Pramono Anung Dorong Setkab Jadi Contoh Penerapan Reformasi Birokrasi
Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mendorong jajarannya untuk menjadi contoh dalam penerapan reformasi birokrasi (RB) dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP).
Arahan Seskab tersebut diungkapkan Deputi Bidang Administrasi (Demin), Sekretariat Kabinet (Setkab), Farid Utomo dalam Evaluasi Pelaksanaan RB dan SAKIP Tahun 2021 Setkab yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), secara hybrid, Rabu (14/09/2022) pagi.
“Jangan sampai lembaga kepresidenan ini, yang menjadi contoh nanti, panutan khususnya, ketika kita berada nanti di ibu kota yang baru, tetapi mempunyai predikat yang tidak atau kurang baik,” ucap Farid menyitir arahan Seskab.
Seskab, ungkap Demin, mempunyai komitmen yang besar terhadap pelaksanaan RB dan SAKIP di lingkungan Setkab. Seskab pun memerintahkan jajarannya untuk memaparkan kondisi yang sebenarnya saat dievaluasi oleh Kementerian PANRB.
“Bukan saja kami semua, tetapi pimpinan tertinggi sendiri, Pak Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mempunyai komitmen yang besar terhadap pelaksanaan RB dan SAKIP di lingkungan Sekretariat Kabinet,” ujar Farid.
Demin memaparkan, Setkab telah melakukan berbagai upaya perbaikan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Setkab. Delapan area tersebut adalah manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami sampaikan bahwa Sekretariat Kabinet sudah seratus persen sebetulnya melaksanakan penyederhanaan birokrasi,” imbuhnya.
Dalam melaksanakan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, ujar Demin, Setkab telah melakukan berbagai pembenahan dan berinovasi. Salah satunya adalah penyelenggaraan Sidang Kabinet yang dilakukan secara daring di masa pandemi COVID-19.
“Perubahan ini dilakukan pertama kali oleh Presiden dalam sidang kabinet. Usulan ini oleh Sekretariat Kabinet membawa dampak yang luar biasa dan akhirnya diikuti secara nasional,” tuturnya.
Keberhasilan Setkab dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet, lanjutnya, akan berdampak pada pelaksanaan program pemerintah.
“Jika berhasil maka itu salah satu peran dari Sekretariat Kabinet, dan jika tidak berhasil maka itu pengaruh juga dari Sekretariat Kabinet,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB, Andi Rahadian, mengungkapkan hasil evaluasi pelaksanaan RB dan SAKIP di lingkungan Setkab menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu.
“Indeks Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet tahun lalu telah mencapai angka 83,3 dengan kategori A. Kalau kita melihat memang ada beberapa hasil yang masih dapat ditingkatkan. Sedangkan untuk hasil evaluasi SAKIP telah memperoleh nilai 77 atau berpredikat BB,” jelas Andi.
Anggota tim evaluator RB dan SAKIP di kementerian/lembaga ini pun memberikan apresiasi atas capaian dan kemajuan yang telah diraih oleh Setkab. Ia juga berharap agar Setkab tak hanya dapat mempertahankan tapi juga meningkatkan capaian tersebut.
“Tentunya kami juga berharap agar pada evaluasi RB dan SAKIP kali ini kami juga dapat memperoleh dan menemukan inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet sekaligus juga tindaklanjut atas catatan dan rekomendasi yang telah kami sampaikan dalam laporan hasil evaluasi RB dan SAKIP tahun 2021 yang lalu,” pungkas Andi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
