Plan Indonesia dan IAP2 Indonesia Dorong Partisipasi Bermakna Anak dan Kaum Muda dalam Pembuatan Kebijakan di Indonesia
Jakarta – Dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dan Association of Public Participation (IAP2) Indonesia menyerukan pentingnya partisipasi anak dan kaum muda, calon pemimpin masa depan, dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia pada kamis (23/7). Webinar diikuti oleh lebih dari 60 kaum muda dari seluruh Indonesia.
Sebagai generasi penerus bangsa, suara kaum muda penting untuk didengar dan dipertimbangkan. Termasuk dalam mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang akan berdampak pada kehidupan mereka saat ini dan di masa depan.
Sudah ada inisaitif pelibatan kaum muda dalam pembangunan walau ruang partisipasi belum sepenuhnya bermakna.
Partisipasi kaum muda bermakna adalah kondisi yang memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi secara setara dengan orang dewasa atau bekerja secara mandiri tanpa pengaruh orang dewasa dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi bermakna dapat terjadi di berbagai tingkatan, dari tingkat keluarga, komunitas, organisasi, pemerintahan, dan sebagainya. Komponen dasar dari partisipasi kaum muda yang bermakna diantaranya kebebasan dalam memilih informasi, kuasa dalam pengambilan keputusan, suara yang didengarkan dan tanggung jawab.
“Plan Indonesia terus berupaya mendorong partisipasi anak dan kaum muda yang bermakna dalam proses pembuatan strategi maupun berdialog dengan para pemangku kepentingan.” tegas Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif, Yayasan Plan International Indonesia.
Melalui webinar ini, Plan Indonesia dan IAP2 mendorong komitmen pemerintah untuk melibatkan anak dan kaum muda dalam pembuatan kebijakan.
Pada acara ini, suara kaum muda diwakilkan oleh Isabella Veronica, Youth Advisory Panel UNFPA dan Anita, aktivis muda asal Rembang Jawa Tengah sebagai panelis. Sedangkan panelis pembuat kebijakan diwakilkan oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
Muhamad Farhan, anggota Komisi 1 DPR-RI turut berbicara tentang pentingnya kaum muda terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik.
“Saat kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur atau sanitasi lingkungan efektif adalah dampak dari kebijakan publik, maka kita sadar bahwa pilihan kebijakan publik sangat vital bagi kehidupan. Sehingga saatnya anak muda tidak cuma “kenal” dunia, tapi juga “melek” pada kebijakan yang menjadikan dunia a better place.” tambah Farhan.
“Saat berbicara partisipasi anak dan anak muda, akan lebih bermakna saat anak dan kaum muda tersebut memahami bahwa mereka memiliki ruang untuk memberikan dampak positif pada proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan” ujar Aldi Muhammad Alizar, chairperson IAP2 Indonesia.
Anak dan kaum muda memiliki solusi dan inovasi untuk berkontribusi terhadap upaya intervensi berbagai macam isu sosial dan pembangunan.
Pelibatan anak dan kaum muda bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terhadap isu yang langsung berdampak terhadap mereka akan mempertajam arah kebijakan dan strategi dalam merespons situasi, kebutuhan, kepentingan anak dan kaum muda, sehingga implementasinya tepat sasaran.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
