Presiden Ingatkan Para Bawahannya agar Fokus Bekerja dan Tidak Membuat Gaduh
Jakarta – Dalam rapat kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Senin (2/10/2017) Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan mengenai pentingnya meningkatkan kinerja dalam mendukung program terkait pembangunan bangsa. Hal ini dikatakan presiden kepada para jajaran menteri Kabinet Kerja dan juga Panglima TNI Gatot Nurmantyo serta Kapolri Tito Karnavian.
Presiden berulangkali mengatakan agar para bawahannya untuk selalu fokus terhadap tugas dan kewajibannya masing-masing.
“Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing,” ujar Presiden Joko Widodo.
Selain itu Presiden Jokowi juga menegaskan agar mereka lebih fokus untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas politik tanah air.
“Terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi, tingkatkan kinerja kita. Tingkatkan prestasi-prestasi kita dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita,” ucap Presiden.
Demi menciptakan suasana yang kondusif, lebih lanjut Jokowi mengatakan agar para jajarannya untuk tidak bertindak maupun bertutur kata semaunya.
“Politik harus kondusif, oleh sebab jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya. Permasalahan antarlembaga antarkementerian selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat menko, tingkat menko belum selesai, tingkat bapak Wapres, masih belum selesai bisa ke saya,” tutur Presiden.
Hal ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi berkaitan akan tibanya tahun politik di Indonesia yang akan berlangsung pada tahun 2018 nanti. Presiden mengharapkan para menteri dan pejabat setingkat menteri agar ikut menjaga ketenangan dan tidak berpolemik.
“Perlu saya ingatkan bahwa tahun 2018 sudah masuk ke tahun politik, ada pilkada, ada tahapan pileg (pemilihan legislatif), ada tahapan pilpres (pemilihan presiden) sudah masuk. Oleh sebab itu sekali lagi jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja, sudah,” tegas Presiden.
Presiden pun menghimbau jika para jajarannya mempunyai keraguan dalam suatu hal, lebih baik persoalan tersebut dibicarakan dalam rapat terbatas dan bukan dibicarakan diluar yang bisa membuat kegaduhan.
“Sekali lagi. Kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan di antara kita dan juga di masyarakat,” ungkap Presiden.
Bantuan Kemanusiaan dan Kemudahan Berusaha
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah arahan lainnya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan misalnya, ia memerintahkan jajarannya untuk mengerahkan segala upaya dalam membantu masyarakat yang terkena dampak letusan dari Gunung Sinabung dan Gunung Agung.
“Kemudian yang berkaitan dengan Rakhine State dan pengungsi yang ada di Bangladesh maupun Myanmar, kita juga tetap konsentrasi untuk terus kita bantu saudara-saudara kita yang menghadapi musibah itu,” dirinya melanjutkan.
Mengenai investasi, ia sekali lagi mengingatkan untuk mempermudah segala proses perizinan investasi. Menurutnya, dunia usaha harus didukung dan difasilitasi karena mereka mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur.
“Jangan biarkan para investor atau pelaku usaha wait and see. Artinya kalau ada masalah, segera di kementerian ini diselesaikan,” tegasnya.
Sementara yang berkaitan APBN, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap agar pelaksanaan program-program APBN tahun 2018 difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan.
“Anggaran yang berkaitan dengan ini untuk betul-betul diperhatikan dan ditambah,” tuturnya.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
