Pramono Anung Dorong Setkab Jadi Contoh Penerapan Reformasi Birokrasi
Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mendorong jajarannya untuk menjadi contoh dalam penerapan reformasi birokrasi (RB) dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
Arahan Seskab tersebut diungkapkan Deputi Bidang Administrasi (Demin), Sekretariat Kabinet (Setkab), Farid Utomo dalam Evaluasi Pelaksanaan RB dan SAKIP Tahun 2021 Setkab yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), secara hybrid, Rabu (14/09/2022) pagi.
“Jangan sampai lembaga kepresidenan ini, yang menjadi contoh nanti, panutan khususnya, ketika kita berada nanti di ibu kota yang baru, tetapi mempunyai predikat yang tidak atau kurang baik,” ucap Farid menyitir arahan Seskab.
Seskab, ungkap Demin, mempunyai komitmen yang besar terhadap pelaksanaan RB dan SAKIP di lingkungan Setkab. Seskab pun memerintahkan jajarannya untuk memaparkan kondisi yang sebenarnya saat dievaluasi oleh Kementerian PANRB.
“Bukan saja kami semua, tetapi pimpinan tertinggi sendiri, Pak Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mempunyai komitmen yang besar terhadap pelaksanaan RB dan SAKIP di lingkungan Sekretariat Kabinet,” ujar Farid.
Demin memaparkan, Setkab telah melakukan berbagai upaya perbaikan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Setkab. Delapan area tersebut adalah manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami sampaikan bahwa Sekretariat Kabinet sudah seratus persen sebetulnya melaksanakan penyederhanaan birokrasi,” imbuhnya.
Dalam melaksanakan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, ujar Demin, Setkab telah melakukan berbagai pembenahan dan berinovasi. Salah satunya adalah penyelenggaraan Sidang Kabinet yang dilakukan secara daring di masa pandemi COVID-19.
“Perubahan ini dilakukan pertama kali oleh Presiden dalam sidang kabinet. Usulan ini oleh Sekretariat Kabinet membawa dampak yang luar biasa dan akhirnya diikuti secara nasional,” tuturnya.
Keberhasilan Setkab dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet, lanjutnya, akan berdampak pada pelaksanaan program pemerintah.
“Jika berhasil maka itu salah satu peran dari Sekretariat Kabinet, dan jika tidak berhasil maka itu pengaruh juga dari Sekretariat Kabinet,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB, Andi Rahadian, mengungkapkan hasil evaluasi pelaksanaan RB dan SAKIP di lingkungan Setkab menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu.
“Indeks Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet tahun lalu telah mencapai angka 83,3 dengan kategori A. Kalau kita melihat memang ada beberapa hasil yang masih dapat ditingkatkan. Sedangkan untuk hasil evaluasi SAKIP telah memperoleh nilai 77 atau berpredikat BB,” jelas Andi.
Anggota tim evaluator RB dan SAKIP di kementerian/lembaga ini pun memberikan apresiasi atas capaian dan kemajuan yang telah diraih oleh Setkab. Ia juga berharap agar Setkab tak hanya dapat mempertahankan tapi juga meningkatkan capaian tersebut.
“Tentunya kami juga berharap agar pada evaluasi RB dan SAKIP kali ini kami juga dapat memperoleh dan menemukan inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet sekaligus juga tindaklanjut atas catatan dan rekomendasi yang telah kami sampaikan dalam laporan hasil evaluasi RB dan SAKIP tahun 2021 yang lalu,” pungkas Andi.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
