Presiden Ajak Bangsa Indonesia Sebarkan Semangat Bhinneka Tunggal Ika
Surakarta – Presiden Joko Widodo mengajak keluarga besar Majelis Tafsir Alquran di seluruh penjuru tanah air untuk menyebarkan dakwah yang menyebarkan kasih sayang, persaudaraan, kerukunan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Hal ini disampaikan Presiden ketika menyampaikan sambutan pada Silaturahim Nasional MTA ke-3 di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Minggu (17/9/2017).
Presiden juga mengingatkan untuk turut menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang tidak hanya menjadi tali pengikat dalam kemajemukan, kebinekaan, keragaman. “Tapi juga terbukti patut kita banggakan untuk kita sebarkan ke negara-negara yang lain,” ujarnya.
Di awal sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. “Ini yang sering kita lupa bahwa negara kita, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” katanya.
Oleh sebab itu, di setiap konferensi internasional dan bertemu dengan kepala negara lain, Presiden selalu menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki 17 ribu pulau, 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah dan 34 provinsi, sehingga tidak ada negara lain sebesar Indonesia.
“Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, marilah kita jaga persaudaraan, ukhuwah islamiah, wathaniyah, dan basyariah kita,” ucap Presiden.
Tidaklah heran bila banyak pemimpin negara-negara yang berpenduduk muslim ingin belajar bagaimana negara sebesar Indonesia dapat merawat kerukunan, mengelola keragaman, menjaga kemajemukan dan kebinekaan.
Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa sebagai negara besar dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga tidak pernah berdiam diri terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat muslim di dunia yang terjadi di negara-negara muslim. “Karena kita memegang teguh amanah konstitusi bahwa kita wajib ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga menjelaskan tentang sikap pemerintah terhadap krisis yang terjadi Rakhine State di Myanmar. “Sikap kita tegas bahwa kekerasan dan krisis kemanusiaan di Rakhine State harus segera dihentikan,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Presiden telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar untuk bertemu dengan State Councellor Aung San Suu Kyi, Panglima Angkatan Bersenjata dan juga sejumlah menteri. “Untuk mendesak agar kekerasan yang ada bisa dihentikan,” katanya.
Berbagai bantuan telah dikirimkan ke Rakhine State Myanmar. Terkini pada minggu lalu, pemerintah telah mengirimkan 4 pesawat hercules yang membawa makanan, obatan-obatan, selimut dan kebutuhan lainnya ke perbatasan Bangladesh dan Myanmar.
“Inilah hal-hal yang akan terus kita lakukan (mengirimkan bantuan). Di manapun di negara manapun apabila saudara-saudara kita terkena krisis kemanusiaan maupun konflik,” ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum MTA Ahmad Sukina.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
