Usai Proyek SEHATI Plan Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Berkomitmen Perbanyak Akses dan Fasilitas Sanitasi Inklusif
Lombok Utara – Sekda Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati resmi menutup Proyek Sanitasi Berkelanjutan Untuk Wilayah Indonesia Timur (SEHATI) pada selasa (11/8) di Aula Kantor Bupati. Proyek SEHATI dilakukan bersama Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) sejak 2016 dan telah memberikan manfaat kepada 103.131 jiwa yang tersebar di 31.714 rumah tangga di 15 desa pilot dan 205 dusun di Kabupaten Lombok Utara.
Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Melalui proyek SEHATI, kini akses dan pemanfaatan sarana sanitasi berkualitas dan berkelanjutan telah tersedia untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pun menilai bahwa air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia.
“Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target SDGs telah dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Kami berkomitmen melalui program dan penganggaran yang memadai, kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah dengan Plan Indonesia dan SIMAVI.” jelas Sekda Lombok Utara, Raden Nurjati.
Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti, menyampaikan bahwa dalam implementasinya, proyek SEHATI menggunakan pendekatan berbasis kesetaraan gender dan inklusif. Contohnya dengan mengedepankan hak-hak perempuan dalam pembangunan sektor sanitasi dan memprioritaskan akses sanitasi dan kebersihan kepada kelompok difabel, lansia, warga paling miskin, dan kelompok marginal lainnya.
Terbitnya Kebijakan terkait Sanitasi
Salah satu capaian proyek SEHATI di Lombok Utara dapat dilihat dari kapasitas kepemimpinan pemerintah daerah dalam melaksanakan STBM 5 pilar yang meningkat terdiri dari: stop buang air sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaaan sampah, dan pengelolaaan limbah cair. Hasilnya, berdasarkan data monitoring SIMAVI 2019, rata-rata kapasitas pemerintah daerah diukur dari aspek pengganggaran, perencanaan, kemampuan supervisi ke tingkat di bawah hingga monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Kabupaten mencapai 90 persen.
“Saya mengapresiasi upaya Plan Indonesia yang telah mendampingi masyarakat bersama kami selama 4,5 tahun melalui implementasi Proyek SEHATI. Beberapa kebijakan yang sudah kami terbitkan adalah Peraturan Bupati terkait STBM, Surat Edaran (SE) Sinkronisasi Perencanaan Sanitasi Kabupaten dan Desa, dan SE Kabupaten Bebas BABS.” ujar Raden Nurjati.
Tingkatkan Perilaku Higienis Masyarakat
Selain terbitnya kebijakan, peningkatan perubahan perilaku higienis masyarakat pun sangat signifikan pada capaian setiap pilar STBM sejak 2016.
“Melalui proyek SEHATI, kami berupaya memastikan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak perempuan dengan membenahi akses sanitasi demi menjaga kebersihan dan kesehatan saat menstruasi,” kata Dini.
Data monitoring proyek SEHATI menunjukkan bahwa 92 persen rumah tangga di 15 desa pilot sudah punya akses pada fasilitas sanitasi atau tidak melakukan buang air besar sembarangan (BABS) dan 73 persen rumah tangga telah memiliki toilet yang layak dan aman.
Lahirkan Wirausaha Sanitasi
Dalam implementasinya, proyek SEHATI juga melakukan program penguatan Wirausaha Sanitasi (WUSAN). Plan Indonesia dan POKJA AMPL memberikan pelatihan manajemen usaha dan pembuatan paket jamban dan closet pada tukang yang berminat. Kelompok usaha inilah yang memproduksi dan menjual closet, menyediakan paket jamban, dan juga menjual tabung filter air.
Hingga akhir durasi implementasi proyek, para WUSAN telah memproduksi 3.500 unit closet, 900 paket jamban, 20 unit toilet ramah disabilitas, dan lebih dari 1.000 unit tabung filter air. Selain itu, para WUSAN telah berdaya dan berinovasi untuk mengadakan metode pembayaran angsuran guna membantu keluarga kurang mampu.
Acara penutupan proyek SEHATI turut dihadiri oleh Kepala Badan Pembangunan Daerah Lombok Utara, Heryanto yang mengapresiasi peningkatan kapasitas dalam tata kelola sanitasi oleh Plan Indonesia. Kegiatan tersebut telah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar SKPD yang membidangi sektor, POKJA AMPL yang berfungsi dengan baik, terjadi koordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa untuk program sanitasi.
“Forum diskusi yang difasilitasi proyek SEHATI mendorong lahirnya komitmen baru, seperti integrasi pendanaan sektor sanitasi melalui APBD II dan dana desa, serta mendorong kebijakan yang diperlukan untuk percepatan sektor sanitasi.” jelas Heryanto.
Walaupun proyek SEHATI telah usai, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan untuk tetap berkomitmen memprioritaskan sektor sanitasi dengan kebijakan dan penganggaran yang memadai. Pembelajaran selama implementasi proyek merupakan kunci pertimbangan utama dalam menyusun dokumen pembangunan berikutnya seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
