Presiden Instruksikan Pembangunan Sarana Transportasi Atasi Kemacetan Bogor-Sukabumi
Sukabumi – Kondisi kepadatan jalan raya lintas Bogor dan Sukabumi yang sudah jenuh membuat pemerintah memutuskan untuk membangun sejumlah sarana transportasi penghubung. Hal ini ditambah dengan keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden sendiri mengungkapkan bahwa dirinya pernah terjebak kemacetan yang amat sangat ketika menuju wilayah Sukabumi, Jawa Barat.
“Saya pernah mencoba naik mobil dari Bogor sampai Sukabumi tanpa pengawalan, tapi sebelum jadi Presiden. Memakan waktu enam jam, padahal hanya kurang lebih 60 kilometer. Harusnya itu satu setengah jam, paling lama dua jam. Hal-hal seperti ini tidak boleh kita teruskan,” ujarnya saat peletakan batu pertama pembangunan jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat, 15 Desember 2017.
Maka itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan pembangunan sejumlah sarana transportasi. Yang pertama ialah pembangunan jalur ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi.
“Saya sudah perintahkan agar jalur ganda ini segera dimulai dan hari ini kita mulai pengerjaannya. Kita harapkan yang Bogor-Sukabumi ini akan selesai pada tahun 2020. Ini akan mengurangi kemacetan yang ada di jalan raya,” ucapnya.
(Biro Pers Setpres)
Dalam pengerjaan proyek tersebut, Kepala Negara berpesan kepada jajarannya agar menggunakan pola padat karya dengan lebih memprioritaskan pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
“Jangan memakai alat-alat berat terlalu banyak sehingga akan banyak orang yang bisa bekerja di dalam proyek ini. Nanti akan saya lihat di lapangan seperti apa,” tuturnya.
Selain pembangunan jalur ganda kereta api, pemerintah juga sedang menyelesaikan pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Sebagaimana diketahui, pembangunan tol Bocimi ini sempat mangkrak mulai dari 1997 dan dilanjutkan kembali pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di 2015.
“Dua tahun yang lalu saya lihat yang namanya tol Bocimi. Itu sudah sejak tahun 1997 sampai 2015 maju satu meter saja tidak. Ternyata ganti-ganti investor, empat kali ganti investor, tidak dimulai-mulai,” ungkap Presiden.
Sejak itu, Presiden meminta kepada jajarannya agar pengerjaan tol tersebut diambil alih oleh BUMN. Pengerjaan seksi I yang menghubungkan Ciawi hingga Cigombong itu ditargetkan selesai pada Maret mendatang.
“Alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Kita harapkan nanti yang Bogor-Cigombong insyaallah Maret tahun depan selesai,” ucapnya.
Tak hanya sampai di situ, Sukabumi direncanakan juga akan memiliki bandaranya sendiri. Pihaknya berharap agar pada tahun 2020 bandara tersebut sudah siap untuk melayani penumpang angkutan udara. Saat ini pemerintah baru akan memulai proses pembebasan lahan.
Dengan tersedianya sejumlah sarana transportasi tersebut, masyarakat Sukabumi pada akhirnya akan memiliki beragam pilihan transportasi. Presiden sendiri berharap agar masalah kemacetan yang pernah dialami sendiri olehnya dan sebagian masyarakat di sana dapat diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur transportasi itu.
“Kita tidak ingin terjadi lagi Bogor-Sukabumi itu enam jam. Atau yang dari bandara Soekarno-Hatta ke Sukabumi, ada yang menyampaikan ke saya, delapan sampai sembilan jam. Ini sudah sangat keterlaluan. Betul-betul terlalu,” ujarnya.
(Biro Pers Setpres)
Kehadiran sarana transportasi jalan tol, kereta api, dan bandara di Sukabumi dianggap sangat penting oleh Presiden. Ia menyadari betul potensi besar dari wilayah Sukabumi yang akan dapat dimanfaatkan bila tersedia infrastruktur transportasi pendukung.
“Potensi di Sukabumi ini besar. Produk-produk agrobisnisnya banyak kemudian potensi pariwisatanya besar. Kalau tidak ditunjang oleh transportasi yang baik ya produk-produk itu tidak bisa keluar dengan daya saing yang baik,” ujar Presiden kepada jurnalis yang hadir di lokasi.
Terkait dengan pariwisata, Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa Sukabumi memiliki tempat-tempat yang eksotis dan cantik yang rasanya sayang untuk dilewatkan begitu saja. Namun, potensi pariwisata tersebut tentu membutuhkan akses transportasi yang baik agar semakin banyak masyarakat yang mau berkunjung ke sana.
“Kalau menuju ke sana enam jam siapa yang mau datang? Itu dari Bogor ya, dari Jakarta bisa delapan jam. Siapa yang mau datang?” tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
