Presiden Jokowi: Fokus Lakukan Relaksasi dan Percepat Prosedur yang Berbelit-belit
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa fokus dalam Rapat Kerja (raker) Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu pada bagaimana melakukan relaksasi, melonggarkan, dan mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit.
”Itu saja yang dibicarakan sudah, prosedur mana potong, prosedur mana sederhanakan, prosedur mana simpelkan,” tutur Presiden Jokowi saat memberi arahan pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020, Rabu (4/3), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
Situasi saat ini, menurut Presiden, sangat tidak normal dan berbeda, karena Virus Korona ini. Untuk itu, Presiden mengingatkan karena Korona ini mengakibatkan demand, supply, dan produksi rusak.
Ia menambahkan bahwa demand termasuk di dalamnya tentu saja konsumsi dan investasi.
”Investasi yang mau masuk, sudah mau masuk, karena ada Korona ngerem, hati-hati. Konsumsi juga sama, permintaan konsumsi juga sama. Sehingga jangan sampai ada sekali lagi saya sampaikan ada prosedur-prosedur yang menyulitkan pada posisi yang sekarang ini semua negara sedang dalam posisi kesulitan,” tuturnya.
Supply, menurut Presiden, karena pabrik-pabrik dan industri berhenti, pasti terhambat, padahal bahan baku yang dari China ini sangat gede sekali. Ia memberikan contoh misalnya, untuk komponen elektronik itu dari Wuhan, dari Tiongkok sebesar 10 miliar USD.
”Banyak barang itu, itu sudah 50% impor Indonesia ada di situ. Di sananya terganggu supply-nya, ya artinya di sini pun kalau kita enggak memberikan kelonggaran juga terganggu. Kalau terganggu artinya nanti harganya pasti naik. Kalau harganya naik pasti nanti larinya inflasi akan naik,” imbuh Presiden.
Kejadian ini, menurut Presiden, yang sudah dijaga selama 5 tahun, berpuluh tahun inflasi di atas 8%, di atas 9%, dan sudah bisa dijaga pada posisi kurang lebih 3% selama 5 tahun ini. Kepala Negara mengingatkan agar jangan sampai inflasi terganggu gara-gara hal-hal seperti ini. Ia memberikan contoh dalam 2 bulan ini urusan bawang putih saja memberikan kontribusi inflasi yang tidak kecil, gara-gara prosedur.
”Kecepatan kita sekarang ini sangat dibutuhkan sekali, sehingga aturan-aturan yang selama ini ada tolong dalam Raker ini di bicarakan. Harus ada relaksasi impor baik tarif maupun non tarif. Lihat, lihat betul yang kita butuhkan sekarang itu. Prosedur-prosedur impor, surat-surat keterangan asal, izin-izin yang ada relaksasi semuanya, berikan kelonggaran,” imbuhnya.
Bank Indonesia, menurut Presiden, telah melakukan relaksasi kelonggaran yang itu memberikan dampak pada penguatan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Demikian halnya, menurut Presiden, OJK juga telah merelaksasi, memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga memberikan dampak positif baik pada penguatan rupiah maupun IHSG.
”Saya berharap juga kementerian-kementerian melakukan ini. Dan pada hari ini saya minta Rakernya fokus di situ saja, enggak usah ke mana-mana bicaranya. Karena sekali lagi, supply barang harus cukup dan kita ini dihadapkan, sebentar lagi di hadapkan pada yang namanya Puasa Ramadan,” jelas Presiden.
Untuk itu, Presiden mengingatkan hati-hati karena supply bukan hanya untuk industri, namun juga barang-barang konsumsi juga harus dihitung karena sudah dekat dengan puasa, sehingga supply barang harus cukup.
”Hati-hati tolong dihitung urusan bawang putih, urusan daging, urusan gula ini jangan sampai membuat masyarakat khawatir. Sudah khawatir karena Korona, khawatir lagi karena supply barang yang tidak ada, berbahaya. Tolong betul-betul ini rasa, feeling, kita merespons keadaannya harus betul-betul ada,” jelasnya.
Sekali lagi, Presiden mengingatkan jangan bekerja sekadar rutinitas, begitu pun ekspor juga sama.
”Saya kemarin senang sebetulnya sebelum ada apa Korona masuk ke kita. Saya dapat laporan bahwa PMI (Purchasing Managers Index) itu naik kita, bagus. Artinya apa, ada pesanan dari negara lain yang dulu masuk ke Tiongkok itu belok kita. Bagus sudah di atas 50%, China jadi 35%. Kita di atas 50%, artinya ada pembelokan ini,” tambah Presiden.
Pembelokan itu, lanjut Presiden, artinya produksi akan naik kapasitas, idle akan bertambah. Ia menambahkan kalau bertambah artinya supply bahan bakunya harus ada.
”Hubungannya itu kita harus ngerti, kalau ada tambahan pesanan kemudian supply bahan bakunya enggak ada ya percuma. Mau kerja mau mengerjakan apa dengan pesanan yang ada. Ini ada peluang, ini ada kesempatan,” tambahnya.
Pada bagian akhir arahan, Presiden mengingatkan kembali agar impor bahan baku betul-betul menjadi perhatian. Ia berharap dalam Raker Kemendag kali ini betul-betul nanti implementasinya dilaksanakan.
”Ini kesempatan, ada kesempatan, ada peluang, ada problem-problem yang memang harus kita selesaikan lewat Raker ini,” urainya.
Dengan demikian, Presiden berharap Raker Kemendag jangan hanya rutinitas, tetapi menjadi Raker untuk sebuah perubahan total dari pola pikir, pola kerja, dan budaya kerja dalam merespons setiap perubahan-perubahan ekonomi global yang ada.
”Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2020 saya nyatakan dibuka,” pungkas Presiden akhiri arahannya.
Turut hadir mendampingi Presiden Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Pramono Anung, Mendag Agus Suparmanto, dan Menteri KUKM Teten Masduki.
Zico
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
