Connect with us

Presiden Jokowi: Fokus Lakukan Relaksasi dan Percepat Prosedur yang Berbelit-belit

Presiden Jokowi memberi arahan pada Raker Kemendag Tahun 2020, Rabu (4/3), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa fokus dalam Rapat Kerja (raker) Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu pada bagaimana melakukan relaksasi, melonggarkan, dan mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit.

”Itu saja yang dibicarakan sudah, prosedur mana potong, prosedur mana sederhanakan, prosedur mana simpelkan,” tutur Presiden Jokowi saat memberi arahan pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020, Rabu (4/3), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Situasi saat ini, menurut Presiden, sangat tidak normal dan berbeda, karena Virus Korona ini. Untuk itu, Presiden mengingatkan karena Korona ini mengakibatkan demand, supply, dan produksi rusak.

Ia menambahkan bahwa demand termasuk di dalamnya tentu saja konsumsi dan investasi.

”Investasi yang mau masuk, sudah mau masuk, karena ada Korona ngerem, hati-hati. Konsumsi juga sama, permintaan konsumsi juga sama. Sehingga jangan sampai ada sekali lagi saya sampaikan ada prosedur-prosedur yang menyulitkan pada posisi yang sekarang ini semua negara sedang dalam posisi kesulitan,” tuturnya.

Supply, menurut Presiden, karena pabrik-pabrik dan industri berhenti, pasti terhambat, padahal bahan baku yang dari China ini sangat gede sekali. Ia memberikan contoh misalnya, untuk komponen elektronik itu dari Wuhan, dari Tiongkok sebesar 10 miliar USD.

”Banyak barang itu, itu sudah 50% impor Indonesia ada di situ. Di sananya terganggu supply-nya, ya artinya di sini pun kalau kita enggak memberikan kelonggaran juga terganggu. Kalau terganggu artinya nanti harganya pasti naik. Kalau harganya naik pasti nanti larinya inflasi akan naik,” imbuh Presiden.

Kejadian ini, menurut Presiden, yang sudah dijaga selama 5 tahun, berpuluh tahun inflasi di atas 8%, di atas 9%, dan sudah bisa dijaga pada posisi kurang lebih 3% selama 5 tahun ini. Kepala Negara mengingatkan agar jangan sampai inflasi terganggu gara-gara hal-hal seperti ini. Ia memberikan contoh dalam 2 bulan ini urusan bawang putih saja memberikan kontribusi inflasi yang tidak kecil, gara-gara prosedur.

”Kecepatan kita sekarang ini sangat dibutuhkan sekali, sehingga aturan-aturan yang selama ini ada tolong dalam Raker ini di bicarakan. Harus ada relaksasi impor baik tarif maupun non tarif. Lihat, lihat betul yang kita butuhkan sekarang itu. Prosedur-prosedur impor, surat-surat keterangan asal, izin-izin yang ada relaksasi semuanya, berikan kelonggaran,” imbuhnya.

Bank Indonesia, menurut Presiden, telah melakukan relaksasi kelonggaran yang itu memberikan dampak pada penguatan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Demikian halnya, menurut Presiden, OJK juga telah merelaksasi, memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga memberikan dampak positif baik pada penguatan rupiah maupun IHSG.

”Saya berharap juga kementerian-kementerian melakukan ini. Dan pada hari ini saya minta Rakernya fokus di situ saja, enggak usah ke mana-mana bicaranya. Karena sekali lagi, supply barang harus cukup dan kita ini dihadapkan, sebentar lagi di hadapkan pada yang namanya Puasa Ramadan,” jelas Presiden.

Untuk itu, Presiden mengingatkan hati-hati karena supply bukan hanya untuk industri, namun juga barang-barang konsumsi juga harus dihitung karena sudah dekat dengan puasa, sehingga supply barang harus cukup.

”Hati-hati tolong dihitung urusan bawang putih, urusan daging, urusan gula ini jangan sampai membuat masyarakat khawatir. Sudah khawatir karena Korona, khawatir lagi karena supply barang yang tidak ada, berbahaya. Tolong betul-betul ini rasa, feeling, kita merespons keadaannya harus betul-betul ada,” jelasnya.

Sekali lagi, Presiden mengingatkan jangan bekerja sekadar rutinitas, begitu pun ekspor juga sama.

”Saya kemarin senang sebetulnya sebelum ada apa Korona masuk ke kita. Saya dapat laporan bahwa PMI (Purchasing Managers Index) itu naik kita, bagus. Artinya apa, ada pesanan dari negara lain yang dulu masuk ke Tiongkok itu belok kita. Bagus sudah di atas 50%, China jadi 35%. Kita di atas 50%, artinya ada pembelokan ini,” tambah Presiden.

Pembelokan itu, lanjut Presiden, artinya produksi akan naik kapasitas, idle akan bertambah. Ia menambahkan kalau bertambah artinya supply bahan bakunya harus ada.

”Hubungannya itu kita harus ngerti, kalau ada tambahan pesanan kemudian supply bahan bakunya enggak ada ya percuma. Mau kerja mau mengerjakan apa dengan pesanan yang ada. Ini ada peluang, ini ada kesempatan,” tambahnya.

Pada bagian akhir arahan, Presiden mengingatkan kembali agar impor bahan baku betul-betul menjadi perhatian. Ia berharap dalam Raker Kemendag kali ini betul-betul nanti implementasinya dilaksanakan.

”Ini kesempatan, ada kesempatan, ada peluang, ada problem-problem yang memang harus kita selesaikan lewat Raker ini,” urainya.

Dengan demikian, Presiden berharap Raker Kemendag jangan hanya rutinitas, tetapi menjadi Raker untuk sebuah perubahan total dari pola pikir, pola kerja, dan budaya kerja dalam merespons setiap perubahan-perubahan ekonomi global yang ada.

”Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2020 saya nyatakan dibuka,” pungkas Presiden akhiri arahannya.

Turut hadir mendampingi Presiden Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Pramono Anung, Mendag Agus Suparmanto, dan Menteri KUKM Teten Masduki.

 

Zico

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya