Presiden Ingatkan Golkar Jaga Sinergitas dengan Pemerintah
Jakarta – Partai Golkar adalah partai besar dan selalu memberikan dukungan terhadap program-program strategis pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2017 di Jakarta Convention Center, Senin 18 Desember 2017.
Oleh karenanya, Presiden memberikan apresiasi kepada Partai Golkar atas peran aktif partai berlambang pohon beringin dalam menjaga Pancasila, merawat Bhinneka Tunggal Ika dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.
“Untuk dukungan Partai Golkar dalam mensukseskan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik seperti di dalam tax amnesti, dalam pilkada serentak juga saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ucap Presiden.
Lebih jauh Presiden menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan Partai Golkar yang berkarya karena masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan bersama-sama seluruh rakyat.
Pemerintah, lanjut Presiden, dalam tiga tahun ini dan ke depannya akan terus berkarya dan bekerja. Berkarya untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sentris dengan membangun dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.
“Pembangunan yang meningkatkan akses pekerjaan yang lebih baik, redistribusi pendapatan yang berkeadilan dan banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang masih harus kita selesaikan, mengatasi kemiskinan, mengatasi ketimpangan, mengatasi pengangguran yang masih banyak,” tutur Kepala Negara.
Berbagai pekerjaan besar tersebut menurut Kepala Negara membutuhkan peran dan sentuhan kader Partai Golkar.
Dalam pandangan Presiden, kader-kader Partai Golkar adalah mereka yang sudah matang dan malang melintang dalam proses pembangunan di Indonesia serta memahami seluk-beluk politik kebijakan untuk menjalankan sebuah karya.
“Untuk itu saya ajak keluarga besar partai Golkar untuk selalu bersinergi dengan pemerintah, kerja bersama pemerintah, berkarya bersama pemerintah untuk mewujudkan masa keemasan Negara kita Indonesia,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki tahun politik dan juga akan dilaksanakan pilkada serentak di 171 daerah serta mulai memasuki tahapan pemilu legislatif nasional dan pemilihan presiden wakil presiden.
Oleh karena itu, Partai Golkar harus solid, harus utuh dan kokoh seperti pohon beringin yang berbatang satu.
“Golkar harus makin besar dan menjadi bagian penting dari pembangunan politik di Indonesia,” ucap Presiden.
Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa soliditas Partai Golkar dibutuhkan oleh negara karena masalah di Partai Golkar akan berdampak politik yang besar terhadap politik nasional.
“Golkar yang solid akan menjadi Golkar yang produktif dan profesional. Profesionalisme harus terus ditingkatkan oleh Partai Golkar,” tutur Presiden.
Di awal sambutannya, Presiden mengatakan bahwa Partai Golkar adalah partai yang memiliki banyak politikus ulung, teknokrat yang mumpuni, negarawan yang disegani. “Partai yang kekuatan kadernya paling merata di seluruh nusantara,” ujar Presiden.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja, tokoh-tokoh senior Golkar serta pengurus DPP, DPD dan anggota Partai Golkar dari seluruh Indonesia.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
