Presiden Ingatkan Masyarakat Hargai Perbedaan Saat Pilkada
Bandung – Sebanyak 171 pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan pemilihan walikota akan dilaksanakan di seluruh tanah air pada tahun 2018. Sebagai seorang pemimpin dari sebuah negara besar yang memiliki 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa daerah, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar Pilkada tersebut tidak memecah kerukunan yang telah berjalan selama ini.
“Saya titip negara ini negara besar, jangan sampai pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan walikota, apalagi nanti menginjak pemilihan presiden 2019, jangan sampai pilihan berbeda karena demokrasi yang kita jalankan menjadi pecah, tidak rukun lagi, jangan!” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun Angkatan Muda Siliwangi (AMS) ke-51 di Gedung Merdeka Kota Bandung, Kamis 28 Desember 2017.
Presiden juga mengingatkan bahwa perbedaan jangan sampai menghilangkan persaudaraan sebagai sebuah bangsa. “Kita merupakan saudara sebangsa dan se-Tanah Air silakan pilih pemimpin negara yang paling baik setelah itu kita kembali jadi saudara sebangsa setanah air. Jangan sampai tidak saling sapa tetangga, antar kampung, antar teman, jangan!” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan anggota AMS untuk terus melestarikan tekad pahlawan bangsa dan memegang teguh ajaran-ajaran Ilahi demi kebahagiaan rakyat Indonesia sesuai semangat pendirian AMS.
“Saya bangga sekali hadir di tengah anggota Angkatan Muda Siliwangi para pewaris semangat pahlawan Indonesia, patriot bangsa. AMS didirikan 51 tahun lalu bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, saya percaya di nadi setiap anggota AMS mengalir darah pakusarakan,” tutur Presiden.
Perkembangan Infrastruktur di Jawa Barat
Presiden Jokowi di acara Angkanan Muda Siliwangi – AMS (foto : Biro Pers Setpres)
Dalam sambutannya, Presiden juga menyampaikan berbagai perkembangan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat. Mulai dari pembersihan sungai Citarum, penyelesaian bandara baru Kertajati, pembangunan tol Bogor Ciawi Sukabumi dan jalur ganda kereta api, serta pembangunan bandara di Sukabumi.
Presiden mengatakan, bahwa dirinya telah mendapatkan informasi bahwa sungai Citarum sudah menjadi sungai yang sangat kotor. “Polusi dari pabrik masuk semua ke sana dan saya juga mendapat informasi beberapa bakteri sudah muncul di sana,” kata Presiden.
Tentunya hal ini bukan merupakan hal yang baik untuk pertanian di hulu dan hilir. “Juga tidak bagus untuk penduduk yang memanfatkan Citarum untuk air bersih terutama penduduk yang ada di Jakarta karena mengambil airnya hampir seluruhnya dari sungai Citarum,” ujarnya.
Untuk itu pembenahan total Sungai Citarum akan dimulai pada pertengahan bulan Januari 2018, baik berupa rehabilitasi lahan yang berada di hulu maupun hal-hal yang berkaitan dengan anak sungai.
“Juga air yang berasal dari pabrik-pabrik semuanya akan kita lihat menyeluruh karena kita ingin sungai ini betul-betul bermanfaat bagi pertanian di Jawa Barat dan air baku di Jawa Barat sehingga Citarum bisa kembali ke sungai jaman dulu kala yang bersih yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari warga di Jawa Barat,” ucap Presiden.
Untuk bandara Kertajati, Presiden menyampaikan, bahwa pada pertengahan tahun 2018 bandara tersebut sudah akan diselesaikan dan digunakan. “Ini adalah airport yang sangat besar, sangat bermanfaat untuk mendorong mobilitas barang (dan) orang terutama di Jawa Barat. Dan kita harapkan betul-betul bisa menggerakkan ekonomi kita,” kata Kepala Negara.
Selain itu, pada pertengahan 2019, jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) diharapkan sudah bisa diselesaikan sehingga akan mempersingkat waktu tempuh jarak Jakarta-Sukabumi yang hanya berjarak 60 kilometer. “Saya pernah mengalami sendiri 6 jam,” ujar Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan jalur ganda rel kereta Bogor-Sukabumi pada dua minggu yang lalu. “Dua minggu yang lalu, kita harap Bogor Sukabumi Cianjur, semaunya tersambung double track”, kata Presiden.
Adapun pembangunan bandar udara di Sukabumi juga akan dimulai tahun 2018. Presiden mengaku tidak akan membocorkan lokasi pembangunan tersebut dikhawatirkan harga tanah yang melonjak. “Tapi di sebelah mana, bapak ibu jangan tanya ke saya karena begitu tahu tanahnya akan melonjak, nggak jadi bangun airport, tahu-tahu grounbreaking, nanti baru diputuskan setelah urusan tanah selesai,” ungkap Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden berharap di peringatan ulang tahunnya yang ke-51, AMS dapat terus menjadi kebanggaan rakyat pasundan dan menjadi kebanggaan rakyat Indonesia.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, antara lain Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Ketua Umum AMS Noery Ispandji Firman.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
