pembicaraan antara Bangladesh dan Myanmar mengenai repatriasi dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan.,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga berharap agar The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) dapat diberikan akses secara penuh untuk dapat membantu.

“Kegiatan AHA Centre di Myanmar akan baik bagi Myanmar dan bagi ASEAN,” ucap Presiden.

Di akhir pidatonya, Presiden menegaskan sekali lagi bahwa krisis kemanusiaan di Rakhine State perlu segera diselesaikan.

“Dan akan baik jika ASEAN menjadi bagian penyelesaian masalah. Kita harus buktikan kepada masyarakat kita dan dunia bahwa kita mampu menangani masalah kita,” kata Presiden Jokowi.

ASEAN Bermanfaat Bagi Dunia

Pemimpin ASEAN berfoto bersama pada KTT ASEAN di Filipina

Pemimpin ASEAN berfoto bersama pada KTT ASEAN di Filipina (Biro Pers Setpres)

Di awal sambutannya, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ASEAN telah berdiri selama 50 dan telah mampu menciptakan ekosistem stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.

“Namun kita tidak boleh puas dengan capaian ini. Tantangan kita ke depan tetap sangat lah berat,” ucap Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, ASEAN harus kuat, bersatu dan mampu menjaga sentralitas kita.

“Kita harus mampu menjadikan ASEAN sebuah Asosiasi yang tidak saja dihormati masyarakatnya namun juga dihormati dunia,” tutur Presiden Jokowi.

Jika ASEAN ini maju lebih cepat dan relevan dengan perkembangan dunia maka diperlukan collective leadership yang kuat dan tanggung jawab yang tinggi. “Kta dapat merespon perkembangan dengan cepat,” ujar Presiden Jokowi.

“Mari bersama kita jadikan ASEAN sebuah asosiasi yang kokoh dan bermanfaat bagi rakyatnya dan bermanfaat bagi dunia,” ujar Presiden.

 

Ping.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Seleksi Kompetensi Perketat CPNS Terpapar Radikalisme Masuk Pemerintahan

Oleh

Fakta News
CPNS PUPR

Jakarta – Calon pegawai negeri sipil (PNS) akan dibersihkan dari paparan radikalisme. Seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) menjadi acuan untuk mengetahui seorang pelamar terpapar radikalisme atau tidak.

“Dari soal-soal tes seleksi ada indikatornya apakah mereka terpapar atau tidak,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir di Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Menurut dia, BKD DKI juga akan meminta keterangan lebih dalam kepada CPNS yang lolos. Dari keterangan dan data tersebut, pihaknya akan mengetahui seperti apa rekam jejak mereka.

“Kemudian, kami juga mengetahui laporan dari masyarakat, kurang dan kelebihannya kita bisa tahu. Sejauh ini tidak ada (PNS DKI terpapar radikalisme). Semua pada patuh terhadap aturan,” jelas Chaidir.

Chaidir mengungkapkan jumlah pelamar PNS saat ini mencapai 13.416 sejak pendaftaran CPNS 2019, Senin, 11 November 2019. “Formasi yang paling banyak peminat adalah guru kelas, perawat, dan bidan,” terang dia.

Pembukaan lowongan CPNS berlangsung hingga Senin, 25 November 2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuka menerima CPNS 2019 sebanyak 2.998 orang. Mereka akan mengisi tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis administrasi.

Chaidir juga membenarkan banyak lulusan mengincar bekerja sebagai PNS di DKI karena gaji yang besar. Tak tanggung-tanggung, gaji PNS yang menjabat eselon IV bisa menembus Rp28 juta.

“Jika yang bersangkutan menjabat struktural, kompenen tunjangannya bertambah,” kata Chaidir.

Dia mencontohkan gaji PNS Gol 3a Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) sebesar Rp2.579.000. Mereka mendapat tunjangan kinerja dan lainnya tergantung kemampuan APBD dan kebijakan instansi lainnya.

DKI memberlakukan tunjangan kinerja daerah sebesar Rp17.370.000 dengan standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum teknis trampil. Alhasil total uang yang diterima PNS baru di DKI Rp19.949.000.

“Jadi pendapat Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) ada benarnya (mendapat gaji Rp28 juta). Sehingga, para purnapraja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) berbondong-bondong ingin bertugas sebagai PNS DKI Jakarta,” jelas Chaidir.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Awas, Langgar Jalur Sepeda Bakal Kena Denda Rp500 Ribu

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menerbitkan aturan mengenai jalur sepeda. Denda maksimal hingga Rp500 ribu siap mengintai para pelanggar jalur khusus kendaraan gowes tersebut.

“Ya (sanksi berlaku) nanti. Hari ini ditandatangani (peraturan gubernur terkait jalur sepeda). Kami akan sampaikan ke biro hukum untuk diundangkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Menurut dia, pemilik kendaraan bermotor yang melintas dan parkir di jalur sepeda akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 284. Sanksi tindak pidana ringan berupa pidana dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu bisa dikenakan.

“Setelah diundangkan, masuk ke lembaran perda (peraturan daerah), baru kita akan umumkan berlaku. Jadi saya sambil menunggu penetapan itu,” kata Syafrin.

Pembatas jalur sepeda berupa marka putih dan hijau yang solid. Namun, pengemudi yang melewati jalur sepeda yang putus-putus tidak dikenai tilang karena itu mix traffic.

“Nanti tidak ada lagi peringatan. Sekarang kita sifatnya ialah preventif preemtif. Begitu ada pelanggaran, kita ingatkan tolong jangan melanggar, ini membahayakan. Setelah diundangkan, hari itu juga sudah ada penegakan hukum di lapangan,” jelas Syafrin.

Sementara itu, pembongkaran jalur sepeda di Cikini mendapat sorotan dari warganet. Publik mengecam karena jalur sepeda itu baru berumur dua bulan.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menyebut tidak ada upaya untuk menghilangkan jalur sepeda. Jalur itu sedang diperbaiki. Ia menyebut jalur sepeda akan dibangun kembali setelah trotoar rampung direvitalisasi.

“Karena jalur sepeda kemarin kan memang duluan terus trotoarnya harus ada pelebaran sedikit,” terang dia.

Adapun trotoar yang dilebarkan ialah sepanjang jalan Cikini Raya hingga tikungan bioskop Metropole XXI. “Setelah itu jalur sepeda dibikin lagi. Tinggal dicat hijau kayak semula,” kata Irwandi.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Tak Kembali ke Indonesia, Mahfud MD Sebut Veronica Koman Ingkar Janji sebagai Penerima Ikatan Beasiswa dari Pemerintah

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Veronica Koman telah ingkar janji kepada pemerintah Indonesia. Mahfud mengatakan Veronica seharusnya kembali ke Indonesia untuk menerima ikatan beasiswa.

“Veronika Koman itu warga negara Indonesia yang mendapat beasiswa untuk belajar ke Australia dan mengingkari janji untuk kembali ke Indonesia sebagai penerima ikatan beasiswa, itu saja,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Mahfud mengaku sudah menyampaikan kepada pemerintah Australia soal status Veronica saat ini. Pemerintah Indonesia, lanjut dia, juga tengah mengupayakan hak hukum terhadap Veronica agar mau bertanggung jawab.

“Saya sudah katakan juga ke pemerintah Australia kalau kami bicara Veronika Koman bukan karena dia berbicara lantang di negara Anda, tapi ini soal hukum kami, dia harus bertanggung jawab, kan begitu,” ujarnya.

Veronica merupakan WNI yang saat ini berdomisili di Australia. Veronica ramai diperbincangkan karena cuitannya di media sosial Twitter, @veronicakoman. Dia kerap menyampaikan perkembangan informasi yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia. Termasuk cuitannya mengenai insiden kasus mahasiswa Papua di Surabaya.

Akibat posting-annya inilah polisi menetapkan Veronica sebagai tersangka kasus provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Polisi menyebut posting-an Twitter Veronica berisi hal-hal provokatif dan mengarah ke hoax. Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan total ada lima posting-an Veronica yang merupakan hoax.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Veronica sebelumnya sudah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka kasus rasisme di asrama mahasiswa Papua. Namun Veronica Koman tak memenuhi panggilan.

Baca Selengkapnya